Optimalisasi Pengelolaan Website Kementerian dan Lembaga dalam Mendukung Diseminasi Informasi Publik

Jakarta, Setwapres – Website sebagai primadona memang memiliki efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Pemerintah sebagai Badan Publik perlu menangkap peluang ini dengan baik. Pemanfaatan website di kalangan Pemerintah saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu terlihat dari seluruh kementerian/lembaga dan sebagian besar Pemerintah Daerah di Indonesia telah memiliki website resmi.

Namun, peluncuran website tersebut masih dipertanyakan, apakah dibuat sebagai media pendukung penyelenggaraan pemerintahan atau hanya karena mengikuti trend saja. Mencermati fakta bahwa masih banyaknya website yang tidak dapat diakses dan menyediakan informasi kadaluwarsa serta tidak memiliki ruang komunikasi dua arah dengan audiensnya, maka tidak berlebihan apabila masih ada keraguan terhadap keseriusan Pemerintah dalam mengelola websitenya. Hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, Deputi Seswapres Bidang Politik, didampingi Asdep Dokumentasi dan Diseminasi Informasi, Fryda Lucyana K., dalam memberikan sambutan acara Focus Group Discussion (FGD), dengan tema “Optimalisasi Pengelolaan Website Kementerian dan Lembaga Dalam Mendukung Diseminasi Informasi Publik”, yang diselenggarakan oleh Asdep Dokumentasi dan Diseminasi Informasi, Deputi Seswapres Bidang Politik, Kamis (31/6), di Auditorium Istana Wakil Presiden RI, Jl. Kebon Sirih No. 14, Jakarta.

Acara dipandu moderator Dr. Yan Riyanto, Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan menghadirkan narasumber adalah Onno W. Purbo, Ph.D., Pakar Teknologi Informasi, Suwarjono, Managing Editor Viva News, dan Enda Nasution, “Bapak Blogger Indonesia”, serta diikuti oleh 120 orang peserta yang terdiri dari para Pejabat Kehumasan Kementerian dan Lembaga, serta sejumlah Pemimpin Redaksi Media Online terkemuka di Indonesia.

Berbagai hal yang menjadi rekomendasi penyelenggaraan FGD tersebut diantaranya Kementerian/lembaga harus membuat dan memiliki website yang memadai, sehingga untuk dapat merealisasikan hal tersebut diperlukan investasi dalam bentuk hardware, software dan brainware. Perlu penanganan dan tindak lanjut bersama dengan melibatkan lintas kementerian/lembaga terhadap berbagai isu besar terkait kebijakan dan program Pemerintah. Diharapkan ada pertemuan rutin antar instansi secara berkala terkait isu-isu tersebut.

Pengelola website harus membuka forum interaktif kepada masyarakat, namun dalam hal sharing data atau informasi, dibutuhkan prinsip kehati-hatian agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

****