Saturday, 18 November 2017
Pidato Bapak M. Jusuf Kalla Wakil Presiden Republik Indonesia Pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Ke-71 New York, 23 September 2016
23/09/2016|

Bapak Presiden SMU PBB,

Saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas penunjukan anda sebagai Presiden pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-71. Kami yakinkan komitmen Indonesia untuk berkontribusi bagi kesuksesan masa bakti anda di lembaga yang terhormat ini.

Tema sesi ini, yaitu “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Sebuah Dorongan Universal untuk Merubah Dunia” sangatlah sesuai karena saat ini kita sedang bergerak maju dengan komitmen bersama untuk menjaga dan meningkatkan momentum yang telah kita capai tahun lalu.

Bapak Presiden,

Indonesia memberikan prioritas yang tinggi pada isu pembangunan, terutama pembangunan berkelanjutan. Melalui komitmen dan penetapan sasaran global dalam MDGs, dunia telah menghasilkan kemajuan yang cukup baik dalam mencapai pembangunan untuk semua. MDGs telah memberikan panduan penting bagi negara-negara untuk mengentaskan kemiskinan. Kerangka waktu untuk merealisasikannya, menunjukkan semakin mendesaknya isu ini  bagi masyarakat dunia.

Saat ini, kita memiliki serangkaian tujuan global dan kerangka waktu yang baru. Agenda 2030 yang transformatif adalah sebuah kerangka kerja komprehensif  bagi upaya pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan bagi komunitas internasional untuk beraksi bersama.

Agenda tersebut lebih luas daripada isu-isu yang ada di dalam MDGs. Agenda tersebut merefleksikan tantangan yang dihadapi oleh negara pada tingkat nasional, sekaligus mengikat masyarakat internasional untuk mengatasi tantangan global. Indonesia sepenuhnya berkomitmen untuk mewujudkan Agenda 2030. Kami telah mengambil langkah-langkah nyata, antara lain:

  • Mengarusutamakan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Nasional;
  • Memfinalisasi kerangka hukum dan kelembagaan bagi pelaksanaan nasional;
  • Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, masyarakat sipil, serta organisasi filantropis; dan
  • Mengembangkan pedoman rencana aksi nasional dan daerah, database SDGs, serta mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Namun demikian, pelaksanaan MDGs telah memberi kita pelajaran penting bahwa komitmen nasional perlu disertai dengan kerjasama internasional yang kuat. Terkait hal ini, pelaksanaan Agenda 2030 harus didukung oleh kemitraan global yang kuat. Sebuah kemitraan global yang mampu membuat perubahan transformatif terhadap upaya memajukan pembangunan berkelanjutan.

Komunitas global juga harus memberikan sarana yang memadai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sarana tersebut, antara lain, termasuk mekanisme pendanaan yang stabil dan dapat diprediksi, serta pendekatan yang inovatif dalam pembiayaan bagi pembangunan.

Bapak Presiden,

Hal penting bagi upaya pencapaian Agenda 2030 adalah situasi yang kondusif. Saya yakin kita semua mengenal dan sering menggunakan istilah “perdamaian adalah prasyarat bagi pembangunan”. Pada hakikatnya, istilah ini berarti, tanpa perdamaian, keamanan, dan stabilitas, tidak akan ada pembangunan. Dari pengalaman kami di tahun 1950-an dan 60-an, Indonesia dapat membuktikan pernyataan ini.

Konflik internal, perselisihan regional dengan tetangga telah mengalihkan fokus Indonesia jauh dari pembangunan. Hari ini, kita melihat hal yang sama, di berbagai belahan dunia. Defisit perdamaian, defisit keamanan, dan ketidakstabilan telah mengakibatkan banyak saudara-saudara kita, harus berjuang untuk bertahan hidup, terkadang dengan cara yang tak terbayangkan dan tidak manusiawi. Meningkatnya ketegangan antara negara-negara, sengketa teritorial yang belum terselesaikan, semua meningkatkan risiko konflik terbuka jika tidak dapat dikendalikan.

Ancaman nyata dan terus-menerus dari terorisme, ekstrimisme, dan radikalisme terus menghantui kita. Sebuah pola pikir yang memecah belah “kami melawan mereka” menimbulkan prasangka rasial, stigma dan intoleransi keagamaan. Daftar panjang tantangan non-tradisional, yang telah mengancam kemanusiaan, terus bertambah mulai dari penangkapan ikan ilegal, perdagangan narkoba, penyelundupan dan perdagangan manusia, hingga kejahatan cyber.

Selain itu, kita tidak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina. Meskipun banyak dukungan untuk solusi dua-negara, proses perdamaian di Timur Tengah tetap sulit untuk bergerak maju. Tantangan kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk dari para pengungsi dan migrasi tidak teratur, akibat dari situasi di Suriah, Yaman, Irak dan di tempat lain di dunia terus berlangsung. Hampir setiap hari, kita dihadapkan oleh jaringan berita 24 jam, dengan gambar dari kenyataan pahit dunia kita yang diwarnai darah, air mata, dan tatapan kosong dari anak-anak kita.

Ini semua berlangsung dengan latar belakang melambatnya ekonomi global. Bank Dunia telah memperkiraan penurunan pertumbuhan ekonomi global dari 2,9% menjadi 2,4%. Kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar. Pada saat yang sama, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim terus berlanjut dengan dampak langsung yang paling rentan dialami oleh negara kepulauan.

Bapak Presiden,

Semua tantangan penting tersebut harus kita lihat seperti apa adanya. Tantangan tersebut bersifat ”global” dan “masif”. Dalam menghadapi tantangan besar tersebut, komitmen dan upaya kitalah yang diharapkan akan berhasil mengatasi berbagai tantangan tersebut.

