Dorong Peran Aktif ICMI Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Jakarta, wapresri.go.id – Saat menerima Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Kantor Wakil Presiden, Jl, Merdeka Utara No.15, Jakarta, Rabu (5/2/2020), Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta ICMI dapat terus berpartisipasi dalam membangun bangsa dan negara dengan mendorong pemberdayaan ekonomi umat.

“Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan yang dapat menghambat pembangunan ekonomi,” ujarnya.

Lebih jauh Wapres menjelaskan saat ini terdapat sekitar 7 juta orang tenaga kerja Indonesia belum bekerja, dan sekitar 8 juta orang mempunyai pekerjaan yang belum tetap, sehingga total sekitar 15 juta orang yang harus mendapat perhatian serius. Oleh karena itu, pemerintah sedang melakukan reformasi pendidikan yang out putnya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

“Itulah program up skilling dan reskilling,” terangnya.

Wapres juga mengatakan bahwa Indonesia juga akan melakukan transformasi ekonomi, termasuk dalam keuangan syariah dengan mengubah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Selain itu, Pemerintah tengah melakukan reformasi birokrasi dan memangkas regulasi melalui omnibus law.

“Dalam pelaksanaan tidak mungkin ditangani hanya oleh Pemerintah, termasuk mengembangkan investasi, menguatkan manufaktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM serta menghilangkan kemiskinan,” tutur Wapres.

Untuk mendukung UMKM, terang Wapres, Pemerintah telah mengalokasi dana sebesar 320 triliun yang tersebar diberbagai kementerian/lembaga. Untuk membentuk sinergitas yang tinggi, tambahnya, hal tersebut perlu dikoordinasikan, dimana Kementerian Koperasi dan UKM telah ditunjuk sebagai leading sector.

“Kita juga membangun sektor lain seperti sektor pertanian, industri, kelautan dan pariwisata, serta mengupayakan bagaimana membantu akses permodalannya . Saat ini suku bunga KUR turun menjadi 6%, dengan alokasi anggaran Pemerintah untuk KUR tahun ini sebesar Rp. 190 triliun,” paparnya.

Wapres juga menerangkan pembangunan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai contoh Bank Wakaf Mikro yang banyak berada di Pesantren. Ia berharap lembaga keuangan ini mampu menjadi jembatan bagi usaha mikro kecil dan bank komersial di masa mendatang.

“Bank Wakaf Mikro dapat memberikan akses pendanaan bagi usaha mikro kecil (UMK) sampai dengan tiga juta rupiah. Namun setelah selesai dari Bank Wakaf Mikro, perlu ada sambungan bank, dalam bentuknya apa, baru kemudian bisa mengakses Bank Komersial,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie melaporkan bahwa hasil keputusan Silaksanas ICMI di Sulawesi Tenggara selaras dengan arus baru ekonomi Indonesia melalui gerakan penguatan ekonomi Umat yang digagas oleh Wapres, yakni kewirausahaan menjadi salah satu sektor yang lemah. Untuk memperkuat hal tersebut, ICMI telah memiliki konsep yang disusun secara lengkap berupa Bank Wakaf dalam tingkat nasional.

“Izin dari Industri Keuangan Non Bank (IKNB) sudah dikonsultasikan dengan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan feasibility studinya juga sudah ada,” ucapnya.

Ia berharap Tim Wapres dapat mengkaji ulang, dan selanjutnya dapat dideklarasikan sebagai induk dari Baitul Maal Watanwil (BMT) dalam bentuk koperasi syariah yang terhimpun dalam Induk Koperasi Syariah (INKOPSYAH). Bank Wakaf Induk tersebut dapat didorong sebagai armada baru bagi BMT yang sudah menjadi arus baru ekonomi yang bisa memberdayakan umat.

Menanggapi hal tersebut, Wapres menyambut baik mengenai apa yang digagas ICMI untuk membentuk LKM dengan bentuk koperasi BMT.

“Bank Wakaf Mikro bisa berjalan seiring sejalan dengan LKMnya ICMI (BMT), untuk sasarannya daerah diluar atau sekitar pesantren. Karena semakin banyak tumbuh LKM akan semakin baik membantu akses modal bagi usaha mikro dan kecil, ICMI bisa ambil peran itu,” terang Wapres.

Ke depan, Wapres mengharapkan ICMI dapat berperan di sektor tersebut, dimana bank syariah bisa menggunakan sistem Bank Laku Pandai. Sistem ini berupa layanan perbankan tanpa kantor untuk membantu akses modal mulai dari usaha mikro, usaha kecil sampai dengan usaha menengah.

“Ini bersambung sehingga bisa menjadi pusat pemberdayaan dan pembiayaan, masyarakat untuk UMKM terutama usaha mikro dan kecil di Indonesia,” pungkas Wapres.

Hadir bersama Jimly Asshiddiqie, Wakil Ketua Umum ICMI Ilham Akbar Habibie, Priyo Budi Santoso, Herry Suhardiyanto, Sugiharto dan Sri Astuti Buchari, Sekretaris Jenderal ICMI Mohamad Jafar Hapsah, dan Bendahara Umum ICMI Didit A. Ratam.

Sementara Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi, Staf Khusus Wapres Bidang Infrastruktur dan Investasi Sukriansyah S. Latief, dan Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Abdul Muis. (SA/AF-KIP, Setwapres).