Jakarta, wapresri.go.id – Jika diminta, Indonesia bersedia membantu memfasilitasi hal-hal yang diperlukan dalam proses perdamaian di Afganistan.

Hal ini disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat menerima delegasi Majelis Tinggi Perdamaian (HPC) Afganistan di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (22/11) sore. Sehari sebelumnya, delegasi HPC yang dipimpin langsung oleh ketuanya Mohammed Karim Khalili telah bertemu dengan Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla dan beberapa menteri di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Menurut Wapres, sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, Indonesia turut memiliki tanggung jawab akan terwujudnya perdamaian di Afganistan.

Lebih lanjut Wapres mengatakan, Indonesia memiliki sejumlah pengalaman dalam menangani konflik. Sejak kemerdekaan, ungkapnya, Indonesia mengalami 15 konflik besar yang 10 di antaranya diselesaikan dengan cara militer, dan 5 konflik lainnya berhasil diselesaikan dengan cara damai.

“Pengalaman Indonesia dalam menangani konflik ini bisa menjadi pertimbangan dalam proses perdamaian di Afganistan,” ujarnya.

Wapres kemudian menggarisbawahi, kunci penyelesaian konflik secara damai adalah adanya kompromi. Para pihak yang bertikai, kata Wapres, harus bersedia untuk duduk bersama dalam sebuah perundingan dan membuat kompromi yang menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution.

“Indonesia terbuka untuk mengirimkan delegasi ulama dan ahli resolusi konflik untuk membantu proses rekonsiliasi di Afganistan. Namun, proses penyelesaian harus sesuai dengan kondisi Afganistan,” kata Wapres.

Delegasi HPC yang berjumlah 35 orang berkunjung ke Indonesia untuk melihat secara langsung situasi toleransi beragama dan keberagaman di Indonesia. Selain bertemu Presiden dan Wapres, para delegasi juga melakukan diskusi dengan Majelis Ulama Indonesia, Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, serta para akademisi.

Beranggotakan 64 orang yang mewakili 14 kelompok etnis yang ada di Afganistan, HPC merupakan sebuah badan independen yang diamanatkan oleh pemerintah Afganistan untuk mempercepat terwujudnya perdamaian di Afganistan. (AKS/FM, KIP Setwapres)