Jakarta. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang telah ditetapkan oleh pemerintah, akan dievaluasi kembali penggunaannya, agar terpenuhi efektivitasnya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa.
“Efektivitas anggaran harus dinilai dari seberapa manfaat anggaran itu, tentu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kita berkumpul disini mengevaluasi ulang, efektivitas anggaran itu. Ini penting karena efektivitas anggaran itu adalah untuk pembangunan bangsa,” pesan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat memberikan pengarahan kepada para Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 di Auditorium Kantor Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Selasa (22/03/2016).
Anggaran negara yang disalurkan melalui kementerian, lanjut Wapres, diharapkan dapat efektif berkontibusi bagi pembangunan bangsa, bukan pembangunan kementerian itu sendiri. Pemerintah saat ini ingin meluruskan pemahaman tersebut, sehingga antar kementerian agar mengurangi ego sektoralnya untuk kepentingan nasional.
“Bukan pembangunan kementerian. Kementerian adalah bagian dari bangsa. Kemarin Presiden menyampaikan, tentang jangan ada ego sektoral,” tegas Wapres.
Lebih jauh, Wapres mengingatkan agar anggaran yang besar saat ini, memiliki arah tujuan dan target yang terukur, terutama dalam menggerakkan pembangunan dan mendorong investasi swasta.
“Anggaran ada prosesnya. Prosesnya adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tapi setiap anggaran harus punya tujuan dan targetnya. Jangan programnya apa. Tapi proyeknya apa,” jelas Wapres.
Kemudian Wapres mengungkapkan pandangannya terkait perbandingan besarnya anggaran yang tidak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai. APBN meningkat naik dua kali lipat dalam setiap lima tahun, seperti pada tahun 2005 APBN berjumlah 495 triliun, tahun 2010 jumlahnya 1000 triliun dan 2015 berjumlah 1800 triliun.
“Tahun 2005 pertumbuhan kita 5%, 2010 6,1%, tahun 2015 kemarin cuma 4,9%. Jadi artinya, besar anggaran itu tidak langsung sama linearnya dengan pertumbuhannya. Karena unsur pertumbuhan itu ditentukan oleh investasi pemerintah, swasta, dan masyarakat,” terang Wapres.
Pada kesempatan ini, Wapres juga menyampaikan rencana pemerintah mengajukan APBN Perubahan (APBNP) untuk mempercepat pembangunan dan efektivitas penggunaan anggaran dengan skala prioritas. Bila dulu APBNP, lanjut Wapres, bermakna penambahan anggaran, justru saat ini sebaliknya yakni pengurangan.
“Karena pengurangan anggaran, maka semua Kementerian/Lembaga harus siap untuk melakukan penyesuaian.
Penyesuaian diri itu adalah mengurangi anggaran-anggaran yang tidak prioritas,” tandas Wapres.
APBNP tersebut, imbuh Wapres, menyesuaikan dengan kondisi perekonomian dunia dan nasional saat ini yang masih melambat. Perubahan itu juga sekaligus penyesuaian paradigma berpikir terkait anggaran, yang selama ini selalu penambahan, namun sekarang sebaliknya perlu pengurangan.
“Karena selama ini, anggaran selalu seakan-akan dibuat berdasarkan persentase rata. Naik anggaran 10%, semua kementerian minta naik 10%. Kalau nggak ada yang bisa dibangun, perbaiki gedung, tambah AC, atau tambah perjalanan, tambah seminar, biar habis anggaran,” ucap Wapres.
Menutup arahannya, dengan APBNP itu, Wapres mengharapkan para pejabat eselon I yang hadir dapat secara bijak mengatur kembali penggunaan anggarannya sesuai skala prioritas untuk pembangunan bangsa.
“Anda pemegang anggarannya yang mengetahui pelaksanaannya. Pak Menteri membuat kebijakannya bersama-sama. Tetapi kebijakan itu, tentu haruslah sesuai kebijakan kita berbangsa,” pungkas Wapres. (Taufik Abdullah)
