New York, wapresri.go.id – Saat menyampaikan pidato pada sesi debat dalam Sidang Majelis Umum (SMU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ke-73 di General Assembly Hall, New York, Kamis, 27 September 2018, Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengatakan bahwa masyarakat yang damai, adil, dan berkelanjutan, membutuhkan PBB yang lebih responsif, bertanggungjawab, dan kredibel.

“Kita di PBB harus menunjukkan kepemimpinan,” tegas Wapres JK.

Oleh sebab itu, Wapres menilai bahwa Reformasi PBB sangat diperlukan dan tujuannya jelas.

“Inilah sebabnya mengapa reformasi PBB tidak bisa dihindari. Kalau tidak, PBB akan usang dan tidak mampu menjawab kebutuhan dan tantangan hari ini dan esok,” terang Wapres JK.

Lebih lanjut, Wapres JK menuturkan bahwa PBB harus diposisikan dengan lebih baik, untuk membantu negara-negara yang menopang perdamaian dan mencapai SDGs.

“Indonesia selalu siap untuk berkontribusi pada tujuan mulia ini demi kemanusiaan,” ujarnya.

Dunia terus menghadapi tantangan global yang kompleks, di mana ketidakstabilan dan konflik masih merajalela dan mewarnai dunia, seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan ekstrim terus berlanjut, bahkan pemikiran zero-sum dan nasionalisme sempit sering berlaku.

“Demokrasi serta pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi masalah sehari-hari dalam hidup kita,” ujar Wapres JK.

Di saat seperti ini, kata Wapres JK, orang sering keliru menilai bahwa kepemimpinan hanya yang memiliki kekuatan besar atau memiliki kekuatan superhero. Padahal dunia tidak perlu mencari kekuatan dari pahlawan super seperti Avengers atau Justice League.

“Kita di ruangan ini adalah para pemimpin global, secara kolektif kita memiliki kekuatan superhero,” tegasnya.

Saat ini yang harus dilakukan adalah memanfaatkan kehendak, keberanian, kekuatan, welas-asih, ego, dan kerendahan hati kita masing-masing.

“Ini adalah inti dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di mana kita semua percaya pada kekuatan dan kekuasaan mantra dalam Piagam PBB. Kita adalah bangsa Perserikatan Bangsa-Bangsa,” seru Wapres JK.

Wapres JK menegaskan bahwa sebagai pemimpin global, muda dan tua, wanita dan pria, harus bekerja bersama untuk saling mendorong dalam mencapai tujuan dan sasaran Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Wapres mengapresiasi bahwa tema SUM PBB kali ini secara tepat menangkap apa yang perlu dilakukan oleh komunitas bangsa dan komunitas pemimpin.

Menurutnya, pesannya tegas dan jelas, untuk mengejar kedamaian, kesetaraan, dan keberlanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan kepemimpinan global dan tanggung jawab bersama.

Tidak ada kepemimpinan yang efektif tanpa tanggung jawab yang tulus dan sebaliknya.

Di tengah pidatonya, Wapres JK memaparkan poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam SMU PBB kali ini, antara lain yaitu:

Pertama, terang Wapres JK, kepemimpinan global dan tanggung bersama menentukan hasil dari pencarian perdamaian abadi. Karena perdamaian, lanjut Wapres JK, bukan semata-mata tidak ada perang, namun menjaga komitmen untuk damai menjadi yang utama.

“Ini tidak lain adalah upaya berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan mencegah konflik, dari mana kita mulai mengejar kebahagiaan kita. Tetapi ini harus dimulai dengan kepemimpinan sejati,” jelasnya.

Wapres JK menyerukan bahwa hal ini harus dimulai terlebih dahulu dari rumah dan wilayah masing-masing negara.

“Di lingkungan kami, untuk menciptakan ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran, Indonesia akan selalu percaya pada cara berpikir seperti ini,” tandasnya.

Namun demikian, kata Wapres JK, tentu saja hal ini tidak dapat dilakukan sendiri melainkan perlu dukungan dari semua pihak.

“Inilah sebabnya, mengapa sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB tahun depan, kami akan membutuhkan dukungan Anda,” harapnya.

Di kesempatan tersebut Wapres JK juga tak lupa menyampaikan terima kasih atas dukungan negara-negara sahabat, sehingga Indonesia dapat terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan dan keyakinan Anda, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk menjadi mitra sejati Anda dalam perdamaian,” katanya.

Dalam pandangan Wapres JK, selama lima dekade terakhir, kawasan Asia Pasifik telah memberikan dividen perdamaian yang panjang untuk semua.

