Sumbawa Besar-wapresri.go.id. Indonesia salah satu negara yang memiliki anggaran pendidikan tinggi, yakni sebesar 20 persen. Untuk itu, mutu pendidikan diharapkan dapat terus ditingkatkan.

“Tidak banyak negara di dunia ini yang mempunyai konstitusi, bahwa 20 persen anggarannya diberikan atau diarahkan untuk biayai pendidikan nasional,” demikian kata Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika memberikan Kuliah Umum di Universitas Samawa (UNSA), Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu, (20/7/2016).

Anggaran pendidikan tersebut, menurut Wapres, adalah mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi atau universitas, yang pengelolaannya dibagi menurut tingkatan atau strata pemerintahan, yakni, pendidikan sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) diurus oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA) diurus oleh Pemerintah Provinsi, dan pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Wapres mengungkapkan kegembiraannya dengan banyaknya lembaga perguruan tinggi di Indonesia baik berstatus swasta maupun negeri, karena hal tersebut sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat ke depan.

Oleh karena itu, Wapres mendorong berbagai unsur baik pimpinan kementerian/lembaga maupun pengusaha setempat untuk dapat membantu pengembangan jumlah dan mutu pendidikan khususnya di Kabupaten Sumbawa. Bahkan secara langsung, Wapres meminta Chairman PT Newmont Nusa Tenggara Muhammad Lutfi, untuk dapat membayar zakat barang tambang dan membantu berbagai lembaga pendidikan di Sumbawa termasuk Universitas Samawa.

“Karena zakat barang tambang adalah 20 persen,” kata Wapres sambil bergurau.

Atas permintaan Wapres tersebut, Muhammad Lutfi menyatakan kesiapannya.

Sementara itu, menanggapi permohonan Rektor Universitas Samawa agar universitas yang dipimpinnya dapat dialihkan statusnya menjadi negeri, Wapres menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan moratorium penegerian universitas. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi.

“Sekarang lebih dari 100 perguruan tinggi antri untuk penegerian, tapi kita menunggu dan mengharapkan apabila pertumbuhan kita per kualitasnya lebih baik, maka akan diseleksi yang mana menjadi bahagian yang segera untuk dinegerikan,” ungkap Wapres.

“Karena itulah maka pada dewasa ini kebijakannya ialah, moratorium terlebih dahulu penegerian universitas yang ada, sambil menata universitas yang sudah ada. Karena kalau memperbanyak kualitas universitas yang tidak tertata, maka nanti kualitasnya tidak bisa bersaing dengan universitas di Indonesia,” lanjutnya.

Namun, setelah selesainya moratorium, Wapres meyakini bahwa UNSA menjadi bagian dari awal penegerian.

“Karena jika negeri, tentu harus melengkapi kampus dan dosen-dosennya harus lebih baik. Itu menjadi kewajiban pemerintah,” tegas Wapres.

Meskipun demikian, Wapres memberi pemahaman jika mutu perguruan tinggi swasta (PTS) tidaklah mutlak lebih rendah dari perguruan tinggi negeri (PTN).

“Hardvard dan Oxford yang merupakan perguruan tinggi swasta namun mutunya tidak kalah dengan perguruan tinggi negeri,” pungkas Wapres.

Selain tuan rumah Universitas Samawa, acara kuliah umum tersebut juga dihadiri oleh pimpinan dan civitas akademika serta mahasiswa dari 7 (tujuh) perguruan tinggi di Sumbawa, diantaranya adalah Universitas Teknologi Sumbawa.

Hadir dalam acara tersebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi,Kepala Setwapres Muhamad Oemar, Bupati Sumbawa H. M Husni Djibril, serta jajaran pejabat baik sipil maupun militer daerah. (KIP, Setwapres)