Jayapura, wapresri.go.id – Pemerintah terus berupaya dalam mempercepat pembangunan di wilayah Papua. Komitmen pemerintah tertuang dalam Inpres No. 9 Tahun 2020 dan Keppres No. 20 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan papua Barat. Untuk itu, adanya Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas merupakan sebuah sinergi pemerintah dengan lembaga masyarakat dalam rangka menyiapkan SDM berkualitas.

“Saya memandang hal ini merupakan wujud konkret sinergi antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dengan lembaga pendidikan keagamaan non pemerintah, dalam hal ini Yayasan Global Mission International dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Tanah Papua,” ujar Wapres Ma’ruf Amin pada acara Kick Off Pembangunan BLK Komunitas dalam rangka Pengembangan SDM Kompeten di Papua dan Papua Barat, yang diselenggarakan di Kampus Papua Alom Yayasan Global Mission International Indonesia (GMII), Sentani, Jayapura, Sabtu (16/10/21).

Wapres mengakui Papua memiliki banyak talenta unggul dari berbagai bidang yang masih belum digali dan dikembangkan, sehingga diperlukan wadah bagi masyarakat untuk mengasah kemampuannya. Untuk itu, pada tahun 2021, pemerintah telah mengalokasikan program dan anggaran untuk pembangunan 21 BLK Komunitas yang terdiri dari 12 di Papua dan 9 di Papua Barat.

“Saya meyakini masih banyak potensi sumber daya manusia Papua yang belum tergali dan dikembangkan. Inilah yang menjadi tugas kita untuk mengembangkan SDM unggul di Papua dengan talenta yang sangat baik di berbagai bidang,” jelas Wapres.

Hal tersebut disebabkan oleh belum siapnya SDM menghadapi perkembangan teknologi, sehingga faktor SDM diakui Wapres sebagai sebuah kunci dalam bersaing di era global.

“Masih relatif tingginya angka pengangguran disebabkan oleh ketidaksiapan SDM dalam menghadapi disrupsi perkembangan teknologi. Faktor kualitas SDM menjadi kunci untuk memenangkan persaingan global, yang apabila didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas dan terampil,” tutur Wapres.

Namun, Wapres optimis, kehadiran BLK Komunitas mampu meningkatkan kualitas SDM dan menjadi fondasi yang kuat dalam rangka permberdayaan masyarakat Papua.

“BLK Komunitas menjadi salah satu tonggak penting, fondasi bagi masa depan Papua dalam menciptakan dan meningkatkan kualitas SDM di tanah Papua yang hebat ini,” ujar Wapres optimis

Pada kesempatan ini, Wapres memberikan apresiasi kepada jajaran Kementerian Ketenagakerjaan yang telah bekerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan dalam mengembangkan Program BLK Komunitas.

“Saya Kembali ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Ketenagakerjaan yang sejak tahun 2017 telah bekerja keras mengembangkan Program BLK Komunitas melalui kolaborasi dengan berbagai Lembaga keagamaan, seperti seminari, pondok pesantren, dhammasekha, dan pasraman,” ungkap Wapres.

Mengakhiri sambutannya, Wapres berharap melalui BLK Komunitas ini masyarakat dapat lebih mudah mengakses lembaga pelatihan kerja sehingga dapat meningkatkan jumlah individu yang berkualitas.

“Saya berharap pembangunan BLK Komunitas dapat diperluas dengan melibatkan berbagai komunitas lainnya seperti serikat pekerja/buruh pabrik atau organisasi kemasyarakatan, sehingga semakin banyak penduduk angkatan kerja yang mendapatkan kemudahan dalam mengakses lembaga pelatihan kerja,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan pemerintah bertekad membangun segala sudut yang belum terjangkau, salah satunya melalui pembangunan BLK, sehingga adanya BLK ini menjadi wadah bekerja dan meningkatkan kemampuan diri.

“Kemenaker bertujuan mendekatkan dan mempermudah akses pelatihan masyarakat. Pembangunan BLK ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat Papua, khususnya di bidang keperawatan untuk selanjutnya dapat memperoleh pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri,” ucap Ida.

Acara dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, Ketua FKUB Papua Lipiyus Biniluk, serta para perwakilan tokoh agama dan tokoh adat.

Turut mendampingi Wapres pada acara tersebut Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. (DAS/RJP – BPMI Setwapres)