Jakarta-wapresri.go.id. Indonesia telah menjalankan otonomi daerah (otda) selama lebih dari 10 tahun. Ini berarti, kemajuan suatu daerah sangat bergantung pada kepemimpinan, kreativitas, dan inovasi kepala daerahnya, yang juga didukung dengan kekayaan dan kandungan sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut.

“Di Indonesia kita melihat banyak daerah yang kaya tetapi kemajuannya tidak merata. Kita harus mengejar karena itu yang mendasari bahwa kemajuan harus atas inisiatif daerah. Jadi daerah yang maju merupakan kombinasi antara leadership dengan SDA [sumber daya alam],” ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla pada saat menerima audiensi Kaukus Parleman Maluku Utara (DPR RI dan DPD RI) di Kantor Wakil Presiden, Merdeka Utara, Rabu (4/5/2016).

Lebih lanjut Wapres menjelaskan, inti dari kemajuan itu selalu terletak pada kapasitas sumber daya manusianya. Pemimpin di daerah dituntut untuk mensejahterakan masyarakat dengan membuka lebih banyak peluang sumber-sumber ekonomi nasional untuk dilaksanakan secara otonomi. Berapapun anggaran dari pusat tujuannya untuk dibangun di daerah, misalnya jalan untuk di daerah, jembatan untuk di daerah, pengairan di daerah. Sehingga yang perlu dilakukan adalah bagaimana cara mengkombinasikan kreativitas pemimpin di daerah dengan peluang menarik peran masyarakat dan pengusaha.

Sementara, dari sisi Pemerintah, Wapres menyatakan, dari tahun ke tahun pusat sudah memberikan dana lebih besar ke daerah. Anggaran ke daerah dalam waktu 10 tahun naik sebesar 3,5 kali lipat, ditambah lagi dengan dana desa, dana provinsi dan kabupaten.

Menurut Wapres, Maluku Utara (Malut) memiliki kekayaan dari hasil laut, tambang dan mineralnya, untuk itu dibutuhkan kekompakan daerah.

Wapres mencermati, banyak daerah yang kaya tapi justru malah menjadi boomerang, bahkan di negara lain sampai terjadi perang.

“Tetapi Alhamdulillah tidak terjadi di Indonesia,” ucap Wapres.

Dengan potensi yang baik yang dimiliki Malut, Wapres mengimbau, yang harus dilakukan pemimpin adalah memiliki visi yang sama, meningkatkan kapasitas, memiliki strategi yang baik serta bersahabat dengan pengusaha, jangan hanya mengandalkan pemerintah.

Wapres juga meminta kepala daerah untuk memahami, dengan keterbatasan ekonomi perlunya mengefektifkan anggaran. Sehingga, dengan jumlah uang yang sama yang diberikan pemerintah, tetap dapat membangun lebih banyak, misalnya dengan menggunakan teknologi yang ada.

“Satu hal yang perlu dipahami bahwa kita moratorium pembangunan kantor pemerintah dan moratorium menerima PNS karena pemerintah tidak sanggup lagi untuk membiayai PNS. Karena kita kelebihan kantor dan pegawai, apabila kita tambah maka kita akan mengurangi anggaran jalan, anggaran kesehatan, dan anggaran pertanian,” ungkap Wapres.

“Pengelolaan dana harus sesuai dengan kemampuan hari ini. Hal ini berlaku di seluruh dunia, bukan hanya terjadi di Indonesia,” lanjutnya.

Gubernur Malut Abdul Gani Khasuba yang hadir bersama anggota Kaukus Parlemen Malut menyampaikan, infrastruktur masih menjadi isu utama yang dihadapi.

“Saat ini realitas menunjukkan bahwa Provinsi Maluku Utara masih menghadapi berbagai permasalahan terkait infrastruktur wilayah,” ujar Abdul Ghani.

Menaggapi permasalahan yang disampaikan Wapres menegaskan bahwa perlu ada perubahan pola yaitu menentukan target dan membuat program, baru membuat proyek, serta perlu dilihat apa yang paling prioritas. Dalam melakukan pembangunan juga harus memiliki alasan serta apa yang ingin dicapai agar antara anggaran dan program saling berkaitan.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan juga sesi Tanya jawab dari beberapa perwakilan Bupati dan Walikota dari Maluku Utara yang pada intinya menyampaikan permasalahan dan perkembangan yang terjadi di kabupaten dan kota masing-masing.

Menutup pertemuan, Wapres kembali menegaskan bahwa ekonomi suatu daerah akan berkembang karena ada inovasi, kreativitas dan kekompakan pemimpin dengan memanfaatkan kemampuan daerah itu sendiri.

“Sekali lagi tingkatkan sumber daya manusia, kretivitas serta membangun dorongan pihak swasta,” pungkasnya.

Selain Gubernur Maluku Utara, hadir dalam audiensi ini anggota DPR RI dan DPD RI asal Maluku Utara, DPRD Maluku Utara, serta Walikota/Bupati se Maluku Utara dan jajaran pemerintahannya.

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Dewi Fortuna Anwar, dan Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud. (KIP, Setwapres)