Wapres Pantau Persiapan Program Sejuta Rumah

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) membahas percepatan pembangunan sejuta rumah tahun ini bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera). Rencana pembangunan sejuta rumah tersebut rencananya akan di lakukan secara seremonial di Ungaran Semarang, Jawa Tengah pada 1 Mei atau bertepatan dengan hari Buruh Nasional.

“Tadi, kita baru saja saya hadiri pertemuan dengan seluruh aparat Kementerian PUPR yang ada disini untuk melihat pengembangan proyek proyek infrastruktur, perumahan dan juga masalah air. Saya merasa gembira bahwa sudah hampir 72 persen proyek yang sudah ditenderkan. Karena Kempupera ini adalah kementerian yang nomor dua tertinggi anggarannya setelah pendidikan,” ungkap Wapres seusai kunjungan kerja di Kempupera, Jakarta, Selasa (7/4).

Jusuf Kalla mengatakan, dari Rp 118 triliun anggaran yang diterima oleh Kementerian ini, diharapkan pada bulan depan sudah memasuki pekerjaan awal. Sehingga para kontraktor di daerah juga bisa mulai bekerja sejak bulan ini sampai mei dan akhir tahun dan juga proyek proyek besar.

“Itu hal hal yang dibicarakan dan juga perumahan yang sejuta unit ini harus disusun sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat betul betul mendapat rumah yang layak yang setiap tahun harus dibangun satu juta rumah,” kata JK.

Menurut JK, pekerjaan yang harus dipikul oleh Kempupera sangat berat, tetapi harus dilakukan, untuk menciptakan keadilan masyarakat, dan masyarakat mengurangi kekumuhan dengan bangunnya perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sementara itu, Basuki Hadimuljono mengatakan, program satu juta rumah ini rencana groundbreakingnya akan di lakukan serentak di 16 provinsi dan pelaksanaannya 1 Mei nanti bersamaan dengan hari buruh internasional.

“Ada di 16 provinsi yang kami siapkan untuk groundbreaking nanti, dipusatkan kegiatannya di Semarang. Tapi secara bersamaan juga dilakukan, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepri Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur,” kata Basuki.

Menurut Basuki, Pembangunan satu juta rumah tersebut terdiri dari 603.516 unit diperuntukkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 396.484 unit untuk non MBR. Pemerintah telah memiliki anggaran sebesar Rp 18,9 triliun.

Plt Dirjen Penyediaan Perumahan Kempupera, Syarif Burhanudin mengatakan, rencana pembangunan sejuta rumah ini akan diawali di Semarang dengan membangun 2 menara rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dengan total 160 unit. “Seremoninya kita lakukan di Semarang nanti, dan dilakukan secara serentak di 16 lokasi,” kata Syarif.

Nantinya, lanjut dia, pada tahap awal yang dibangun 311 ribu unit rumah, mulai dari rusunawa, rusunami dan juga ada rumah tapak bersubsidi. Pada tahap pertama groundbreaking yang siap dibangun 103.135 unit rumah, setelah itu bertahap dilakukan sampai akhir tahun. Sehingga bisa tercapai 1 juta unit rumah.

“Sebenarnya, kita sudah ada persetujuan kreditnya sekitar 22 ribu unit untuk rumah FLPP dana nanti secara bertahap nanti kita teruskan sehingga akhir tahun diharappkan tercapai 1 juta unit rumah,” kata Syarif.

Menurut Syarif, masyarakat yang memperoleh fasilitas rumah dengan program FLPP dari adalah bagi masyarakat yang memiliki penghasilaan Rp4 juta bagi rumah tapak dan Rp7 juta untuk rusunami. “Kita sudah siapkan anggaran Rp220 miliar diberikan subsidi bagi 55 ribu unit dengan anggaraan Rp4 juta per unit rumah,” kata dia.

Kedepannya, kata dia, pihaknya akan mendorong dan memprioritaskan rumah susun (rusun) terutama untuk hunian di kota kota besar yang peduduknya sudah padat diatas 2 juta jiwa, untuk disubsidi. Pasalnya untuk bangun rumah tapak lahannya sangat minim.

“Kita prioritaskan untuk rusun, sehingga tanah tanah itu tidak lagi lebih banyak dimanfaatkan untuk tapak, ke depan ini kan rumah rumah yang padat penduduknya cenderung kearah vertikal,” jelasnya.

Pemerintah, lanjut dia, akan mencoba mensubsidi masyarakat yang ingin membeli rumah vertikal dibandingkan dengan tapak, walaupun di beberapa daerah masih banyak yang lahannya masih luas, sehingga masih memungkinkan.

“Peraturan Menteri yang keluar itu akan membantu subsisdi kota kota yang diatas 2 juta penduduknya untuk vertikal,” tambahnya.