Jakarta-wapresri.go.id Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla Kalla dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI) meresmikan peluncuran program Destinasi Wisata Religi Berbasis Masjid di Indonesia di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Dalam sambutannya, Wapres mengajak umat Islam Indonesia untuk menjadikan program ini sebagai momentum untuk mencintai Islam secara lebih mendalam.

“Mari kita melihat wisata religi ini sebagai suatu upaya kita agar masyarakat mencintai agamanya dan mengetahui sejarahnya,” ujar Wapres.

Wapres kemudian membandingkan ikon turisme di Indonesia dan India.

“Indonesia ini sama dengan India, walaupun terbalik. Di Indonesia, mayoritas Islam tetapi ikon wisata kita itu Buddha atau Hindu … Iklan kita Borobudur (dan) Bali. Iklan wisata India juga begitu. Dia mayoritas Hindu, tetapi ikon wisatanya Taj Mahal,” terangnya.

Sebelumnya, pada kesempatan yang sama Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan bahwa wisata religi Indonesia merupakan bagian dari halal tourism andalan Indonesia.

”Indonesia telah diakui oleh masyarakat internasional sebagai destinasi halal kelas dunia dan dibuktikan dengan diperolehnya 12 dari 16 penghargaan bergengsi pada ajang World Halal Tourism Award (WHTA) 2016 di Abu Dhabi,” ujar Arief.

Sementara itu, Ketua Program PP DMI Munawar Fuad Noeh mengatakan bahwa wisata religi, termasuk wisata halal, saat ini sudah menjadi tren global.

“Tujuannya untuk membangkitkan semangat dan potensi masjid dan umat Islam Indonesia dalam mensyiarkan betapa negeri ini selain aman, damai, dan harmonis, juga kaya dengan spiritualitas dan religiusitas yang menjadikan Indonesia very friendly destination,” terangnya.

Turut hadir pada acara tersebut Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Riyanto Sofyan, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Bambang Widianto, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud, dan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin. (KIP, Setwapres).