Dengan Kurikulum Terpadu, Dakwah Akan Tingkatkan Kapasitas Umat

Jakarta, wapresri.go.id – Religiositas umat Islam Indonesia saat ini sedang berada di puncaknya. Semangat ini harus didukung dengan dakwah yang variatif di berbagai media dan kurikulum dakwah yang komprehensif.

“Dengan silabus, materi ceramah tidak akan overlap dengan ceramah lainnya. Ini juga untuk menghindari tema materi dakwah yang sama yang disampaikan berulang-ulang oleh penceramah yang berbeda,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menerima pengurus pusat Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) yang dipimpin oleh ketua umumnya Ahmad Satori Ismail di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/1).

Agar terpadu, lanjut Wapres, kurikulum dakwah harus mencakup berbagai elemen di dalam Islam, seperti tauhid, syariah, fiqih, hadits, ekonomi, dan sebagainya. Selain itu, tambahnya, materi dakwah juga sebaiknya dibuat berseri dan bertingkat.

“Jangan dari dulu yang dibahas yang dasar-dasar terus. Jemaah tidak berkembang dan akan menjadi bosan,” kata Wapres.

Menurut Wapres yang menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini, kurikulum seperti ini juga dapat berperan untuk menangkal tersebarnya pemahaman Islam yang menyimpang dan menjauhkan Islam dari tujuannya sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin).

Aplikasi Go-Dai

Pada pertemuan yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid itu, Wapres menyampaikan rencana DMI untuk mengembangkan suatu aplikasi yang dapat menjembatani antara pengurus atau jemaah masjid dengan ustaz atau penceramah. Dengan aplikasi ini, ujarnya, jemaah akan dengan mudah mendapatkan penceramah yang memiliki kualifikasi sesuai tema yang diinginkan dan berdomisili dekat dengan masjid atau tempat ceramah.

“Jika ojek online saja bisa menghubungkan antara konsumen dengan pemilik rumah makan melalui fitur layanan antarnya, kita pun juga pasti bisa. DMI dan Ikadi bisa bekerja sama untuk mengembangkannya,” tegasnya.

Sebelumnya, Ahmad Satori Ismail menyampaikan rencana Silaturahim Nasional (Silatnas) Ikadi yang akan digelar pada 2-4 Maret 2018 di Padang, Sumatra Barat. Acara tersebut rencananya akan dihadiri oleh sekitar 500 perwakilan Ikadi di 32 provinsi dan 350 kota/kabupaten serta akan dibuka secara resmi oleh Wapres. (FM, KIP Setwapres)