Nusa Dua-Bali, wapresri.go.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) menghadiri High Level Dialogue on “Disaster Risk Financing and Insurance in Indonesia (DRFI) yang bertajuk “The National Strategy To Build Fiscal Resilience” di Bali International Convention Center (BICC), Rabu siang, 10/10.
Di acara kedua dalam rangkaian Kunjungan Kerja singkatnya ke Bali kali ini, Wapres JK meminta forum ini agar memfokuskan pada solusi disaster financing and insurance terhadap aset-aset negara yang rusak karena bencana alam.
Menurutnya, hal ini tentu bukan hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga suatu hal yang sangat penting untuk negara manapun di dunia ini.
Karena bencana akan selalu datang tanpa diduga dan tentu akan menyebabkan banyak kerusakan-kerusakan yang tentunya membebankan anggaran negara dan masyarakat di daerah tersebut.
“Oleh karena itu, saya berterima kasih diselenggarakannya DRFI ini, mengingat baru saja di Indonesia terjadi bencana besar, baik (gunung meletus) di Bali, gempa di lombok, dan tentu gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.” Ungkapnya.
Wapres JK menyadari hal ini memang menjadi risiko negara yang menjadi bagian dari jalur ring of fire seperti Indonesia, sehingga dalam beberapa kesempatan, Indonesia disebut sebagai “supermarket bencana”.
“Apakah itu gempa bumi, tsunami, longsor, banjir atau kekeringan. itu merupakan suatu kejadian yang sering terjadi di banyak bagian di Indonesia ini,” paparnya.
Oleh karena itu, maka semua pihak harus mempunyai perhatian, khusus baik sebelum maupun bencana.
Seperti di banyak negara, setelah bencana besar terjadi, maka di Indonesia juga dibuat lembaga BNPB.
“Oleh karenanya, lembaga ini bertanggungjawab baik untuk mitigasi juga pada saat bencana itu dan setelah bencana itu,” terang Wapres JK.
Masalah yang dihadapi khususnya berdasarkan pengalaman Indonesia, kata Wapres JK, apabila terjadi bencana, semua rehabilitasi dan rekonstruksi dibiayai dengan APBN, sehingga negara kesulitan untuk mempersiapkan segala sesuatunya.
Bencana alam terbesar dalam sejarah modern Indonesia, menurut Wapres JK adalah tsunami di Aceh. Menurutnya tanpa keterlibatan PBB dan Bank Dunia, maka bencana di Aceh itu tidak bisa diselesaikan dengan baik seperti sekarang ini. Kaitan dengan hal itu, ia mengucapkan terima kasih.
Wapres JK pun menceritakan dua minggu setelah bencana di Aceh, diadakanlah Summit oleh PBB dan Bank Dunia yang pada akhirnya terkumpul dana dari berbagai negara dan juga lembaga internasional, sehingga masalah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh dapat diselesaikan dengan baik.
“Itu mendapat penghargaan PBB sebagai suatu penyelesaian bencana yang terbaik,” kenangnya.
Diakuinya bahwa pengalaman yang panjang tentang bencana tersebut, di mana dirinya terlibat langsung dalam proses penanganannya bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Keuangan saat ini, juga Menko Perekonomian Darmin Nasution, dapat berjalan baik, karena ada proses kerja sama internasional.
Untuk itulah, ia berharap pertemuan hari ini dapat membicarakan kerja sama internasional dari sisi bagaimana membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi apabila terjadi bencana, di manapun terjadi di dunia ini, khususnya di Indonesia, sehingga tidak harus mengandalkan bantuan internasional.
“Kita tentu bicarakan dan bagaimana solusinya. Salah satu solusinya ialah tentu persiapan dan memberikan kesadaran dan melaksanakan apa yg dapat kita lakukan, seperti asuransi daripda bencana,” pintanya.
Dalam forum, ini juga ia mengajak kepada peserta delegasi untuk mendiskusikannya hingga mendapat solusi yang terbaik agar negara mempunyai kesempatan mendapatkan suatu sistem yang baik seperti asuransi untuk aset-aset negara dan masyarakat, seperti gedung-gedung pemerintah, sekolah-sekolah yang rusak akibat bencana alam.
“Memang selalu kita berbicara ini dalam situasi yang sulit, kalau situasi sudah baik kadang-kadang dilupakan,” pungkas Wapres JK. (DM/RN, KIP-Setwapres)
