Ini adalah sepenggal kisah di awal perjalanan bangsa Perancis membangun demokrasi.  Kisah ini menggambarkan bagaimana bangsa itu berupaya, dan gagal, membangun demokrasi diatas reruntuhan monarki yang tergulung oleh gelombang revolusi rakyat.  Demokrasi Perancis yang sekarang mereka punyai (Republik ke-5) adalah hasil perjalanan panjang (sekitar 160 tahun) bangsa ini dengan segala pasang surutnya.

Perancis di abad 18 adalah negara adidaya dengan penduduk dan ekonomi terbesar di Eropa dibawah monarki yang telah eksis ratusan tahun.  Tahun 1789.  Sebuah revolusi sosial meledak.  Pemicu utamanya adalah adanya krisis pangan (satu pelajaran yang perlu kita ingat!)  Tahun 1788 dan 1789 Eropa dilanda musim dingin yang sangat parah. Panen gagal secara beruntun, distribusi macet. Di Paris, roti yang merupakan makanan rakyat sehari-hari sulit didapat dan harganya melipat. Negara tidak dapat berbuat banyak karena kasnya kosong, sebagai akibat praktek pengelolaan keuangan negara yang sembarangan. Tanpa kebijakan sistematis untuk menangani kekurangan pangan, keadaan memburuk dengan cepat. Kelaparan meluas, keresahan sosial merebak, dan akhirnya kerusuhan meledak.

Itu pemicunya.  Tapi seperti halnya setiap kegoncangan sosial besar dalam sejarah, ia didahului oleh perkembangan yang lebih mendasar. Ada akumulasi sekam yang siap terbakar. Di bawah sistem feodal yang berumur ratusan tahun itu rasa keterpinggiran dan ketidakadilan di kalangan rakyat  sudah lama ada. Tetapi ia semakin terasa dengan makin beratnya pajak dan pungutan yang dikenakan kepada mereka.  Seakan tiada kepekaan, kelompok kaya dan penguasa tanpa sungkan mempertontonkan gaya hidup mewah mereka, di tengah rakyat yang kesulitan mendapatkan sepotong roti.

Tapi tidak hanya itu yang terjadi. Pada abad itu "alam pikir" Eropa mengalami pergolakan hebat.  Tulisan-tulisan Montesquieu, Rousseau dan Voltaire  membakar semangat rakyat untuk membebaskan diri dari belenggu feodalisme dan monarki. Tatanan lama harus dijebol dan di atas puing-puing nya dibangun tatanan baru yang didasarkan pada kebebasan dan kesamaan hak bagi semua. Maka berkumandanglah pekik revolusi: liberty, equality, fraternity -kebebasan, persamaan dan persaudaraan!

Revolusi itu pun berlanjut, makin meluas dan makin tidak terkendali. Mewujudkan apa yang diinginkan ternyata lebih sulit daripada meruntuhkan apa yang tidak diinginkan. Pranata lama dijebol tapi pranata baru yang menggantikan belum ada. Dalam sepuluh tahun pertama masa revolusi itu dilakukan eksperimen demokrasi, mulai dari bentuk monarki konstitusional sampai republik, tetapi tidak ada yang jalan. Sebab utamanya adalah tidak adanya kesepakatan mendasar diantara elemen revolusioner itu sendiri mengenai tatanan baru yang diinginkan.  Masing-masing ngotot dengan pandangannya sendiri dan tidak jarang terhadap lawan politik mereka menggunakan cara-cara yang berlawanan dengan kaidah-kaidah demokrasi, seperti intimidasi dan mobilisasi massa (rakyat Paris mudah dipancing kemarahannya karena mereka mengalami kesulitan hidup sehari-hari yang makin berat). Perbedaan pandang diantara elit akhirnya tumbuh menjadi permusuhan horisontal. Seperti kata sejarawan Raymond Betts, adagium liberty, equality, fraternity telah berubah menjadi Be my friend, or I'll kill you.  Dalam suasana seperti itu demokrasi layu.

Kekisruhan sosial itu mencapai puncaknya pada masa Reign of Terror di bawah Robespierre (1793-94).  Kekisruhan itu telah membawa sebelas ribu orang ke guillotine, termasuk Raja Louise XVI dan permaisurinya Marie Antoinette, dan akhirnya juga Robespierre sendiri. Kita jadi ingat kata-kata Bung Karno, "Revolusi memakan anaknya sendiri!"

Kerusuhan menjadi pemandangan sehari-hari. Bertahun-tahun sudah kehidupan tidak berjalan normal, selalu diliputi oleh ketidakpastian, kekhawatiran dan ketakutan. Akhirnya semuanya jenuh dengan keadaan seperti itu. Semua mendambakan ketertiban. Semua mengharapkan munculnya orang-kuat untuk mengatasinya keadaan. Datanglah Napoleon Bonaparte, jendral yang beberapa kali telah menunjukkan kemampuannya di medan perang dan mengatasi dan mengendalikan keadaan di dalam negeri. Pada 1799, dengan dukungan besar, Majelis Nasional mengangkatnya menjadi Konsul Pertama, orang nomor satu pengendali pemerintahan Republik Perancis.

Di bawah Napoleon ketertiban ditegakkan kembali. Begitu puasnya rakyat, hingga setelah diadakan plebisit pada 1802 Napoleon diangkat sebagai Konsul Seumur Hidup. Menarik untuk kita catat hasil plebisit: 3,568,885 setuju dan hanya 8,374 tidak setuju.  Perkembangan selanjutnya lebih menarik lagi. Setelah dilakukan sebuah plebisit lagi pada 1804 Napoleon Bonaparte diangkat menjadi Kaisar Perancis. Hasil plebisit: 3,572,329 setuju, hanya 2,759 tidak setuju.

Vox Populi, Vox Dei?. Dibawah Napoleon ketertiban dan, untuk beberapa waktu, kejayaan kembali ke Perancis. Tetapi cita-cita Revolusi, yaitu Republik dan Demokrasi, meninggalkannya. Barangkali ada pelajaran yang dapat kita ambil dari pengalaman sejarah ini.

Boediono
Jakarta, 12 Desember 2010