Jakarta–wapresri.go.id Saat membuka rapat kerja nasional (Rakernas) I 2017 Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) di Gedung Serba Guna Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (5/5/2017), Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta BKMT untuk lebih berperan dalam memajukan ekonomi umat.
Hal ini, lanjut Wapres, kian menjadi penting mengingat saat ini lebih dari 60 persen perekonomian tidak dikuasai oleh umat.
Ia kemudian mengatakan bahwa kaum muslimat dapat berkontribusi banyak dalam upaya pemberdayaan ekonomi ini.
“Yang pertama mendukung Rasulullah sebagai nabi dan rasul ialah wanita pengusaha, Siti Khadijah, yang pertama mendukung segala kemajuan umat ini dan kemajuan agama kita. Jadi, apabila kita mengharapkan kemajuan ekonomi khususnya di kalangan perempuan, tentulah (kita) mengikuti sunah Rasul,” ujar Wapres.
BKMT yang telah berusia 30 tahun, kata Wapres, diharapkan dapat melebarkan perannya dari pembinaan moral melalui forum-forum pengajian, seperti yang telah dilakukan selama ini, hingga pemberdayaan ekonomi dan sosial serta peningkatan taraf pendidikan.
Pada kesempatan itu, Wapres juga menekankan pentingnya pemikiran Islam wasathiyah (jalan tengah/moderat) guna mendukung terciptanya keadilan dan perdamaian di tengah keberagaman yang ada.
“Inilah yang memberikan arti terhadap kehidupan keberagamaan di Indonesia dan juga kehidupan kenegaraan yang lebih damai dibanding banyak negara (lain),” tegas Wapres.
Sebelumnya, Ketua BKMT Syifa Fauzia dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakernas I BKMT 2017 ini dihadiri oleh perwakilan pengurus dari 33 provinsi di seluruh Indonesia. Tema yang diusung pada Rakernas ini, lanjutnya, adalah “Meningkatkan Moral, Pemberdayaan Ekonomi, dan Kepedulian Sosial untuk Kejayaan Umat”.
Menurut Ketua Dewan Pembina BKMT Dailami Firdaus, tema ini relevan dengan kondisi umat Islam saat ini.
“Realita yang kita hadapi saat ini membutuhkan perjuangan bersama untuk mencari solusi permasalah umat dan bangsa,” ujarnya.
Turut hadir mendampingi Wapres pada acara tersebut Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Bambang Widianto dan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud. (KIP, Setwapres)