Jakarta. Pemerintah merencanakan pembangunan pembangkit listrik sebesar 35.000 MW setara dengan 40 milyar USD, dengan skema 10.000 MW dari PLN dan 25000 MW dari Independent Power Producers (IPP). Rencana ini mendapat respon yang cukup baik dari berbagai sektor swasta. Untuk itu pemerintah akan mempermudah proses perizinan dengan cara memotong birokrasi. “Kepada PLN kita sampaikan, tidak ada negosiasi yang memakan waktu lama, tentukan harga, ikuti aturan, dan langsung buat perjanjian dalam satu bulan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika menerima Wakil Presiden World Bank untuk Asia Timur -Pasifik Axel van Trotsenburg di Kantor Wakil Presiden, Senin 8 Desember 2014.

Kehadiran van Trotsenburg di Jakarta untuk mendukung rencana pemerintah mempercepat operasional pembangunan infrastruktur. “Saat ini menjadi momen yang tepat untuk menjawab segala tantangan dan melengkapi segala kekurangan yang dihadapi dengan upaya inklusif,” ujar van Trotsenburg.

Wapres menjelaskan, setelah mengurangi subsidi harga BBM, kini pemerintah memiliki simpanan anggaran, yang akan difokuskan pada sektor infrastruktur dan kelautan. Infrastruktur seperti energi listrik, perumahan rakyat, sistem perairan, jalan tol, jika menggunakan sistem komersial akan mudah dilakukan. “Kalau menggunakan anggaran pemerintah akan memakan waktu lama,” ucap Wapres.

Lebih jauh Wapres mencontohkan tentang skema pembangunan perumahan rakyat secara komersial. “Perumahan rakyat tetap dibangun oleh sektor swasta. Pemerintah akan memberikan subsidi untuk uang muka dan bunga tiap bulannya melalui BTN, supaya BTN punya cashflow yang baik,” harap Wapres

Golongan yang mendapat subsidi pemerintah adalah mereka yang kurang mampu, misalnya nelayan. Tidak diberikan secara gratis karena akan menimbulkan kecemburuan. “Kalau diberikan gratis kepada sebagian kelompok, nanti yang lain akan meminta, bagian saya mana?” lanjut Wapres.
Program strategis lainnya yang juga menjadi fokus pemerintah adalah mengurangi pengangguran dan kemiskinan. “Yang termasuk kategori miskin adalah petani, nelayan, buruh berpenghasilan rendah, dan pengangguran,” ujar Wapres.

Untuk mengurangi pengangguran, Wapres menyarankan agar proyek-proyek yang banyak menyerap tenaga kerja dilakukan di luar pulau Jawa. Ia menilai selama ini, proyek-proyek tersebut lebih banyak dibangun di pulau Jawa. “Kita akan pindahkan pembangunan pabrik-pabrik ke Sumatera atau Kalimantan misalnya. Dan kita perlu dukungan untuk itu,” ungkap Wapres.

Wakil Presiden Kerjasama Global pada International Finance Corporation (IFC) Karin Finkelston menyatakan kesiapannya dalam mendukung program pemerintah yang memberikan kesempatan pada sektor swasta untuk berperan dalam pembangunan infrastruktur. “Kami akan mendukung bentuk kerjasama apapun yang dirancang pemerintah, apakah itu, commercially or economic viable, dengan sekema pemerintah, swasta, atau kerjasama pemerintah dengan swasta, yang melibatkan seluruh sektor,” ujar Karin. IFC merupakan bagian dari World Bank Group

Karin yang menangani program-program kerjasama dengan sektor swasta di negara-negara Asia menilai, dengan pemangkasan birokrasi dan banyak peluang yang diberikan kepada sektor swasta, akan menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi ke Indonesia. “Kami yakin para investor di Myanmar akan lebih tertarik untuk datang ke Indonesia,” tutur Karin optimis.

Sebelumnya, IFC telah membantu pembangunan pulau-pulau di Filipina dengan skema Public-Private-Partnership (PPP). Sementara di Indonesia, IFC telah memberikan dukungan untuk pembangunan pabrik amoniak Panca Amara Utama di Provinsi Sulawesi Tengah. Pinjaman ini sebagai bentuk dukungan terhadap sektor manufaktur Indonesia.

Selain dukungan finansial, dikatakan van Trotsenburg, World Bank berjanji akan membantu pemerintah dalam dukungan teknis, salah satunya membuat sistem dalam anggaran. Wapres berharap anggaran ini didukung secara sistem maupun politik. Selain itu, perlu juga dukungan supervisi dan teknologi, baik secara teknis maupun kualitas. “Jangan nanti jalan sudah dibangun, tidak ada yang memonitor,” pungkas Wapres. Selain Karin Finkelston, hadir mendampingi van Trotsenburg, Kepala Perwakilan World Bank Indonesia Rodrigo Chaves. (Siti Khodijah)

****