Jakarta, wapresri.go.id — Percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sangat bergantung pada ketepatan penyaluran program bantuan. Akurasi data penerima program penanggulangan kemiskinan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa bantuan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan serta meningkatkan efektivitas program tersebut.
Untuk memperkuat hal ini, Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) melalui Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan (PMPP) menyelenggarakan forum knowledge sharing bertajuk “Meningkatkan Tata Kelola Data Pensasaran untuk Program Penanggulangan Kemiskinan” di Ruang Rapat Gedung Lantai 1 Setwapres, Jakarta Pusat, pada Rabu (16/10/2024). Forum ini bertujuan mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan dan pembaruan data sasaran guna memperbaiki kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di masa depan.
Deputi PMPP Setwapres, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Suprayoga Hadi, menyampaikan bahwa hasil diskusi dalam forum tersebut akan dilaporkan langsung kepada Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.
“Hal-hal yang akan kita bahas hari ini, akan kami laporkan kepada “Mas Wapres” yang baru,” ujar Suprayoga Hadi saat membuka forum.
Forum ini membahas tiga sumber data utama yang digunakan sebagai acuan untuk program penanggulangan kemiskinan, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial; Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola oleh Satuan Tugas di Kemenko PMK; dan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikelola oleh Bappenas. Diskusi fokus pada bagaimana ketiga data tersebut dikumpulkan, dikelola, diperbarui, dan dimanfaatkan dalam menentukan sasaran program.
Turut hadir dalam forum ini Plt Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kemensos R. Gandhi Wijaya Cahyo Prajanto, Kepala Tim Kebijakan Sekretariat TNP2K Erlan Satriawan, Perwakilan Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Dinar Kharisma, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan Putut Hari Satyaka, Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik Nurma Midayanti, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri Chaerul Dwi Sapta, Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan Setwapres Adyawarman dan pegawai di lingkungan Setwapres.
(ADO/DMA/SK-BPMI, Setwapres)