Jakarta-wapresri.go.id Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menerima Menteri Negara Urusan Luar Negeri (Menlu) India Jenderal (purn.) Vijay Kumar Singh di Kantor Wapres, Merdeka Utara, Kamis (19/1/2017).

Mengawali pertemuan, Menlu Vijay Kumar Singh mengatakan, kedatangannya ke Indonesia selain menindaklanjuti kerjasama yang telah disepakati antara Indonesia dan India ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke India Desember tahun lalu, juga dalam rangka menghadiri Konferensi Internasional Ke-2 tentang Hubungan Kebudayaan dan Peradaban ASEAN-India.

“Indonesia mempunyai peranan yang besar di ASEAN. Indonesia dapat memanfaatkan kekuatan ini untuk berperan dalam isu-isu strategis ASEAN, misalnya Laut China Selatan,” ucap Singh.

Terkait isu tersebut Wapres mendorong masing-masing pihak untuk fokus dalam meningkatkan kerjasama ekonomi, mengingat banyaknya volume perdagangan yang dilalui Laut China Selatan. Jika konflik masih terjadi maka akan mengganggu stabilitas pertumbuhan ekonomi negara-negara sekitarnya.

“Saya yakin ASEAN akan dapat menyelesaikan isu ini dengan damai,” ucap Wapres.

Menurut Singh Indonesia dan India memiliki banyak persamaan, diantaranya dalam hal plularisme dan demokrasi. Singh berharap kedua negara dapat menjadi contoh bagi dunia dalam mempromosikan kedua isu tersebut.

Sejalan dengan Singh Wapres pun mengungkapkan bahwa Indonesia dan India memang dapat menjadi contoh dalam mendukung plularisme dan toleransi beragama. Hal ini dapat dilihat bagaimana kedua negara mempromosikan pariwisata masing-masing.

“Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, mempromosikan Bali dan Borobudur yang merupakan ikon bagi umat Hindu dan Budha. Sementara India negara yang berpenduduk mayoritas Hindu mempromosikan Tajmahal yang merupakan warisan sejarah bagi umat Islam,” ungkap Wapres.

Singh juga memuji toleransi beragama yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, Indonesia mampu menangani isu-isu terorisme dan radikalisme.

Menurut Wapres radikalisme dan terorisme muncul dari negara-negara yang gagal, yaitu negara-negara yang mendapatkan serangan dan interfensi dari negara-negara adidaya dengan dalih menegakkan demokrasi.

Terkait dengan toleransi di Indonesia, Wapres mengatakan ada perbedaan antara Islam di Indonesia dengan Timur Tengah, dimana kedatangan Islam ke Indonesia melalui perdagangan, bukan melalui perang.

“Jadi para pedagang yang membawa Islam ke Indonesia membawanya tanpa kekerasan atau paksaan, melainkan dengan transisi,” ungkap Wapres.

Dalam kesempatan tersebut Wapres juga mengingatkan Menlu Singh agar KTT IORA (Indian-Ocean Rim Association/Asosiasi Negara-negara di Kawasan Samudera Hindia) yang akan diselenggarakan Maret mendatang di Jakarta, dapat dihadiri oleh India.

Dalam hal ini, Menlu Singh meyakinkan Wapres bahwa perwakilan tertinggi India akan menghadiri KTT tersebut.

“Kami menantikan bagaimana ke depan konsep Blue Economy akan ditindaklanjuti,” tutupnya.

Konsep “Blue Economy” merupakan salah satu hasil dari 11 poin rekomendasi dari simposium yang dihadiri negara-negara anggota IORA, pada September 2016 di Yogyakarta. Hasil rekomendasi tersebut dinamakan dengan “Yogyakarta Message”. Prioritas dalam pembangunan Blue Economy tidak hanya terbatas pada perikanan tetapi juga mencakup budidaya, bioteknologi kelautan, industri kelautan, energi, pariwisata bahari dan transportasi laut. Konsep Blue Economy ini digunakan mengingat negara-negara anggotanya memiliki laut, dan sumberdaya didalamnya masih perlu dioptimalkan.

IORA beranggotakan 21 negara, yaitu: Indonesia, Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, India, Bangladesh, Sri Lanka, Oman, Yemen, Iran, UAE, Somalia, Seychelles, Mauritius, Madagascar, Comoros, Tanzania, Kenya, Mozambique, dan Afrika Selatan.  Disamping itu, IORA memiliki enam negara mitra dialog, yaitu: Jepang, AS, Perancis, Inggris, Mesir, dan  China.

Hadir mendampingi Menlu India, Sekretaris Menlu Preeti Saran, Dubes India untuk Indonesia Nengcha Lhouvum, dan Wakil Kepala Misi Kedubes India Manish. Sementara Wapres Jusuf Kalla didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Dewi Fortuna Anwar dan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu Desra Percaya. (KIP, Setwapres)