Efisiensi Dukung Perekonomian Nasional

Makassar. Saat ini di Indonesia masih timbul kesenjangan yang besar, dimana 1% sekelompok pengusaha menguasai 50% aset nasional. Ini menjadi peringatan, karena apabila dibiarkan akan berbahaya. “Karena itu dijaga, bukan menurunkan yang 1% ini, namun meningkatkan yang 99%. Karena itu caranya disamping menumbuhkan nilai tambah, lebih baik ialah bagaimana mengefisiensikan masalah,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kala ketika bertemu dengan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sulawesi Selatan, Pelindo, pelaku usaha se-Sulsel, serta asosiasi dan stakeholder terkait, pada acara coffee morning di Makassar Golden Hotel, Minggu, (17/1/2016).

Selanjutnya Wapres memaparkan empat langkah efisiensi yang perlu dilakukan. Pertama, masalah perbankan. Di Indonesia kredit pengusaha kecil bunganya lebih besar dibandingkan kredit pengusaha besar dan ini menumbulkan ketidakadilan yang besar dan kesalahan luar biasa. “Karena itu kita bertekad pokoknya bank harus single digit kreditnya, Januari mulai kurs 9%,” tegas Wapres.

“Pengusaha besar di sini semua kaya, saya juga dulu mendapat 10 sampai 11% tapi yang kecil di atas 12%. Marah saya, itu sangat berbahaya kebijaksanaan itu untuk bangsa yang besar ini karena itulah harus dihentikan. Kalau ada semua bank di sini, saya minta ditempel di depan pintunya bahwa kredit usaha kecil 9%. Siapa yang jual 10% itu artinya dia minta diganti lah, makanya dikasih tau biar semua nempelin di pintunya. Pokoknya siapa yang ngasih lebih dari itu berarti dia minta mengundurkan diri. Nah itu hukumannya kalau kita tidak main-main. Hal tersebut itu salah satu yang wajib dilaksanakan agar negeri ini bisa maju ke depan secara bersama-sama,” lanjut Wapres.

Wapres menekankan usaha besar akan maju kalau usaha kecil lebih maju terlebih dahulu, tidak sebaliknya. Kalau pengusaha kecil maju, maka mereka bisa tinggal di hotel, bisa membeli baju, sepeda motor, mobil, dan sebagainya, sehingga pengusaha besar yang memiliki bisnis-bisnis tersebut bisa menjalankan bisnisnya dan secara otomatis akan maju. “Karena itulah maka kita harus mengambil kebijakan seperti itu,” kata Wapres menekankan sekali lagi.

Langkah efisiensi kedua, membangun seluruh infrastruktur. Dahulu, dana pembangunan infrastruktur 200 trilyun, tahun ini mencapai 300 trilyun lebih. Untuk itu Wapres menegaskan agar dibuat perencanaan dengan biaya yang dibutuhkan, sehingga segala kebutuhan bisa diselesaikan secara nasional.

Efisiensi yang ketiga dan sangat penting yaitu mempermudah segala macam perizinan dan juga segala macam peraturan di daerah. Gubernur, Walikota dan jajarannya harus mulai berpikir bahwa untuk mencapai kemajuan harus mempermudah pelayanan terutama dalam hal perizinan.

Upaya Efisiensi keempat yang perlu dilakukan yaitu kemudahan pengangkutan barang di pelabuhan. Menurut Wapres, salah satu kunci keberhasilan suatu pelabuhan ialah kecepatan dan biaya. Ketika Wapres melakukan peninjauan Petikemas Makassar kemarin, ia melihat sudah banyak kapal yang mengelilingi wilayah Makassar. Hal ini disebabkan sistem pengangkutan yang lebih cepat.

Wapres memandang, ada dua hal yang mengubah dunia ekonomi, yaitu internet dan kontainer. “Mungkin sepele kedengarannya merubah dunia itu, internet mempercepat segala macam transaksi dan informasi, kontainer merubah cara pengangkutan sehingga lebih cepat dan lebih aman,” ungkap Wapres.

Untuk itu Wapres berharap sistem transportasi nasional atau yang disebut tol laut harus lebih lancar. Pelabuhan Makassar bisa menjadi hub, apabila ekonomi di daerah tersebut dan daerah-daerah dibelakangnya maju, disamping itu efisiensi juga diterapkan. “Itukan yang merubah anda di sini, yang harus mengatur sistem itu sehingga pelabuhan Makassar kembali menjadi hub untuk daerah-daratan lainnya,” imbau Wapres.

Dari langkah-langkah efisiensi tersebut, menurut Wapres, yang paling penting adalah semangat untuk membangun ekonomi secara keseluruhan. Di beberapa daerah, spirit entrepreneurship masih kurang. Oleh karena itu, generasi muda harus diajak bekerja, tentu saja dengan dorongan pemerintah dan dukungan sistem perbankan. “Ingat dulu di Unhas dimana tiap akhir wisuda kita ajak mereka bicara tentang dunia usaha. Kembalikan lagi anak-anak itu jangan cuma pintarnya demo sampai kemana-kemana,” ujar Wapres.

Wapres melihat Makassar merupakan salah satu kota yang lebih maju dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Sebagai contoh, pada saat krisis ekonomi 98 terjadi, ketika harga dollar melambung, petani dan pengusaha di kota ini malah mendapat keuntungan tinggi, karena mereka mengekspor produk-produk yang berharga tinggi, seperti coklat, udang, dan kopi. Hal ini terjadi berkat upaya Kadin dalam mendukung petani dan pengusaha yang ingin meningkatkan perdagangannya. “Itu usaha kita dulu di Kadin, pada tahun ‘80-‘90 saya masih ingat bagaimana membuat temu usaha berkali-kali, bagaimana meningkatkan coklat, udang, kopi,” ungkap Wapres.

Menurut Wapres, produk-produk tersebut menjadi mahal karena dijaga kualitasnya dan telah melewati proses sebelum diekspor. “Inilah tugas pengusaha untuk memberikan nilai tambah yang lebih,” tegas Wapres.

Selain itu, lanjut Wapres, perdagangan di Makassar mengalami pemerataan, setiap orang berhak membuat usaha, tidak hanya dimonopoli perusahaan-perusahaan besar. Sumatera, contohnya, meskipun banyak perkebunan sawit, tapi dimiliki oleh perusahaan besar. Sementara di Sulawesi khususnya Makassar, seorang individu bisa memiliki usaha coklat, walaupun hanya 1 atau 2 hektar. “Ekonomi di sini lebih merata dibanding yang lain akibat itu,” tutur Wapres.

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto. (Siti)