Atasi Kemiskinan dengan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Jakarta, wapresri.go.id – Mengatasi kemiskinan memang tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan sosial, tetapi juga harus melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Demikian disampaikan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menerima Ketua Umum Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (PP PARMUSI) Usamah Hisyam di Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta, Jum’at (31/01/2020).

“Menghilangkan kemiskinan hanya dengan bantuan sosial tidak cukup. Oleh karena itu perlu ada pemberdayaan (masyarakat) melalui pengembangan usaha,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wapres mengakui bahwa dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat terdapat hambatan utama, yakni rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, perbaikan sektor pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.

“Supaya sumber daya manusia unggul, maka melalui proses pendidikan. Pendidikan formal untuk jangka panjang dan jangka pendeknya melalui pendidikan vokasi,” ujarnya.

Sulitnya akses permodalan, lanjut Wapres, juga menjadi hambatan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk itu, sangat diperlukan seperti Bank Wakaf Mikro atau berbagai financial technology (fintech) modern yang mampu menjembatani akses permodalan bagi UMKM yang belum bankable.

“Usaha mikro, ultra mikro, dan kecil yang tidak bankable harus ada jembatannya, misalnya melalui fintech,” ungkapnya.

Di akhir pertemuan, Wapres menyampaikan bahwa sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah tengah berkoordinasi untuk merumuskan kebijakan yang mempermudah akses permodalan.

Sebelumnya, Ketum PARMUSI Usamah Hisyam menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan masyarakat desa di Indonesia masih tinggi. Untuk membantu mengatasi masalah ini, PARMUSI memiliki program pembangunan desa yang diberi nama “Gerakan Desa Madani”. Gerakan ini melibatkan 5000 da’i untuk berdakwah di setiap desa di Indonesia dengan harapan tiap desa akan melahirkan 5 da’i baru.

“Dakwah dari gerakan ini ada 4, yaitu untuk meningkatkan iman dan takwa, mengembangkan kemandirian ekonomi rakyat, meningkatkan kepedulian sosial, dan mengembangkan pendidikan,” terangnya.

Namun demikian, paparnya lebih lanjut, dalam upaya pengembangan ekonomi rakyat, PARMUSI menghadapi masalah mengenai permodalan usaha warga desa. Meskipun PARMUSI telah bekerja sama dengan beberapa bank syariah konvensional, tetapi akses permodalan tetap masih sulit dijangkau masyarakat desa.

“Oleh sebab itu, melalui Pak Wapres, kami mohon atensi Pemerintah. Insya Allah PARMUSI akan ikut juga mempercepat pembangunan ekonomi di desa-desa” harap Usamah.

Dalam pertemuan tersebut, Usamah juga mengundang kehadiran Wapres dalam acara Muktamar IV PARMUSI yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2020 di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Hadir mendampingi Ketum PARMUSI, Sekretaris Jenderal Abdurahman Syagaff, Ketua Irgan Chairil Mahfudz, Ketua Reni Marlinawati, Wakil Bendahara Dewi Achyani, Ketum Muslimah Nurhayati Payapo, serta Wakil Ketua Lembaga Dakwah Bukhori Abdul Somad.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Anggota Tim Ahli Wapres Johan Tedja Surya, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Mohammad Iqbal, serta Asdep Komunikasi dan Informasi Publik Rusmin Nuryadin. (EP/AF-KIP, Setwapres)