Dengan Keterbukaan, Ada Pengawasan Publik

Jakarta-wapresri.go.id Kementerian dan lembaga merupakan perpanjangan tangan Presiden maupun pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada publik. Untuk itu, di era keterbukaan informasi saat ini, masing-masing institusi dituntut untuk memberikan informasi terkait tugas dan tanggung jawabnya secara transparan dan terbuka kepada masyarakat.

“Karena hanya (dengan) keterbukaan, ada pengawasan dari publik. Ada suatu sistem yang parenting dari publik,” demikian disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla pada acara Penyerahan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2016 di Istana Wapres, Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (20/12/2016).

Wapres mengapresiasi perhelatan yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat ini, karena memberikan penilaian tentang akuntabilitas suatu instansi bukanlah perkara yang mudah. Antara rektorat, gubernur, maupun kementerian berbeda tugas dan tanggungjawabnya, sehingga dibutuhkan suatu kecermatan dan standard tertentu untuk menilainya.

“Tapi yang terpenting ialah, bagaimana masyarakat mengetahui rencana, mengetahui pelaksananya, dan evaluasi dari tugas-tugas yang diberikan kepada kita semuanya,” tegas Wapres.

Saat ini, Wapres menuturkan, informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, bisa langsung, bisa melalui media, bisa dari televisi, dan bisa juga dari media sosial (medsos).

“Karena itulah, era sekarang ini lebih mudah memberikan informasi publik dibandingkan masa lalu,” ungkap Wapres.

Namun, lanjut Wapres, kemudahan informasi tersebut perlu didukung dengan sebuah sistem yang efektif, disamping menerima feedback dari masyarakat.

“Dan bagaimana respon dan informasi yang baik tentu dibutuhkan umpan balik dari publik. Apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang harus diperbaiki, dan apa yang tidak seluruhnya,” tutur Wapres.

Selanjutnya Wapres menekankan kepada Badan Publik, untuk selalu dapat mengimplementasikan hasil-hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, agar masyarakat mengetahui kinerja dari para pejabat publik.

“Dan tentu menerima masukan, menerima tuntutan, dan tentu juga menjadi bagian dari pada badan publik yang berjalan untuk suatu check and recheck kepada apa yang dibuat dan dilaksanakan oleh kita semuanya,” pungkas Wapres.

Di awal acara Ketua Komisi Informasi Pusat John Fresly melaporkan bahwa keterbukaan Informasi Publik (IP) menjadi sangat penting, karena peranan dan fungsinya sebagai instrumen dalam pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Publik mutlak diperlukan. Begitu pentingnya Informasi Publik, sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan kepada seluruh Badan Publik untuk menyediakan IP yang berada di bawah kewenangannya secara efektif dan efisien, serta akurat, benar, tidak menyesatkan, dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Wapres mengucapkan selamat kepada penerima anugerah untuk seluruh kategori, dimana untuk peringkat satu, dua, dan tiga, anugerah diserahkan langsung olehnya. Sementara peringkat empat sampai dengan sepuluh, diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat John Fresly.

Adapun sepuluh besar Badan Publik Penerima Anugerah Informasi Publik, dengan perolehan nilai, dan kualifikasi masing-masing adalah sebagai berikut:

Kategori Kementerian  

1. Kementerian Pekerjaan Umum (95,87), menuju Informatif
2. Kementerian Keuangan (95,48), menuju Informatif
3. Perindustrian (94,41), menuju Informatif
4. Perhubungan (92,74), menuju Informatif
5. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (92,06), menuju Informatif
6. Sekretariat Negara (91,97), menuju Informatif
7. Pertanian (90,31), menuju Informatif
8. Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (86,92), menuju Informatif
9. Komunikasi dan Informatika (85,82), menuju Informatif
10. Kesehatan (84,16), menuju Informatif

Kategori Pemerintah Provinsi

1. Jawa Timur (94,24), menuju Informatif
2. Aceh (90,24), menuju Informatif
3. Kalimantan Timur (88,17), menuju Informatif
4. Banten (88,17), menuju Informatif
5. Sumatera Selatan (87,34), menuju Informatif
6. DKI Jakarta (86,73), menuju Informatif
7. Kalimantan Barat (84,77), menuju Informatif
8. Jawa Tengah (84,00), menuju Informatif
9. Nusa Tenggara Barat (73,54), cukup Informatif
10. Sumatera Barat (73,05), cukup Informatif

Kategori Perguruan Tinggi Negeri

1. Universitas Indonesia (97,92), menuju Informatif
2. Universitas Brawijaya (91,39), cukup Informatif
3. Institut Pertanian Bogor (78,71), cukup Informatif
4. Universitas Padjadjaran (76,02), cukup Informatif
5. Universitas Gadjah Mada (75,35), cukup Informatif
6. Universitas Bengkulu (62,28), cukup Informatif
7. Universitas Negeri Malang (59,96), kurang Informatif
8. Institut Teknologi Bandung (48,73), kurang Informatif
9. Universitas Lambung Mangkurat (42,82), kurang Informatif
10. Universitas Andalas (41,01), kurang Informatif

Kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. TASPEN (84,07), menuju Informatif
2. Perusahaan Listrik Negara (82,35), menuju Informatif
3. Bio Farma (81,27), menuju Informatif
4. Perum Perhutani (80,64), menuju Informatif
5. Pelindo III (80,27), menuju Informatif
6. Bank Tabungan Negara (71,42), cukup Informatif
7. Kereta Api Indonesia (65,27%), cukup Informatif
8. LEN Industri (57,06), kurang Informatif
9. INTI (54,05), kurang Informatif
10. Jasa Tirta II (46,02), kurang Informatif

Kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1. Arsip Nasional (96,67), menuju Informatif
2. Mahkamah Konstitusi (94,54), menuju Informatif
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (93,81), menuju Informatif
4. Bank Indonesia (93,54), menuju Informatif
5. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (91,41), menuju Informatif
6. Badan Tenaga Nuklir Nasional (89,09), menuju Informatif
7. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (89,02), menuju Informatif
8. Lembaga Antariksa dan Penerbangan (88,75), menuju Informatif
9. Komisi Yudisial (86,44), menuju Informatif
10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (84,39), menuju Informatif

Kategori Lembaga Non Struktural

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (86,87), menuju Informatif
2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (86,74), menuju Informatif
3. Komisi Pemilihan Umum (77,02), cukup Informatif
4. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (68,82), cukup Informatif
5. Badan Pengawas Pemilihan Umum (66,77%), cukup Informatif
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (62,90), cukup Informatif
7. Komisi Kepolisian Nasional (58,20), kurang Informatif
8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (49,34), kurang Informatif
9. Ombudsman Republik Indonesia (47,69), kurang Informatif
10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (43,68), kurang Informatif

Kategori Partai Politik

1. Partai Gerakan Indonesia Raya (25,97) kualifikasi Tidak Informatif
2. Partai Hati Nurani Rakyat (17,94) kualifikasi Tidak Informatif
3. Partai Keadilan Sejahtera (16,73) kualifikasi Tidak Informatif
4. Partai Amanat Nasional (10,70) kualifikasi Tidak Informatif

Tampak hadir dalam acara tersebut Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Dewi Fortuna Anwar, serta para pemimpin Badan Publik penerima Anugerah. (KIP, Setwapres).