Rapat tentang Kesiapan Rancang Bangun Program Infrastruktur
Kantor Wakil Presiden. Ada suasana yang berbeda di ruang rapat Kantor Wakil Presiden pada Senin 6 Juli 2015, kali ini rapat yang dipimpin oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla selain dihadiri oleh menteri-menteri, juga dihadiri oleh kepala biro perencanaan dari beberapa kementerian. Siang itu, Wapres memimpin rapat tentang Kesiapan Rancang Bangun Program Infrastruktur.
Dalam rapat itu, Wapres menjelaskan bahwa setelah dirinya mempelajari pelaksanaan pembangunan, khususnya yang telah dilaksanakan selama ini, ada hal penting yang perlu diperbaiki bersama yakni perencanaan dan skedul waktu. “Jika penyusunan perencanaan dan skedul waktu ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka pengaturan rundown, dan juga penanggungajawab kegiatan akan menjadi jelas,” kata Wapres.
Perencanaan diperlukan untuk menggerakkan anggaran negara. Memang, kata Wapres, agar ekonomi dapat tumbuh diperlukan investasi. Di sisi anggaran pemerintah, anggaran rutin hanya untuk menjaga keseimbagan, untuk menjalankan pemerintahan. Barulah,lanjut Wapres, anggaran pembangunan digunakan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan pajaklah yang menggerakkannya. “Kalau ini tidak bergerak, semua tidak bergerak,”ucap Wapres.
Wapres berharap dengan perencanaan yang baik dan skedul waktu yang ditaati maka realisasi anggaran belanja barang akan lebih baik dibanding saat ini, dimana realisasi bulan Juni 2015 hanya sebesar 8 persen. Keterlambatan ini diperkirakan dipicu oleh keterlambatan perencanaan, pengerjaan dan rasa ketakutan dalam pengambilan keputusan. “Keterlambatan pengerjaan dipengaruhi oleh belum siapnya studi kelayakan dan detail engineering design (DED),” kata Wapres.
Dalam penyusunan DED atau rancang bangun rancang bangun program infrastruktur ini, Wapres berharap dapat terjadi sinergi lintas kementerian. Seyogyanya, kata Wapres, Bappenas dan BPPT bekerjasama dengan biro perencanaan seluruh kementerian untuk menyusun FS dan DED sejak dini, sehingga realisasinya lebih mudah dan cepat. “Misalkan kita akan membuat desain bandara dan radar pemantau pesawat. Tentunya BPPT mendesain dengan teknologi yang mutakhir,” ujar Wapres.
Setelah penyusunan DED bandara tersebut, maka pemerintah dapat mulai melelangkan pekerjaan tersebut. Pekerjaan penyusunan DED ini diharapkan Wapres dapat dilakukan pada saat biro perencanaan telah menetapkan program-program yang akan dilakukan pada tahun berikutnya. “Saya minta Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman menyusun langkah-langkah pengelolaan dan konsep rancang bangun ini,” ujar Wapres.
Tentunya tidak semua sektor disusun melalui skema ini, karena beberapa sektor seperti pendidikan dan kesehatan telah jelas penggunaannya. Skema rancang bangun ini, lanjut Wapres, dapat diterapakan pada berbagai skema pembangunan, baik yang dibiayai pemerintah, murni swasta maupun kerjasama pemerintah swasta (KPS).
Rapat ini dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M Nasir, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Moeljono, Ketua LIPI Iskandar Zulkarnaen, Sekretaris Utama Dr. Ir. Soni Solistia Wirawan, M.Eng. dan para kepala biro perencanaan dari beberapa kementerian.
****
Artikel Terkait:
Promosikan Fesyen Muslim, Wapres Minta BSI Dubai Selenggarakan Indonesian Muslim Fashion Week
Tinjau Kantor BSI Dubai, Wapres Harapkan BSI Terus Lebarkan Sayap ke Mancanegara
Antusiasme Diaspora Indonesia di Singapura Jelang Bertemu Wapres
Pemerintah Fokus Negosiasi Keselamatan Sandera
Menerima Ketua Umum GAPKI
Kepulangan dari Kunjungan Kerja Manila