Berdayakan Umat, Pesantren Harus Banyak Inisiatif

Jakarta, wapresri.go.id – Keberadaan pesantren harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah sekitarnya. Selain menjadi pusat penangkalan radikalisme, pesantren juga dapat menjadi pusat penguatan ekonomi umat.

“Maka dari itu pesantren harus banyak inisiatif dan harus kita arahkan agar terjadi perubahan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menerima Ketua Dewan Pengurus Pusat Ikhwanul Muballighin (IM) K.H. Mujib Khudori di Kantor Wapres, Jl. Merdeka Utara No.15, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Terkait pemberdayaan ekonomi umat, Wapres menekankan, diperlukan kerjasama antara pesantren dengan berbagai pihak, seperti pemerintah dan lembaga terkait.

“Ada pendidikan vokasi, kemudian ada sektor pertanian dengan Kementerian Pertanian karena umumnya pesantren ada di desa, kemudian di bidang pembiayaan mungkin nanti ada kelembagaan yang masuk, disamping bank wakaf,” ujarnya.

Sementara untuk penanganan radikalisme, Wapres mengungkapkan bahwa pemerintah telah memiliki dua program, yakni kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

“Ada dua hal yang dapat dilakukan untuk menjaga umat agar tidak terprovokasi oleh ajaran-ajaran radikal, yang pertama kontra radikalisasi adalah menangkal radikalisasi, sedangkan deradikalisasi adalah mengembalikan yang sudah terpapar paham radikal,” terangnya.

Wapres pun menjelaskan bahwa penanganan radikalisme ini akan menjadi sebuah gerakan terintegrasi yang jelas arah dan tujuannya.

“Dalam rangka menangkal radikalisme pemerintah sudah mempunyai langkah-langkah yang kita sebut dari hulu sampai hilir dan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga,” ucap Wapres.

Langkah tersebut, lanjutnya, dimulai dari pendidikan sejak dini yang melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Kemudian di masyarakat, dilakukan upaya yang mengarah pada moderasi beragama atau Islam Wasathiyah.

Sebelumnya, K.H. Mujib Khudori menyampaikan bahwa selain untuk bersilahturahmi, pada kesempatan ini ia juga mengundang Wapres untuk hadir pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IM. Acara tersebut rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 27-29 Maret 2020 dengan mengusung tema “Deradikalisasi dan menyikapi Islam Garis Keras”.

Menanggapi hal tersebut, Wapres berharap bahwa Mukernas yang akan dilaksanakan tidak hanya menjadi Mukernas biasa, tetapi mampu memberikan kontribusi lain, seperti adanya launching program nyata.

“Mukernas ini nanti diharapkan membuat semacam rumusan langkah, istilahnya dakwah bil lisan (dengan perkataan) dan dakwah bil hal (dengan perbuatan) disertai langkah-langkah inovatif,” tandas Wapres.

Hadir bersama K.H. Mujib Khudori, Wakil Ketua Majelis Pakar Habib Umar Assegaf, Sekretaris Jenderal K.H. Anwar Fadholi, Ketua Majelis Syuro K.H. Tohir Abdullah, Wakil Ketua Majelis Syuro K.H. Usamah Mansyur dan Bendahara Muh. Ribekhi.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar. (SM/AF/SK- KIP, Setwapres)