Saturday, 18 November 2017
Bangun Sistem Pengawasan Nuklir Demi Perdamaian Dunia
01/04/2016 |

Washington DC. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla yang memimpin delegasi Indonesia dalam KTT Keamanan Nuklir (Nuclear Security Summit) mengharapkan pertemuan, dapat menghasilkan sistem pengawasan bersama terhadap penggunaan teknologi nuklir ke depan, sehingga setiap negara pengguna nuklir memiliki kewajiban menjaganya agar tidak menimbulkan konflik dan mengancam perdamaian dunia.

"Kita ingin ada suatu sistem persetujuan bersama, bahwa nuklir itu harus dapat di kontrol. Masing-masing negara dapat menjaganya, sehingga itu tidak menjadi bagian dari konflik nantinya," tutur Wapres saat ditemui wartawan di sela penyelenggaraan KTT Keamanan Nuklir di Washington DC, Amerika Serikat, pada Kamis Siang (31/03/16) waktu setempat.

Sistem pengawasan itu, lanjut Wapres, diharapkan mampu mengikat setiap negara pengembang teknologi nuklir untuk menghindari resiko dimanfaatkan sebagai pemicu konflik seperti terorisme dan radikalisme.

"Jadi seperti teroris, bagaimana masing-masing negara mempunyai aturan, sehingga dapat mengontrol pemakaian nuklir," tandas Wapres.

Menurut Wapres, Indonesia saat ini belum memiliki rencana pengembangan teknologi nuklir. Meskipun Indonesia termasuk salah satu dari 50 negara di dunia, yang memiliki potensi mengembangkan fasilitas nuklir.

"Bagi kita nuklir untuk menjadi energi, itu pilihan terakhir. Kenapa pilihan terakhir. Pertama karena kita masih cukup mempunyai sumber energi yang besar, mulai dari coal (batubara), walaupun sekarang dibatasi (penggunaannya) karena tidak friendly. Kita masih punya cukup energi, seperti geothermal, hydro, wind, gas dan sebagainya," terang Wapres.

Penggunaan nuklir untuk energi listrik, kata Wapres, akan menghasilkan energi dengan kapasitas yang besar, paling sedikit 1000 Mega Watt (MW). Daerah paling tepat untuk memanfaatkan energi listrik dari nuklir, dengan jumlah penduduk yang padat adalah Pulau Jawa dan Sumatera.

Namun demikian, hasil kajian para ahli, Pulau Jawa merupakan daerah cincin api (ring of fire) yang rawan terhadap bencana gempa bumi. Pengalaman Jepang dengan fasilitas nuklir Fukushima yang tertimpa gempa bumi dan tsunami beberapa waktu lalu, mengakibatkan dampak buruk terhadap ancaman radiasi nuklir bagi warganya.

"Nah 1000 MW itu, memang hanya baik untuk di Jawa, setidak-tidaknya Sumatera. Di Jawa penduduk besar dan daerah yang rawan gempa jadi ring of fire," ucap Wapres.

Mengakhiri sesi temu pers, Wapres tetap mendukung pentingnya peningkatan kemampuan nasional terhadap penguasaan teknologi nuklir, meskipun belum dapat diaplikasikan secara nyata di dalam negeri, dengan pertimbangan aspek dampak, geografis, dan kebutuhan anggaran yang besar.

"Seperti saya katakan, itu berbeda dengan kita. Kita negara kepulauan, ada yang padat, ada yang sangat jarang, banyak terpisah-pisah, sehingga membutuhkan biaya besar," pungkas Wapres. (KIP, Setwapres)

Bertemu dengan Wakil Presiden Komisi Eropa Andrus Ansip