Minggu, 23 Juli 2017
Menerima Ketua Umum APERSI
20/03/2017 |
IMG-20170320-WA0009

Jakarta-wapresri.go.id Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menerima Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (APERSI) Junaidi Abdillah, di Kantor Wakil Presiden, Merdeka Utara, Senin (20/3/2017).

Kedatangan Junaidi untuk melaporkan perkembangan program Indonesia Sejuta Rumah.

“Untuk jumlah anggota, dari 3700 para pengembang, yang aktif sekitar 1.030 pengembang. Untuk tahun ini kita targetkan 120.000 untuk mencapai target rumah subsidi, tahun lalu 85.000,” lapor Junaidi.

Lebih lanjut Junaidi menyampaikan masalah yang dialami para pekerja informal yang sulit membeli rumah karena terhambat aturan perbankan, padahal jumlah para pekerja informal ini cukup besar. Selain itu, adanya ketentuan rumah wajib dihuni juga dirasa membebani, khususnya bagi para TNI, POLRI, atau PNS yang bekerja berpindah-pindah, hal inilah yang kemudian menjadi data backlog.

Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa untuk menanggulangi masalah tenaga kerja informal telah dilakukan kerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dengan mengembangkan kredit mikro.

“Kemarin kami luncurkan di semarang untuk 300 pedagang bakso dan mie untuk rumah seharga 70 juta rupiah, mereka membayar tiap hari atau tiap minggu kreditnya,” lapor Basuki.

Basuki menambahkan, untuk program Sejuta Rumah pada tahun 2015 sudah mencapai 790.000 perumahan dan tahun 2016 lebih dari 800.000 perumahan telah disediakan. Real estate Indonesia (REI) saat ini juga memfokuskan pada program pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menanggapi laporan tersebut, Wapes menegaskan bahwa Program Sejuta Rumah tidak bisa dianggap sebagai proyek karena akan berlangsung secara terus-menerus.

“Jadi ini bukan proyek. karena ini akan terus menerus, sama saja semua infrastruktur, tidak akan pernah selesai. Jadi jangan hanya berpikir backlog, normal saja 750.000 per tahun harus dibangun karena ada pertambahan (penduduk), sama dengan listrik, sama dengan jalan,” jelas Wapres.

Sementara terkait backlog, Wapres mengatakan, dimanapun di seluruh dunia pasti ada data backlog, masalah rumah umumnya terjadi di perkotaan, jarang di pedesaan.

“Jadi artinya perumahan ini tidak akan pernah berhenti selama ada kelahiran, itu saja, karena kenaikan penduduk kita 1,5 persen per tahun. Yang kita butuhkan adalah pengembang yang tidak memperhatikan kepentingan sendiri tapi kepentingan masyarakat,” seru Wapres.

Menurut Wapres padatnya penduduk dengan minimnya perumahan menyebabkan timbulnya rumah kumuh. Kebanyakan persoalan ini terjadi di kota-kota besar di dunia.

“Persoalan rumah kumuh diantaranya terjadi di Jakarta, Manila, Calcutta, Bombay, dan Dhaka, tinggal itu. Ini artinya jangan takut, karena kebutuhan (perumahan) ini mendesak. Kalau di kota mendesak jumlah dan mendesak cara,” tegas Wapres.

Wapres menyayangkan kondisi padatnya perumahan di ibu kota Indonesia ini. Bertambahnya jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan terpenuhinya kebutuhan rumah, menurut Wapres, menyebabkan masyarakat kecewa, karena tidak ada lagi lahan untuk mereka bermain seperti sepak bola atau futsal.

Wapres pun berharap, ke depan tidak ada lagi pemikiran untuk membangun rumah tradisional dengan satu lantai, karena hanya menghabiskan lahan, dan tidak ada ruang bagi anak-anak untuk bermain di lapangan.

“Kalau semua orang semua masih berpikir membangun rumah 1 lantai, maka dari sisi kemanusiaan akan makin jelek,” kata Wapres mengingatkan.

Dalam pertemuan tersebut, Junaidi mengungkapkan, APERSI juga mengapresiasi kebijakan paket ekonomi terkait perampingan perizinan yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini memberi kemudahan bagi para pengembang, yang pada akhirnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

“Memang dimanapun di dunia ini harus ada izin karena tanpa izin kota ini akan semrawut,” tutur Wapres.

Disamping itu, Wapres berpesan kepada pengembang untuk buat juga selokan yang baik, sesuai dengan kemiringannya, juga tingkat airnya supaya tidak banjir.

“Jadi sisi lingkungan harus benar sehingga orang mau beli. Jadi intinya jangan takut karena perumahan ini akan berlangsung terus,” pesan Wapres..

Hadir mendampingi Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah, Sekretaris Jenderal Daniel Djumali, Wakil Ketua Umum Frankie Kalalo, Wakil Ketua Umum Abbas Minem, Wakil Ketua Umum Salmon Siagian, Wakil Sekretaris Jenderal Budi Suryo Santoso, Wakil Bendahara Umum Yoyo Sugeng Triyogo, dan Direktur Eksekutif Adi Gunawan.

Sementara selain Menteri PUPR, Wapres Jusuf Kalla didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bidang ekonomi dan Keuangan Wijayanto, dan Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi. (KIP, Setwapres)

Tinjau Kesiapan Asian Games di GOR-POPKI Cibubur