Jakarta, wapresri.go.id – Penyelesaian konflik yang terjadi di Myanmar dapat ditempuh dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan kemanusiaan, pendekatan politik, atau kombinasi dari keduanya. Namun, pendekatan kemanusiaan haruslah selalu diutamakan.

Hal ini diungkapkan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson di kantornya Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (2/10).

Dalam kunjungannya, Dubes Grigson menyampaikan keinginan Australia bekerjasama dengan pemerintah Indonesia mengatasi konflik di Myanmar. Australia diketahui telah menjalin kerjasama dengan LSM Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang merumuskan solusi-solusi konflik dalam kerangka kerjasama Indonesia-Australia.

“AKIM dan tim ahli kami akan membuat laporan. Setelah itu, pemerintah dapat menentukan solusi kerjasama apa yang tepat untuk dilakukan (Indonesia-Australia)”, ujarnya.

Aung San Suu Kyi yang awalnya adalah pejuang demokrasi dan hak asasi manusia, kini adalah seorang politisi sehingga memerlukan dukungan dari mayoritas publik Myanmar. Oleh karena itu, Wapres menegaskan bahwa pendekatan konflik harus melalui cara yang halus, terlebih lagi dengan kontrol militer yang sangat dominan di Myanmar.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan pengalamannya menyelesaikan konflik Aceh, Poso, dan Ambon, masuknya campur tangan asing hanyalah memperkeruh konflik yang ada.
“Saat itu saya selalu menolak kehadiran asing dalam penyelesaian konflik, terkecuali dalam hal bantuan finasial dan logistik”, pungkasnya.

Hadir pula dalam pertemuan itu Sekretaris Bidang Politik Kedutaan Besar Australia Scott Bradford, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, dan Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi (KIP-Setwapres).