Wakil Presiden Boediono bersama pengurus PERTUNI. (Foto : Puastono)

Istana Wakil Presiden. Keterbatasan fisik tak boleh menghalangi kesempatan seseorang memperoleh pendidikan yang sama dengan warga negara pada umumnya. Untuk itulah Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) mendorong penyandang disabilitas dapat menempuh pendidikan di sekolah umum terdekat dengan tempat tinggal, karena sekolah luar biasa (SLB) hanya ada di kota tertentu saja.

Pernyataan tersebut merupakan salah satu rumusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PERTUNI yang dilaporkan oleh Ketua I bidang Keorganisasian dan Hubungan Antar Lembaga Otje Soedioto PERTUNI ketika diterima Wakil Presiden (Wapres) Boediono, Rabu 18 Januari 2012. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua II Bidang Sosial dan Budaya Tri Bagio, Ketua III Bidang Penelitian dan Pengembangan Aria Indrawati, dan Sekretaris Jenderal Rina Prasarani.

Teknologi adalah salah satu alat yang dapat mengatasi hambatan yang ada. Otje menjelaskan bahwa komputer adalah salah satu media yang dapat membantu membantu penyandang disabilitas beraktivitas layaknya manusia yang berfisik sempurna. “Kami dapat membuat surat, bermain internet dan bahkan chatting dengan teman-teman di luar negeri,” ujar Otje. Ketika Wapres bertanya, “Itu komputer khusus?” Otje menjawab bahwa yang diperlukan adalah komputer biasa. “Tetapi telah dilengkapi perangkat lunak pembaca layar.” Melalui komputer ini pula, PERTUNI dapat eksis di dunia internasional.

Komunitas tunanetra saat ini berjumlah satu persen dari penduduk Indonesia atau mencapai 3 juta. “Kami telah melakukan pelatihan komputer di sembilan provinsi,” ujar Tri. Selain itu, pelatihan komputer juga ditujukan kepada mahasiswa penyandang tuna netra sebanyak 500-700 orang di Semarang, Bandung, Makassar dan Medan. Ke depan, PERTUNI akan memperluas pelatihan komputer di berbagai daerah agar menjangkau lebih luas lagi penyandang tuna netra.

Sementara itu, Rina melaporkan rumusan yang dihasilkan dalam rakernas selain kesempatan memperoleh pendidikan, adalah ketenagakerjaan dan kewirausahaan, akses teknologi informasi dan komunikasi, advokasi berupa percepatan sosialisasi dan implementasi ratifikasi Convention on the Right of Persons with Disabilities (CRPD) atau Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas, penguatan organisasi; dan pemberdayaan perempuan tunanetra. Tema rakernas adalah “Revitalisasi Eksistensi, Partisipasi dan Kontribusi PERTUNI Dalam Pembangunan Nasional, Atas Dasar Kesetaraan Menuju Terwujudnya Masyarakat Inklusi.”

Di bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan, PERTUNI mendorong penyandang disabilitas untuk bekerja secara profesional dalam menjalankan pekerjaannya dengan baik untuk menghindarkan kekeliruan pandangan terhadap penyandang disabilitas, dan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mampu bekerja dan berusaha layaknya manusia yang memiliki kesempuranaan fisik.

Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang hak-hak penyandang disabilitas dan disahkan melalui UU No. 19 tahun 2011. “Tahun lalu PERTUNI sudah melakukan sosialisasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas,” ucap Rina. Sosialisasi dipandang perlu dilakukan kepada masyarakat, agar masyarakat terbiasa menerima adanya perbedaan dan keragaman.

Khusus mengenai perempuan tuna netra, Rina menjelaskan bahwa perempuan tuna netra mengalami dua diskriminasi, yaitu sebagai penyandang tuna netra dan perempuan. “Diskriminasi ini berawal dari rasa sayang keluarga karena adanya ketakutan kepada perempuan tuna netra,” ucap Rina. Salah satu upaya yang dilakukan PERTUNI untuk meningkatkan perananan kaum perempuan adalah dengan memberikan keanggotaan sebanyak 30% di DPP.

Wapres sangat mengapresiasi kegiatan yang telah dilaksanakan PERTUNI. “Saya hanya bisa menyampaikan penghargaan kepada saudara-saudara yang punya kemauan luar biasa untuk membantu masyarakat tuna netra di Indonesia dengan keterbatasan. Saudara-saudara mencapai prestasi yang membuat orang-orang yang memiliki kesempurnaan fisik patut iri,” kata Wapres.

Wapres juga memuji upaya yang dilakukan PERTUNI khususnya di bidang pendidikan. “Kegiatan yang ditujukan untuk generasi muda sangat baik,” ucap Wapres. Iapun berjanji akan mengirimkan hasil dari rakernas kepada menteri-menteri terkait. Wapres mengharapkan kerja keras yang dilakukan para pengurus PERTUNI yang tidak mengenal pamrih dapat ditiru oleh masyarakat. “Itu yang saya inginkan termasuk oleh warga negara yang memiliki kesempurnaan fisik. Memiliki niat bekerja untuk bangsa tanpa pamrih,” ujar Wapres.

PERTUNI adalah organisasi kemasyarakatan tunanetra Indonesia yang didirikan oleh sekelompok tunanetra pada tahun 1966. PERTUNI bertujuan mewujudkan keadaan yang kondusif bagi orang tunanetra untuk menjalankan kehidupannya sebagai manusia dan warga negara Indonesia yang cerdas, mandiri dan produktif tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. “Programnya adalah mengangkat derajat harkat tunanetra, menanggulangi persoalan yang pada akhirnya mencapai tingkatan kesejahteraan sosial yang paripurna,” ucap Didi.

****