Hidupkan Kembali Lembaga Pertanian yang Baik

Jakarta–wapresri.go.id. Diskriminasi negatif kepada petani-petani kecil seperti pemberian kredit dengan bunga yang  besar tidak akan mewujudkan keadilan dan kemakmuran di bidang pertanian. Untuk itu perlunya menghidupkan kembali lembaga pertanian seperti yang pernah ada sebelumnya.

“Kita hidupkan lembaga-lembaga seperti dulu dalam bentuk yang baru seperti KUD [Koperasi Unit Desa], tidak semua warisan jaman dulu itu jelek. Kita gunakan lagi gerakan-gerakan mahasiswa ke daerah memberikan suatu bimbingan seperti dulu, dan kita gerakkan lagi unsur-unsur pemerintah daerah sampai ke bawah, dan yang penting tentu kita gunakan pengusaha dan bank dengan catatan membuat diskriminasi yang positif bukan diskriminasi negatif,” ajak Wapres dalam arahannya kepada peserta acara “Inovasi Rantai Nilai Sektor Agro dalam Mendukung Implementasi Financial Inclusion untuk Petani”, yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture (PISAgro) di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin pagi (23/5/2016).

Menurut Wapres tidak ada negara yang bergolak karena kurang maju namun negara bergolak karena kurang adil, karena ketidakadilan yang bisa menimbulkan masalah pada bangsa. Oleh karena itu Wapres mengajak seluruh peserta yang hadir untuk bersama-sama membangun industri pertanian dan meningkatkan produksi di bidang pertanian. Wapres juga mengingatkan peluang Indonesia di bidang pertanian sangatlah besar karena pangsa di negeri ini terbuka dengan adanya impor dan ekspor.

“Walaupun kita juga punya tantangan seperti climate change dan lingkungan, namun ada teknologi serta upaya-upaya yang lainnya serta kebersamaan para ahli, pengusaha, para petani dan tentunya pejabat-pejabat pemerintah, saya meminta agar secara bersama mendukung upaya-upaya petani kita dalam meningkatkan produkstivitas pertaniannya,” ajak Wapres.

Wapres Jusuf Kalla berkali-kali mengingatkan bahwa tujuan negara yang utama adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan dan kemakmuran, lanjutnya, hanya dapat diraih jika terdapat pertumbuhan nilai-nilai produksi, penghasilan dan produktivitas lainnya. Terdapat 26 juta keluarga penduduk bekerja pada sektor pertanian, hal tersebut dibandingkan dengan keseluruhan sektor pekerjaan, kurang lebih 30% pekerja bekerja di sektor pertanian, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya mencapai 41%.

“Secara persentase, jumlah pekerja di sektor pertanian menurun, tetapi secara nominal tetap naik. Karena dibandingkan dengan 15 tahun yang lalu yang mencapai 41%, mencerminkan makin kecilnya lahan yang dapat dipakai oleh petani, karena jumlah petani bertambah,” jelas Wapres.

Berbicara sektor pertanian, Wapres mengajak peserta membedakan cara penanganan lahan sektor pertanian. Sektor pertanian yang terbagi menjadi sektor pertanian penghasil makanan dan sektor pertanian yang menggabungkan industri dan makanan membutuhkan penanganan dan cara yang berbeda-beda. Namun, menurut Wapres, pertanian membutuhkan lahan yang besar, meskipun kini lahan semakin kecil, tergerus industri perumahan, toko dan industri lainnya, sedangkan di lain pihak penduduk bertambah otomatis akan lebih banyak permintaan pada kebutuhan pokok.

“Solusinya cuma satu, naikkan produktivitas. Karena tidak mungkin membuka lahan sawah baru dan mengurangi lahan hutan,” seru Wapres.

