Jakarta. Setiap program dan kebijakan Pemerintah bersifat universal bagi seluruh rakyat Indonesia bukan untuk golongan atau kelompok tertentu. Untuk itulah Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla berpesan agar Ikatan Pengusahan Muslim Indonesia (IPMI) mengedepankan semangat kewirausahaan agar dapat bertahan di tengah persaingan global, karena pada prinsipnya bisnis tidak mengenal agama, suku dan ras.

Lebih jauh Wapres mengingatkan agar umat Islam tidak terlalu mengharapkan bantuan yang berlebih dari pihak manapun termasuk pemerintah. “Bisnis itu tidak mengenal agama, dia netral. Ideologi bisnis itu cuma tiga, lebih baik, lebih murah dan lebih cepat,” ujar Wapres ketika menerima jajaran pengurus IPMI di Kantor Wakil Presiden, Rabu 26 November 2014.

Pernyataan ini disampaikan Wapres menjawab keluhan Ketua Umum (Ketum) IPMI HM Syaiful Anwar tentang kendala yang dihadapi IPMI dalam pengembangan UMKM, yakni sulitnya mendapatkan modal kerja dari perbankan karena bank saat ini menerapkan jaminan berupa fixed asset.

IPMI mengharapkan adanya kelonggaran dalam mendapatkan kredit terutama dari bank-bank daerah. “Apakah bisa bank-bank daerah membentuk suatu penjaminan dan pengusaha daerah terutama UMKM mendapatkan kredit dari situ,” ujar Syaiful.

Wapres menyambut baik setiap upaya yang dilakukan oleh IPMI terutama dalam pengembangan UMKM. “Terkait permodalan kerja bagi UMKM, Pemerintah telah memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh sejumlah Bank Pemerintah kepada usaha kecil tanpa agunan atau fixed asset,” ujar Wapres.

Dalam pertemuan ini, Ketum IPMI mengundang Wapres menghadiri acara Dialog Nasional Pengusaha Muslim Indonesia yang akan diselenggarakan di Jakarta, pada tanggal 21 Januari 2015. Dialog nasional ini akan menghadirkan sejumlah pengusaha nasional dan internasional, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian Indonesia ke depan.

IPMI dibentuk pada tahun 1971 dengan tujuan mensinergikan para pengusaha muslim Indonesia dalam mengembangkan usahanya. IPMI berkomitmen dan fokus pada pengembangan UMKM agar dapat bersaing pada pasar bebas Masyarakat ekonomi Asean (MEA) yang akan dilaksanakan tahun depan. (Taufik Abdullah)

****