BRG Diminta Lanjutkan Programnya Hingga Capai Target

Jakarta, wapresri.go.id – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengapresiasi keberhasilan program kerja dan capaian hasil kerja Badan Restorasi Gambut (BRG) selama 3 tahun terakhir sejak dibentuk pada Januari 2016. Untuk itu, pelaksanaan program BRG dapat terus dilanjutkan hingga mencapai target lahan restorasi gambut seluas 2,5 juta hektar (Ha).

“Ikuti terus proses dan laksanakan program yang telah berjalan,” ujar Wapres ketika menerima Kepala BRG Nazir Foead berserta jajarannya di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (1/4/2019).

Pada pertemuan itu, Nazir melaporkan beberapa keberhasilan yang dicapai BRG, antara lain dari target yang ditetapkan, BRG telah berhasil melakukan pembasahan (rewetting) sebanyak 679.901 Ha. Keberhasilan ini merupakan usaha BRG bersama para mitra antara lain ormas dan masyarakat setempat dalam merestorasi lahan gambut.

“Dari 2,5 juta Ha target lahan gambut yang terdiri dari kawasan konservasi, area konsesi dan kawasan lain seperti hutan produksi, hutan lindung dan lahan milik masyarakat, kami telah berhasil melakukan rewetting, restorasi dan revegitasi dengan membantu petani membudidayakan lahan gambut dengan penanaman kembali seperti menanam padi, kelapa, atau nanas tanpa membakar lahan,” papar Nazir kepada Wapres.

Nazir menjelaskan keberhasilan BRG lainnya yakni sosialisasi kepada masyarakat dengan membangun kesadaran tidak membakar gambut dengan melibatkan tokoh masyarakat seperti tokoh agama, fasilitator, guru, dan anggota kelompok masyarakat lainnya. Sosialisasi ini dilaksanakan di 7 provinsi prioritas restorasi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, serta Papua.

“Keberhasilan kerja sama dengan masyarakat setempat dikarenakan usaha menumbuhkan rasa memiliki lahan. Jika rasa kepemilikan lahan itu tinggi, masyarakat akan menjaga lahannya dengan lebih baik,” jelas Nazir.

Untuk itu, telah dibangun sebanyak 262 desa peduli gambut dengan total luas target restorasi dalam desa seluas 871 Ha.  Menurut indeks persepsi pemangku kepentingan, partisipasi perangkat desa merupakan pihak yang paling aktif melakukan sosialisasi restorasi gambut selain aparat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ormas serta lembaga masyarakat lainnya.

Terakhir, keberhasilan BRG ialah penurunan titik api (hotspot) sejak 2015 saat kebakaran hebat melanda hutan-hutan di Indonesia. Nazir menunjukkan bahwa dari sekitar 17ribu hotspot di lahan konsesi dan 23ribu hotspot di lahan non konsesi, terjadi penurunan titik api sekitar 98% (2016), 99% (2017) dan 92% (2018).

“Persentase penurunan hotspot sangat signifikan di area prioritas restorasi gambut 2,5 juta Ha dibandingkan tahun 2015, baik lahan konsesi dan non-konsesi,” terangnya lagi.

Nazir juga menyatakan bahwa BRG terus berupaya menggunakan teknologi dalam menjalankan instruksi Presiden dalam mencegah munculnya titik api dengan meletakkan alat pemantau tinggi muka air (TMA) yang telah dipasang di 142 titik yang tersebar di 7 provinsi prioritas restorasi hingga 2018 lalu.

“Pemantau di titik-titik kebasahan tersebut bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Alat tersebut berfungsi mencatat temperatur dan kelembaban tanah, data yang didapat kemudian secara real time dapat dilihat melalui ponsel setiap jamnya,” jelas Nazir.

Di sisi lain, Nazir juga menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi dalam arah penguatan lembaga tersebut. Karena itu, ke depan diharapkan terjadi peningkatan kerja sama dengan semua pihak terutama kementerian/lembaga baik di tingkat pusat dan daerah serta mitra pembangunan yang lain. Selain itu, BRG berharap dapat meningkatkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)-nya.

“Dengan kurang lebih 160 orang, kami sangat kewalahan terutama di saat mengurus kelompok masyarakat di daerah/pendampingan. Selain itu, karena satuan kerja di daerah tidak ada, BRG bekerja sama dengan satuan kerja (satker) pemerintah daerah yang beberapa kali saat diadakannya Pilkada pada tahun 2017 dan 2018 konsentrasi pegawai satker daerah tersebut terpecah,” ungkap Nazir.

Nazir pun berharap 2019-2024 Restorasi Gambut menjadi program prioritas pemerintah, karena Indonesia disebut sebagai negara yang telah berhasil dalam forum-forum internasional.

Hadir bersama Nazir Foead, Deputi Bidang Perencanaan dan Kerjasama Budi S. Wardhana, Deputi Bidang Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan Alue Dohong, dan Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Myrna A. Safitri.

Sementara Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman Wilarno Setiawan, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto, serta Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi. (GSH/AF, KIP-Setwapres).