Minggu, 23 Juli 2017
Pembangunan dan Diplomasi Tingkatkan Fungsi Strategis Wilayah Perbatasan
12/07/2017 |
JON_4328

Jakarta – wapresri.go.id - Selain berfungsi sebagai pintu gerbang Indonesia, wilayah perbatasan juga memiliki fungsi strategis di bidang ekonomi, politik, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diharapkan dapat meningkatkan fungsi-fungsi ekonomi, sosial, security, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan dengan dua cara, yaitu memperbaiki dan membangun wilayah perbatasan dan melakukan diplomasi dengan negara-negara yang berbatasan dengan kita,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara yang diselenggarakan oleh BNPP di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (12/07/2017).

Lebih lanjut Wapres mengatakan bahwa sistem ASEAN yang semakin terbuka harus dimanfaatkan dan dicermati dengan sebaik-baiknya.

Menurutnya, kegiatan perdagangan yang terjadi di daerah perbatasan perlu didukung, namun pelru dibuat aturan yang lebih baik agar semangat ASEAN dan kepentingan dalam negeri dapat tetap terjaga.

Ia juga mengingatkan agar pendidikan bagi anak-anak Indonesia di perbatasan, seperti di Sabah dan Sarawak, Malaysia, menjadi bagian dalam rencana pengelolaan wilayah perbatasan.

“Anak-anak di wilayah perbatasan kurang mendapatkan perhatian dari sisi pendidikan. Kita sudah berbicara dengan Malaysia dan akan mendirikan sekolah-sekolah Indonesia di daerah perbatasan yang lebih dekat, sehingga mereka tetap mendapatkan pendidikan,” ungkapnya Wapres.

Untuk daerah-daerah yang berbatasan laut seperti dengan Thailand, dan Filipina, Wapres berpesan agar hubungan kerja sama di bidang keamanan perlu diatur kembali supaya tidak menghambat hubungan kemanusiaan antarpenduduk dan meminimalisasi terjadinya tindak kriminal di perbatasan.

“Kita tidak mungkin membangun seluruh wilayah perbatasan laut kita yang sepanjang ribuan kilometer. Untuk itu, hubungan antar negara harus dijaga dan kita tidak menjadi proteksionis”, jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri yang juga merupakan Ketua BNPP Tjahjo Kumolo melaporkan bahwa pembangunan seluruh wilayah perbatasan secara fisik sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan instruksi Presiden melalui kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Rapat koordinasi bertema “Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara RI untuk Mewujudkan Konektivitas, Kedaulatan Pangan, dan Pertumbuhan Ekonomi” ini, lanjutnya, merupakan upaya untuk mengoordinasikan pengendalian pengelolaan perbatasan dan mempersiapkan infrastruktur sosial dan pertahanan di wilayah perbatasan.

“Pembangunan infrastruktur ekonomi 99% sudah selesai. Untuk tahun anggaran 2018, akan dilakukan pembangunan infrastruktur sosial yang meliputi 187 kecamatan perbatasan,” ujar Tjahjo.

Turut hadir pada acara tersebut Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Kepala Staf Umum TNI Didit Herdiawan, serta para gubernur dan  bupati/walikota wilayah perbatasan. (KIP Setwapres-aims/fm)

Tinjau Kesiapan Asian Games di GOR-POPKI Cibubur