Nusa Dua, Bali-wapresri.go.id Permukaan bumi terdiri dari 97 persen air yang banyak digunakan untuk kebutuhan hidup manusia, yakni menyediakan sumber daya alam seperti makanan dan energi, serta menjadi lintasan perdagangan internasional, rekreasi dan budaya. Namun derasnya arus kegiatan ekonomi dan industri menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem kelautan.

“Masyarakat internasional tidak bisa lagi mengabaikan pentingnya kelautan yang berkelanjutan jika kita ingin mencapai pembangunan yang berkelanjutan. ‘Business as usual’ jelas bukan pilihan. Kami membutuhkan kerjasama internasional yang kuat untuk melindungi lingkungan laut dan memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla pada 4th World Ocean Summit (WOS), di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Kamis (23/2/2017).

Lebih jauh Wapres menyatakan, untuk meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan di semua level serta mencapai keberhasilan pelaksanaan konsep Ekonomi Biru (Blue Economy), maka harus dipastikan penegakkan aturan hukum dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam konteks pengelolaan laut.

“Kami sungguh percaya bahwa kemitraan global, antara lain melalui mekanisme pembiayaan yang baru dan inovatif, serta peningkatan kerjasama pemerintah-swasta adalah kunci menuju pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) secara penuh dan tepat waktu,” ujarnya.

Wapres mengakui, Pemerintah Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keberlanjutan kelautaan, salah satu yang paling mendesak adalah illegal, unregulated, unreported fishing (IUUF). Oleh karena itu, telah dilakukan berbagai upaya, termasuk penegakkan hukum untuk melawan IUUF di lautan Indonesia. Disamping itu, Indonesia juga mendukung upaya global yang menghubungkan IUUF dengan Trans-National Organized Crime (TOC).

Menyadari pentingnya kelautan Indonesia serta letak geografisnya yang berada di Samudra Hindia dan Pasifik, Wapres menjelaskan, Presiden Jokowi telah menetapkan visi maritim baru Indonesia yang menekankan keseimbangan pertumbuhan ekonomi kelautan serta keberlanjutannya. Konsep ini meliputi 5 (lima) elemen yaitu keamanan laut, diplomasi kelautan, konektifitas laut, budaya kelautan, dan sumberdaya kelautan.

Untuk mencapai visi tersebut, Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan serta memperkuat kelembagaan yang mengatur kehidupan laut yakni dengan dibentuknya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Badan Keamanan Laut. Disamping itu, telah dibangun berbagai proyek percontohan terkait Ekonomi Biru, seperti di Lombok.

“Indonesia kini mengembangkan sejumlah proyek percontohan Ekonomi Biru di pantai Samudera Hindia kami, antara lain, Program Implementasi Lombok Blue Economy bekerjasama dengan FAO, yang diharapkan dapat menciptakan 77.700 lapangan kerja baru dan menghasilkan pendapatan sebesar 1,3 triliun rupiah (114.880.000 US dolar) per tahun,” ungkap Wapres.

Dalam kesempatan tersebut Wapres juga menyinggung pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan laut di kawasan, seperti Laut China Selatan yang letak geografisnya sangat strategis dan menjadi mesin ekonomi yang sangat penting bagi dunia. Wapres mengimbau masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan agar saling menghormati dan menahan diri dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di wilayah tersebut. Disamping itu, setiap negara hendaknya berupaya mencari resolusi damai dan menghormati prinsip hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

“Sejarah mengatakan bahwa tidak ada keberhasilan ekonomi tanpa stabilitas dan bahwa tidak ada stabilitas tanpa perdamaian,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika dalam sambutan selamat datangnya menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Bali sebagai tuan rumah penyelenggaraan WOS 2017. Ia berharap forum ini dapat menghasilkan kebijakan dan komitmen nyata dalam mewujudkan ekosistem laut yang berkelanjutan.

“Laut merupakan sumber kehidupan dan kesejahteraan bagi umat manusia, saya harap dengan forum ini potensi laut akan dapat memberi manfaat yang sebesar besarnya bagi kesejahteraan manusia,” tuturnya.

The 4th World Ocean Summit diselenggarakan oleh The Economist, majalah mingguan yang berpusat di Inggris. WOS 2017 dilaksanakan dari tanggal 22-24 Februari 2017 dan diikuti sekitar 400 peserta baik dari pemerintahan, swasta, organisasi, akademika, serta komunitas masyarakat untuk membahas isu-isu kelautan melalui dialog yang konstruktif.

Hadir dalam acara tersebut Menko Maritim Luhut Pandjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (KIP, Setwapres)