Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2015

Jakarta. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menghadiri acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2015 yang digelar pada Selasa malam, 24 November 2015 di Jakarta Convention Center.

Dalam paparannya, Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo antara lain meyampaikan bahwa untuk menghadapi perekonomian global yang diliputi ketidakpastian sebagai dampak krisis keuangan global yang terjadi sejak tahun 2008 silam, menuntut kerja keras untuk memperkuat struktur perekonomian nasional.

Segenap tantangan perekonomian nasional tersebut memerlukan satrategi untuk mencapai satu tujuan transformasi yaitu mencapai perekonomian nasioanal yang bertumbuh kuat, berkesinambunangan dan seimbang.

Sementara itu Wapres dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bank Indonesia adalah patner yg baik untuk menjalankan kegiatan-kegiatan nasional khususnya dalam bidang ekonomi menuju tujuan bernegara yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Itu tujuan negara. “Karena Bank Indonesia bagian dari bernegara yang tentu kepala negaranya Presiden,” ujar Wapres.

Lebih lanjut Wapres menjelaskan bahwa dalam UU Bank Indonesia, khusunya setelah direvisi UU No. 3 Tahun 2004 Pasal 7 menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia, kebijakan moneter, harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian. Tapi lain pihak, juga dijelaskan pada pasal yang lainnya bahwa pemerintah wajib meminta pandangan Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan sehingga wajib mengundang Bank Indonesia dalam rapat kabinet. ”Jadi itu hubungannya luar biasa. Satu wajib mendengarkan pemerintah, satu wajib mengundang Bank Indonesia ke Sidang Kabinet,” jelas Wapres.

Wapres menggarisbawahi bahwa dalam hal tertentu Bank Indonesia dan Pemerintah mempunyai ukuran-ukuran keberhasilan yang berbeda sesuai dengan dengan tugas masing-masing. Bank Indonesia selalu mengukur keberhasilan dalam nilai tukar dan inflasi. Tapi pemerintah mengukur keberhasilannya dalam pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Untuk menyeimbangkan dua hal ini maka Stabilitas mata uang rupiah dan inflasi pada asal yang sama harus meningkatkan pertumbuhan dan memperbesar lapangan kerja. Disinilah Bank Indonesia dan Pemerintah selalu berkoordinasi bagaimana hal ini dapat terjadi. Tidak bisa masing-masing pihak menjalankan kebijakan masing-masing secara independen, karena diikat oleh UU. “”Bank Indonesia harus mendengarkan pemerintah, kebijakannya dan pemerintah harus mendengarkan BI dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah, “tegasnya.

Ukuran kemajuan suatu negara lanjut Wapres, sering diukur dengan berbagai hal. Ada ukuran pertumbuhan, ada ukuran pendapatan perkapita, ada ukuran defisit, dan sebagainya. Tapi ukuran yang banyak dipakai dan paling riil ialah ukuran lapangan kerja. Selama lapangan kerja baik, tentu ekonomi masyarakat dapat mempunyai daya beli. Yang dikhawatirkan adalah apabila terjadi lapangan kerja menurun, maka bisa menimbulkan masalah dibidang industri, pertanian dan sebagainya. Adapun kekuatan yang kedua adalah kita mempunyai masalah yaitu kita masih banyak mengimpor barang-barang dibidang pertanian, juga industri. Tapi justru itulah kekuatan kita yang harus kita pergunakan. Artinya adalah karena pasar dalam negeri masih banyak dipenuhi barang impor artinya apabila kita meningkatkan produktivitas dibidang pertanian, dibidang industri, kita mepunyai pasar untuk memenuhi hal-hal tersebut. “Karena itulah mari kita bersatu padu untuk meningkatkan produktivitas di semua bidang,” jelas Wapres.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Ketua DPD Irman Gusman, Para Menteri Kabinet Kerja serta Para Gubernur .

****