Jakarta, wapresri.go.id – Pembangunan desa harus terus digiatkan melalui berbagai program untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan produktivitas desa. Jika desa sudah mengalami kemajuan, arus urbanisasi dapat dicegah.
“Akan terjadi urbanisasi besar-besaran apabila desa tidak maju, tidak mempunyai kemampuan ekonomi, tidak meningkat produktivitasnya. Namun, apabila ada kemakmuran di desa, daya beli masyarakat akan lebih baik, dan (hal ini) akan menimbulkan keseimbangan antar daerah di Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat membuka Village Development Forum 2017 di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Penduduk Indonesia yang sekitar 60% di antaranya tinggal di desa, lanjut Wapres, harus menikmati berbagai program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, baik di bidang infrastruktur, ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan.
Wapres kemudian mendorong agar seluruh desa di Indonesia yang berjumlah sekitar 75.000 itu membangun kemandirian guna mempercepat kemajuan desa.
“Karena itulah dalam Undang-Undang Desa 2014 antara lain diberikan suatu sistem yang langsung dapat dikembangkan di desa masing masing,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putra Sandjojo melaporkan bahwa forum yang diselenggarakan oleh Kementeriannya bekerja sama dengan Kedutaan Besar Australia ini digelar dari 23 hingga 25 Agustus 2017 sebagai wahana untuk bertukar pengalaman antar negara menyangkut pembangunan desa.
Selain beberapa kepala daerah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian, sembilan perwakilan duta besar dan konsul jenderal negara-negara sahabat meliputi Venezuela, Sudan, Italia, Bosnia Herzegovina, Belgia, Peru, Australia, Yordania, dan Afganistan turut hadir dalam forum ini. (RN/FM, KIP Setwapres).