Cegah Kebocoran, Pengawas Harus Lebih Pintar

Jakarta, wapresri.go.id – Di samping perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian, pengawasan juga menjadi bagian penting dari suatu sistem pemerintahan. Karena tanpa pengawasan, tentu tidak akan mencapai hasil yang di inginkan.

“Karena itulah, maka pengawasan adalah suatu sistem dalam pemerintahan yang menjadi bagian dari pada upaya kita mencapai hasilnya,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern yang bertajuk “Penguatan APIP dalam Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan yang Berkualitas” di Birawa Assembly Hall-Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (21/03/2019).

Di Indonesia, lanjut Wapres, pengawasannya luar biasa, mungkin dibandingkan dengan hampir seluruh pemerintahan di dunia, Indonesia paling banyak pengawasnya. Mulai dari Inspektorat suatu instansi, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepolisian, Kejaksaan, KPK, bahkan LSM pun ikut mengawasi sistem pemerintah.

“Jadi pemerintah ini, sistem ini, diawasi berkali-kali, kalau banyak yang bocor seperti sekarang, tentu itu akibat dari pada banyaknya pemeriksaan sehingga banyak diketahui,” tuturnya.

Karena itu, Wapres menekankan pentingnya pencegahan.

“Pemeriksaan penting tapi lebih penting lagi pencegahannya, untuk itu pengawasannya penting, karena tanpa pencegahan maka akan sulit,” terangnya.

Lebih jauh Wapres menjelaskan bahwa anggaran pemerintahan terus mengalami kenaikan, begitu pula di kementerian dan lembaga yang makin berkembang, sehingga pengawasan yang dilakukan juga semakin meluas.

“Karena itulah, maka juga lembaga pengawasan atau institusi pengawasan aktif ini terhadap semuanya sebagai aparat pengawas internal pemerintah makin harus bekerja keras,” papar Wapres.

Melihat hal tersebut, Wapres mengingatkan agar kapasitas pengawas juga harus berada satu tingkat dari yang diawasi, terlebih saat ini teknologi terus berkembang.

“Artinya adalah inspektorat BPKP harus lebih pintar lagi agar lebih dalam mengawasinya,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Kepala BPKP Ardan Adi Perdana melaporkan bahwa kegiatan rakornas pengawasan intern pemerintah ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan sejak tahun 2015, dan diikuti oleh pimpinan kementerian lembaga.

Adapun rakornas ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang akuntabilitas pembangunan nasional serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penguatan aparat pengawasan intern pemerintah dan peningkatan kualitas sistem pengendalian intern pemerintah.

“Tantangan yang dihadapi oleh aparat pengawasan intern pemerintah secara nasional saat ini, pertama, terkait dengan independensi; kedua, kompetensi dan jumlah sumber daya manusia; ketiga bisnis proses, serta permasalahan akuntabilitas,” terangnya.

Selain itu, adanya tantangan yaitu lemahnya integritas dan pengabaian oleh manajemen.

Di tempat yang sama sebelum pembukaan, Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi nara sumber menjelaskan konteks rezim keuangan negara dari 16 tahun lalu sejak terjadinya krisis ekonomi Asia hingga yang sedang berjalan.

“Salah satu sebab tidak mampu bertahan dari krisis dulu adalah tidak adanya tata kelola yang baik,” ujar Menkeu.

Menkeu menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara tidak hanya sekedar bertanggung jawab dengan laporan keuangan.

“Tiap lembaga, satker, merupakan penanggung jawab (keuangan) dan juga terhadap hasil (outcome), menyadari ini uang rakyat dan harus dimanfaatkan untuk rakyat,” kata Menkeu.

Menkeu juga berharap APIP dapat menjadi mitra pemerintah untuk mendampingi, tapi tetap jaga jarak yang sehat. APIP dapat lebih pro aktif, menjaga profesionalisme, dan bersama-sama menciptakan empowerment.

Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Tahun ini, Rakornas dihadiri sekitar 1200 peserta yang berasal dari APIP K/L/Pemda, Perwakilan BPKP, Aliansi Auditor Internal Indonesia, Sekjen, dan Sekda.

Turut mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar dan Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Guntur Iman Nefianto. (RN/PN/AF -KIP Setwapres)