Karena itu, lanjut Wapres JK, landskap geopolitik dan geostrategis berubah begitu cepat, Indonesia melihat peluang untuk memperluasnya ke wilayah Indo-Pasifik yang lebih besar.

“Bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya, kami mengedepankan pandangan kawasan India dan Pasifik sebagai teater geostrategis tunggal. Wilayah kerja sama bukan persaingan. Guna mendukung ekosistem perdamaian global yang lebih luas,” tutur Wapres JK.

Wapres JK menegaskan, bahwa komitmen dan tanggung jawab untuk perdamaian harus direplikasi di semua wilayah, termasuk di Timur Tengah.

“Pusat perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah adalah persoalan Palestina yang berkepanjangan,” ucapnya.

Karena, menurutnya, komitmen untuk perdamaian akan dipertanyakan, jika PBB tidak dapat menyelesaikan konflik Palestina-Israel.

Di hadapan para delegasi dan kepala negara, Wapres JK juga menyoroti ancaman terdekat terhadap status quo Yerusalem yang semakin nyata, dan jutaan pengungsi Palestina yang akan dipertaruhkan.

“Situasi kemanusiaan semakin buruk dari hari ke hari. Situasi saat ini tidak hanya membahayakan proses perdamaian, namun juga menghancurkan harapan rakyat Palestina dan harapan kita semua untuk Negara Palestina Merdeka,” ungkapnya.

Komunitas internasional tidak bisa lagi terus diam.

Oleh karena itu, tegas Wapres JK, PBB harus mendorong negosiasi segera yang dapat membuat solusi dua negara menjadi kenyataan.

“Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina, sampai hari Palestina benar-benar merdeka,” seru Wapres JK.

Di tingkat global, kata Wapres JK, Indonesia mendapat kehormatan untuk memberikan kontribusi bagi penjaga perdamaian. Indonesia kini berkontribusi dengan menerjunkan lebih dari 3.500 personel di 9 misi PBB, sebagai negara dengan kontribusi tentara/polisi terbesar ke-8.

“Kami tidak akan berhenti di sini. Kami siap menerjunkan 4.000 pasukan pemelihara perdamaian pada tahun 2019, dengan peningkatan proporsi pasukan pemelihara perdamaian perempuan,” rencananya.

Wapres menyakini di luar hitungan jumlah, operasi Penjagaan Perdamaian PBB harus terus menjadi usaha unggulan PBB dengan catatan kapasitasnya terus ditingkatkan.

“Itulah sebabnya kami mendukung Deklarasi Aksi untuk Menjaga Perdamaian,” kata Wapres JK.

Dalam poin kedua, Wapres menyebutkan bahwa perdamaian harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan. Perdamaian dan pembangunan harus berjalan seiring dan saling menguatkan.

“Hanya dengan hal demikianlah perdamaian dapat membawa manfaat bagi masyarakat kita. Karena alasan inilah tujuan pembangunan dan komitmen disepakati,” papar Wapres JK.

Poin ketiga, menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia.

“Masyarakat yang adil, toleran, dan moderat juga merupakan kunci dalam menghadapi tantangan besar ekstremisme dan radikalisme yang keras,” ungkap Wapres JK.

Wapres mencontohkan, serangan teroris terakhir yang mengerikan di Surabaya, telah menunjukkan bahwa evolusi kekerasan tidak lagi mengenal batas bahkan menggunakan anak-anak sebagai senjata yang tidak akan pernah dibenarkan.

Selain itu, Wapres menekankan bahwa ketidakadilan, eksklusivitas, kemiskinan ekstrim, buta huruf, dan pengangguran kaum muda yang saat ini masih masif harus dimusnahkan.

Oleh sebab itu, Pendekatan kekuatan keras dan lunak harus ditingkatkan. Untuk alasan ini, Wapres menuturkan, Indonesia telah berupaya mengubah undang-undang dan memperkuat pendekatan lunak dalam beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru yang terus berubah.

Di akhir sambutan, Wapres memperingatkan kepada negara yang mendukung atau menjadi bagian dari tindakan separatis di negara lain, agar tidak di beri tempat dalam sistem PBB. Karena jelas melanggar prinsip-prinsip PBB.

“Seperti halnya negara berdaulat lainnya, Indonesia akan dengan teguh membela integritas teritorialnya,” tegas Wapres JK.

“Indonesia tidak akan pernah mentolerir suatu negara yang merusak integritas teritorial negara lain,” pungkas Wapres JK. (RN/SY, KIP-Setwapres).