Amankan Ketersediaan Vaksin Covid-19, Pemerintah Lakukan Diplomasi dan Kerjasama Internasional

Jakarta, wapresri.go.id – Ketersediaan vaksin Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) pada masa pandemi menjadi tantangan global. Organisasi Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa per akhir Januari 2021, masih ada 130 negara yang belum mendapatkan akses terhadap vaksin Covid-19, dimana mayoritasnya adalah negara sedang berkembang. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, pemerintah berupaya mengamankan ketersediaan vaksin Covid-19 dengan diplomasi dan kerjasama internasional.

“Dalam kaitan itu kiranya kita patut bersyukur bahwa Indonesia berada dalam situasi yang lebih baik. Melalui diplomasi dan kerjasama internasional yang gigih Indonesia berhasil mengamankan ketersediaan vaksin Covid-19 yang mencukupi seluruh kebutuhan kita,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada International Conference Tackling The Covid-19 Pandemic: Health, Economics, Diplomacy and Social Perspectives, melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Kamis (25/02/2021).

Dalam konferensi yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA UNPAD) tersebut, Wapres menyampaikan bahwa Indonesia juga telah berkomitmen untuk membantu negara-negara sahabat di kawasan yang membutuhkan vaksin Covid-19. Ia pun mengapresiasi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut berperan aktif mendukung komitmen pemerintah.

“Peran aktif diplomasi Indonesia juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat internasional, yang telah memilih Menteri Luar Negeri RI sebagai Co-Chair dari Global Alliance for Vaccine and Immunization atau GAVI, khususnya dalam program penyediaan vaksin Covid-19 bagi seluruh negara di dunia secara setara,” ucap Wapres.

Selain mengamankan ketersediaan vaksin Covid-19, pemerintah juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung program Vaksinasi Covid-19. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, setiap warga negara Indonesia yang namanya terdaftar dalam Kementerian Kesehatan dan memenuhi syarat medis diharuskan mengikuti vaksinasi.

“Berdasarkan pengalaman pribadi dapat saya pastikan bahwa vaksin yang saat ini digunakan pemerintah aman karena telah teruji secara ilmiah baik di Indonesia maupun di berbagai negara, sesuai standar organisasi kesehatan dunia (WHO), dan telah dinyatakan halal oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia),” tegasnya.

Lebih jauh, Wapres mengungkapkan, vaksin telah didistribusikan ke semua daerah, dan  vaksinasi pun telah dilakukan sejak 13 Januari lalu, dimulai untuk tenaga kesehatan dan lansia. Vaksinasi bagi masyarakat umum direncanakan mulai dilakukan pada April tahun ini.

“Pemerintah menargetkan program vaksinasi bagi sekitar 182 juta penduduk dan diharapkan selesai dalam 1 tahun. Insya Allah akan tercipta kekebalan komunal atau herd immunity sehingga kita akan dapat mengurangi dan mengendalikan penyebaran wabah Covid-19 dengan lebih baik,” imbuhnya.

Selain vaksinasi, Wapres juga menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi sejak awal terjadinya kasus Covid-19 pada Maret 2020. Di antaranya, membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Sementara, untuk memperbaiki perekonomian, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).

Di sisi lain, Wapres mengatakan, pemerintah juga menggelontorkan berbagai jenis bantuan untuk menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat yang merupakan penopang perekonomian nasional. Melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020, pemerintah menganggarkan dana yang besar untuk biaya penanganan Covid-19, perlindungan sosial, dan dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Dari dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp.695,2 triliun lebih dari setengahnya ditujukan untuk memberikan bantuan kepada rumah tangga dan UMKM,” jelasnya.

Wapres menambahkan, pemerintah juga terus menggaungkan penerapan Protokol Kesehatan,  yaitu:  memakai masker, mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir, dan menjaga jarak, yang disebut sebagai 3M; serta menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Langkah penting lain yang diambil pemerintah adalah secara intensif melaksanakan 3T, yaitu Testing, Tracing, dan Treatment.

“Kapasitas laboratorium serta jumlah test Covid-19 telah ditingkatkan agar memenuhi standar WHO. Pelacakan kontak erat diperbanyak, serta menyediakan kebutuhan perawatan dan isolasi bagi penderita infeksi Covid-19,” ungkapnya.

Mengakhiri sambutannya, Wapres mengajak segenap kalangan akademisi, termasuk para alumni UNPAD, untuk berperan aktif membantu penanggulangan Covid-19.

“Penanggulangan Covid-19 akan berhasil jika semua stakeholder baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, ulama dan pemuka agama, dunia industri, dunia pendidikan dan seluruh masyarakat bekerja sama dan berkontribusi secara nyata,” pungkasnya.

Sebagai informasi, konferensi internasional tentang pandemi ini berlangsung pada 23 hingga 25 Februari 2021. Hari pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka konferensi dan Presiden Joko Widodo memberikan pidato kunci. Dilanjutkan dengan pidato kunci dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Kesehatan Saudi Arabia Tawfig Al Rabiah, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo. Sementara, mendampingi Wapres pada acara ini, Staf Ahli Wapres Bambang Widianto. (DMA/SK-BPMI Setwapres)