Jakarta-wapresri.go.id Gelar pahlawan diberikan kepada seseorang yang mempunyai tindakan yang dianggap heroik, telah melakukan perbuatan nyata, dapat dikenang, dan ditauladani sepanjang masa bagi masyarakat.

“Kita semua merasakan apa yang telah dilakukan oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainudin Abdul Madjid. Beliau konsisten telah menggerakkan masyarakat, mempunya karya besar dan berdampak nasional,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika membuka Seminar Nasional dari Nahdlatul Wathan untuk Indonesia: Jejak Perjuangan Tuan Guru KH. Muhammad Abdul Madjid 1904-1997, di Kampus Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (5/4/2017).

Seminar diselenggarakan dalam rangka menelusuri jejak perjuangan Tuan Guru Kiai Haji (TG KH) Muhammad Zainudin Abdul Madjid. Ia adalah salah satu penggagas dan pengembang nasionalisme religius untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, dengan membentuk organisasi modern berbasis religius, yakni Nahdlatul Wathan (kebangkitan bangsa) pada tahun 1934 di kampung halamannya, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Saat membuka pidato, Wapres mengajak semua yang hadir untuk menghormati Maulana Syaikh TG KH Muhammad Abdul Madjid yang sangat dihormati secara nasional khususnya oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB).

Wapres menambahkan bahwa syarat lain pemberian gelar pahlawan adalah yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan tercela, hal ini menimbulkan perdebatan tentang apa itu perbuatan tercela.

“Tetapi saya yakin beliau, dan kita belum pernah mendengar tindakannya tercela,” ungkap Wapres.

Indonesia, lanjut Wapres, dalam 60 tahun, telah memberikan 169 gelar pahlawan nasional.

“Bali punya 5 pahlawan, Nusa Tenggara Timur (NTT) 1, Sulawesi Selatan 12, minta maaf, yang paling banyak Jawa Timur, NTB baru diusulkan. Padahal tentu perjuangan NTB tidak kurang dibanding daerah-daerah lain,” tutur Wapres.

“Kadang-kadang di sini masalah-masalah administrasi dibutuhkan, jadi perlu lebih lengkap,” sambungnya.

Wapres mengatakan, sudah banyak sekali tokoh-tokoh muslim yang telah mendapat gelar pahlawan nasional, antara lain Buya Hamka, Natsir, KH. Wahab Chasbullah, KH. Ahmad Dahlan beserta istrinya, KH. Wahid Hasyim, KH. Hasyim Azhari dan KH. As’ad Syamsul Arifin. Sedangkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) masih dalam pembicaraan. Jika Gus Dur mendapat gelar pahlawan, maka anak, cucu, dan kakek semua mendapatkan gelar kepahlawanan.

“Kalau Gus Dur dapat berarti anak, cucu, kakek dapat (gelar pahlawan),” imbuh Wapres.

Indonesia, sebut Wapres, kaya akan ulama dengan berbeda-beda gelar. Di NTB dan Sulawesi Selatan ada Tuan Guru, di Jawa ada Kiai, Jawa Barat ajengan, dan di Sumatera Barat Buya. Semua satu makna, yakni seseorang yang mempunyai kemampuan ilmu yang patut diteladani dan memberi pengajaran keimanan kepada kita.

“Kalau Maulana Syaikh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Abdul Madjid lebih lengkap. Jadi patutlah kita hargai sebagai penghargaan yang telah dicapai. Perjuangan beliau tentu memberikan gambaran bahwa sejak muda telah mendapatkan pendidikan di Lombok, di Makkah memperoleh mumtaz, cum laude,” jelas Wapres.

Wapres mengatakan, apa yang telah dilakukan oleh TG KH Muhammad Abdul Madjid selama hidupnya yang memiliki santri ratusan ribu, ratusan pesantren, dan madrasah, memberikan gambaran bagaimana jasa almarhum kepada bangsa ini.

“Saya yakin tim akan menilai bahwa apa yang telah dilakukan dan sudah dicapai beliau tidak jauh berbeda dengan yang sudah diberikan oleh pahlawan nasional,” tutur Wapres.

Namun, sambung Wapres, bagi beliau gelar pahlawan bukan masalah penting, yang paling penting adalah amal ibadah dan amal jariah beliau. Sementara bagi masyarakat, penting untuk menjadi tauladan bahwa dengan berbuat baik seluruh bangsa akan menghormatinya.

Pada akhir sambutannya, Wapres berharap pertemuan ini akan lebih membesarkan dan memajukan Nahdlatul Wathan termasuk persatuannya.

Pada kesempatan yang sama, Gubenur Nusa Tenggara Barat, KH. Muhammad Zainul Majdi berharap mudah-mudahan perjuangan untuk menjadikan Maulana Syaikh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Abdul Madjid menjadi pahlawan nasional dapat berhasil dan ditunaikan dengan baik.

Turut hadir mendampingi Wapres dalam acara tersebut, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, dan Tim Ahli Wapres, Sofjan Wanandi. (KIP, Setwapres)