Jakarta, wapresri.go.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendukung upaya pengembangan Pelayaran Rakyat (Pelra), namun ia juga mengingatkan agar aspek keselamatan dan keamanan kapal diprioritaskan.

“Safety itu tidak bisa ditawar,” tegas Wapres saat menerima pengurus Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat Indonesia (DPP Pelra) di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Pelra adalah pelayaran tradisional dengan kapal-kapal kecil untuk melayani angkutan barang dari dan ke pulau-pulau terpencil yang tersebar di seluruh Indonesia yang tidak dapat dijangkau oleh kapal-kapal pelayaran nasional.

Wapres kemudian meminta agar Pelra dimodernisasi demi menjamin keselamatan awak dan penumpang.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP Pelra Sudirman Abdullah mengatakan, para pelaku bisnis pelayaran rakyat saat ini mengalami kendala dalam merevitalisasi dan mengembangkan Perla, terutama karena sulitnya memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

“Biaya docking kapal sangat tinggi, sementara (sertifikatnya) hanya berlaku satu tahun,” keluhnya.

Sementara itu, Ketua DPP Pelra Amda menambahkan bahwa jumlah kapal Perla sekarang berkurang, tetapi daya angkutnya meningkat hingga 500GT–700GT. Kapal-kapal Perla, lanjutnya, memerlukan bodinisasi karena selain harga kayu sebagai bahan utama pembuatan kapal semakin mahal, ketersediaan kayu juga semakin terbatas.

“Sekarang perlu bodinisasi. Jadi bagaimana bodinya (kapal) itu dari baja tetapi baja yang sederhana, tetapi tradisionalnya tidak hilang,” kata Amda.

Pada kesempatan tersebut, Sudirman juga meminta Wapres untuk membuka Rapat Kerja Nasional Pelra yang akan diselenggarakan pada akhir Oktober 2017.

Turut hadir pada pertemuan tersebut beberapa pengurus DPP Pelra, yaitu H. Mualimming Daming, Abdul Rahim, dan Candra Motik. (AIMS/FM, KIP Setwapres)