Situs Wapres RI
Situs Wapres RI
10.beritawapres.png, 9,2kB

Manfaat Program Ideal Dipakai Sebagai Ukuran Kinerja

Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terbaik 2013

Foto

Wakil Presiden Boediono bersama Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar. (Foto : Muchlis)

Jakarta. Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengapresiasi peningkatan peringkat yang dialami beberapa kementerian dan lembaga dalam penyerahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terbaik Tahun 2013.

Sambil berseloroh Wapres mengatakan bahwa suasana pemberian hasil evaluasi yang berlangsung di Istana Wakil Presiden Jalan Kebon Sirih, Jakarta, 2 Desember 2013 tersebut seperti orangtua yang menerima rapor anaknya. Namun ia mengapresiasi kemajuan yang dicapai sejumlah instansi, serta kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Kementerian Keuangan yang bersama-sama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerima dan menganalisa laporan yang masuk.

Wapres berharap agar di masa depan target pencapaian laporan akuntabilitas kinerja bukan saja output tapi juga outcome, yakni manfaat apa yang dirasakan masyarakat dari program yang dilangsungkan. “Misalnya membangun jalan puluhan kilometer. Kalau yang melintasinya hanya hewan ternak kambing saja, maka tak ada manfaatnya jalan itu dibangun,” kata Wapres.

Dengan survei kepuasan, masyarakat bisa ikut memberi nilai atas outcome yang dihasilkan suatu instansi pemerintah. Namun bagi instansi-instansi yang tak punya 'loket' alias berhubungan langsung dengan masyarakat, harus ada pula sistem yang mengakomodir terhadap pelayanan kualitas instansi tersebut terhadap instansi-instansi lain.

Selain itu Wapres juga berharap agar ada upaya penyederhanaan dan integrasi laporan yang diminta agar terutama pemerintah daerah tak repot menyiapkan berbagai laporan yang isinya kurang lebih serupa pada setiap periode waktu.

Di luar para peraih peringkat terbaik, Wapres mengatakan bahwa jumlah mereka yang mendapatkan status C dan CC masih banyak. Hal ini perlu dijawab dengan kerja keras dari instansi-instansi lainnya. “Kuncinya komitmen dari pimpinan masing-masing lembaga,” kata Wapres.

Wapres mengingatkan mengapa perbaikan tata kelola pemerintah sangat penting untuk ditingkatkan. Di era 1960-an, menurutnya, kunci utama dari pembangunan suatu bangsa adalah investasi. Paradigma ini bergeser di era 1980-an ketika kunci utamanya dipindah menjadi pemenuhan kebutuhan dasar.

Namun saat ini, di era 2000-an ke atas, banyak ekonom yang berpendapat bahwa kunci dari pembangunan suatu bangsa adalah kualitas tata kelola suatu lembaga, baik itu politik, ekonomi maupun hukum. Dalam hal ini adalah perbaikan institusi yang menjadi domain negara.

“Terutama politik karena kualitas institusi politik akan memberi landasan bagi perbaikan kualitas tata kelola bidang-bidang lain,” katanya.

Sedangkan birokrasi, kata Wapres, ibarat mesin yang menghasilkan sesuatu. Tanpa perbaikan mesin dalam institusi yang disebut di atas, maka institusi apa pun tak akan bisa memberi hasil yang maksimal.

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, memberikan laporan akuntabilitas kinerja merupakan penerapan salah satu azaz pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme demi mempertanggungjawabkan hasil akhir kinerja kepada masyarakat.

Penerapan akuntabilitas kinerja yang baik mencakup mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi internal dari program kerja masing-masing instansi pemerintahan. “Setiap tahun diupayakan targetnya semakin tinggi, seperti tahun depan mungkin yang akan menjadi fokus utama adalah capaian kinerjanya,” kata Menteri PAN.

Wapres dalam kesempatan itu memberikan penghargaan kepada kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, yaitu:

Kategori kementerian dengan peringkat A
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kategori kementerian dengan peringkat B+
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Sekretariat Negara
3. Kementerian Pekerjaan Umum
4. Kementerian Perindustrian
5. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Kementerian Pertanian
7. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional
8. Kementerian Perdagangan
9. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Lembaga dengan peringkat A
1. BPK
2. KPK
3. BPKP

Lembaga dengan peringkat B+
1. BATAN
2. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
3. LAPAN



Bookmark and Share