Meskipun bukan hal yang baru dalam upaya meningkatkan produktivitas, upaya ISEI, Kadin dan PISAgro untuk membuat konsep-konsep untuk meningkatkan sektor pertanian baik melalui produktivitas, melalui pemberian bibit yang baik, pemberian teknologi yang dibutuhkan bahkan memberikan financial inclusion kepada seluruh petani, diapresiasi Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Skema pembiayaan ini merupakan konsep yang dihidupkan kembali namun dengan bentuk konsep yang baru sesuai dengan kondisi yang ada. Wapres mengingatkan, petani juga membutuhkan teknologi yang lebih baru, dengan cara bekerja sama dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi yang berada di daerah.

“Apa yang kita lakukan kepada petani harusnya memberikan layanan yang adil. Kita jalankan segala sesuatu yang adil dan menguntungkan semua pihak, negara yang besar hanyalah bisa baik apabila rakyat kecilnya menikmati segala hasil dan upayanya serta menikmati pemerataan yang baik,” tutup Wapres.

Sebelumnya, Ketua ISEI Muliaman D Hadad, dalam laporannya menyatakan sektor agro berperan penting pada sektor ekonomi dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 13,6%, kedua setelah sektor industri pengolahan sebesar 20,8%. Sektor agro ini menyerap tenaga kerja sebesar 33% dari keseluruhan jumlah tenaga kerja di Indonesia dan memiliki banyak permasalahan. Permasalahan tersebut,  menurut Muliaman,  dari  26,1 juta usaha pertanian seluruh Indonesia,  56% diantaranya sekitar jumlah 14,6 juta petani memiliki lahan kurang dari 0.5 Ha. Permasalahan lainnya, adanya kesulitan permodalan, lahan pertanian yang kecil, dan petani yang tidak memiliki sertifikat sehingga menyulitkan mereka mendapatkan modal dari bank. Selain itu petani kurang mendapatkan input teknologi baru.

“Apabila kendala-kendala tersebut tidak ditanggapi serius, maka produktivitas dan daya saing sektor pertanian dikhawatirkan akan stagnan. Oleh karena itu akses petani dari sumber-sumber permodalan formal sudah saatnya untuk kita perlebar dan diperluas akses keuangannya. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan KUR [Kredit Usaha Rakyat] dan memberikan aksesnya kepada petani,” papar Muliaman.

Muliaman mengharapkan agar pemerintah dapat memperluas akses permodalan petani, dan mengembangkan skema-skema pembiayaan, memperluas dan mempercepat financial inclusion sehingga mencakup para petani dan pelaku ekonomi lainnya sepanjang rantai nilai komoditas pertanian, terutama mereka yang berada di pedesaan.

Setelah memberikan sambutan, Wapres Jusuf Kalla berkesempatan melakukan peninjauan pada stan-stan kelompok usaha petani dari berbagai jenis penghasil produk pangan seperti petani beras, karet, jagung, kakao, kopi dan peternak sapi perah. Petani-petani tersebut berdialog dengan Wapres mengungkapan permasalahan serta kendala-kendala di lapangan yang ditanggapi oleh Wapres dengan langsung berbicara kepada menteri terkait yang turut mendampingi Wapres saat itu.

Dalam kesempatan terpisah, Wapres menanggapi pertanyaan wartawan mengenai konsep Skema Pembiayaan Inovasi Mata Rantai dan rencana pemerintah kembali menurunkan suku bunga KUR. Wapres menegaskan bahwa harus ada pembiayaan dan sinkronisasi dari awal sampai akhir proses produksi pertanian, sehingga terdapat tujuan yang berkesinambungan dan mencapai hasil yang diinginkan.

“Harus ada bibit yang baik, ada pembinaan yang baik dan pembiayaan yang lancar sehingga awal hingga akhir harus tersinergikan dan mencapai tujuannya, mengenai KUR pada tahun depan, Insha Allah bunga KUR 7% akan terwujud,” tegas Wapres ketika menjawab pertanyaan awak media.

Acara tersebut dihadiri oleh beberapa menteri terkait seperti Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Saleh Husein, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Kepala BRI Asmawi Syam, Kepala Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, beberapa duta besar negara sahabat, Ketua Umum dan pengurus Kadin, Co-chairs dan pengurus PISAgro, serta pengurus pusat dan daerah ISEI. (KIP, Setwapres)