Tidak ada seorangpun, negara, maupun kawasan yang dapat sendirian mengatasi tantangan tersebut. Dibutuhkan kemitraan dan solidaritas global. Dibutuhkan solusi global. Kita membutuhkan PBB lebih dari pada sebelumnya. Sebuah PBB yang menjadi pusat dari tata kelola dunia. Sebuah PBB yang transparan, efektif, akuntabel, dan representatif.

Kunci dari hal ini adalah reformasi agar PBB menjadi lebih kuat. Menjadikannya lebih relevan dengan tantangan dan realitas abad ke-21. Memastikan Dewan Keamanan PBB menjadi lebih representatif dan demokratis. Merevitalisasi Sidang Umum PBB untuk membuatnya lebih efektif dan efisien yang memberikan peluang aspirasi universal dari negara-negara anggota. PBB harus memastikan dilaksanakannya koherensi keseluruhan sistem, bukan hanya diantara badan dan cabang organisasi dibawahnya, tetapi juga diantara bidang-bidang pembangunan, bantuan kemanusiaan, dan lingkungan.

Memberi peluang bagi Sekretaris Jenderal PBB dan Sekretariat untuk menjadi independen dan memegang teguh peran dan prinsip-prinsip dari Piagam PBB, mendorong kerjasama dan menghilangkan pengkotak-kotakan dalam proses kerja Sekretariat. Terlalu banyak pemain penting yang ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan di PBB, dimana prinsip-prinsip demokrasi sering dikesampingkan. Terlalu sering kebijakan yang diambil oleh PBB berbeda dengan kebutuhan di lapangan.

Kita perlu mengarusutamakan tujuan dan target SDGs, prinsip-prinsip universal seperti hak asasi manusia, dalam semua kegiatan kerja dari komite, badan, dan lembaga terkait di dalam sistem PBB. Yang terpenting adalah bagi kita sendiri, negara anggota. Kita harus beradaptasi dengan  kenyataan dan tantangan baru yang dihadapi oleh PBB. Kita perlu menggunakan metode kerja baru yang mampu melindungi target penting, seperti kesuksesan pelaksanaan SDGs.

Bapak Presiden,

Indonesia adalah pendukung sejati multilateralisme. Hal ini melekat dalam DNA kami, dalam pendirian bangsa kami, dalam konstitusi kami. Kami adalah bangsa dengan populasi terbesar keempat, populasi Muslim terbesar, negara demokrasi terbesar ketiga. Sebuah negara di mana demokrasi, Islam, modernitas dan pemberdayaan perempuan berjalan beriringan di garis depan dalam upaya promosi demokrasi, toleransi, pluralisme dan perdamaian. Sebuah bangsa dengan ribuan pulau, besar dan kecil, sepenuhnya memahami dampak dari perubahan iklim. Bangsa yang menghormati dan sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB dalam hubungan luar negeri. Ciri-ciri ini telah memungkinkan Indonesia untuk memainkan peran kontributif dalam berbagai komitmen kolektif PBB.

Dibidang perdamaian dan keamanan, Indonesia tetap teguh berkomitmen untuk meningkatkan kontribusinya dalam pasukan penjaga perdamaian PBB hingga 4000 personil pada tahun 2019. Peta Jalan untuk Visi 4.000 Pasukan Penjaga Perdamaian telah memotivasi kami untuk bekerja tanpa lelah dalam peran kami untuk memperkuat operasi penjaga perdamaian PBB, dan memahami bahwa ukuran kontribusi untuk operasi pemeliharaan perdamaian tidak hanya berkaitan dengan angka.

Kerjasama dan upaya Indonesia dalam melawan terorisme telah ditingkatkan, baik secara regional maupun global. Kami terus menunjukkan kepemimpinan kami dalam memerangi perubahan iklim melalui upaya mitigasi dan adaptasi, serta pada isu laut dan maritim. Kami telah menandatangani Perjanjian Paris dan menjadwalkan untuk segera menyelesaikan proses ratifikasi. Indonesia juga berkomitmen terhadap upaya global promosi dan perlindungan hak asasi manusia. Kami terus menjaga stabilitas dan kemakmuran di tingkat regional melalui partisipasi aktif dalam kerjasama regional, seperti ASEAN, serta berbagi pengetahuan melalui Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular.

Bapak Presiden,

Dengan latar belakang ini, izinkan saya dalam kesempatan ini untuk mengumumkan tentang pencalonan Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Modalitas, komitmen, dan kontribusi Indonesia di PBB menjadikan Indonesia sebagai “mitra sejati bagi perdamaian dunia”.

Bapak Presiden,

Indonesia mengakui bahwa perjalanan kita menuju tahun 2030 mungkin tidak selalu berjalan mulus. Realita dunia saat ini tidak bisa menunggu kondisi yang sempurna. Hal ini menuntut kita untuk memperkuat komitmen, meningkatkan upaya yang konkrit dalam menjamin pemenuhan lingkungan yang kondusif, demi kemajuan luas bagi masa depan yang lebih baik.

Perdamaian abadi bukan sekedar sebuah tujuan, ini merupakan faktor penentu bagi pembangunan yang bermakna. Indonesia tetap teguh dan selalu berada di garis depan kemitraan global untuk mendorong perdamaian dan kesejahteraan dunia bagi semua, dan dalam upaya kita untuk terus bekerjasama dalam menciptakan PBB yang lebih kuat, lebih representatif dan demokratis.

Terima kasih.

VIDEO TERKINI
Bertemu dengan Wakil Presiden Komisi Eropa Andrus Ansip