Penegakan Hukum Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Nusa Dua – Bali. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dalam suatu kawasan tidak hanya tergantung pada ekonomi yang kuat tetapi juga pada penegakan hukum yang efektif. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika membuka acara ASEAN Law Minister Meeting (ALAWMM) ke-9 di Hotel Melia, Nusa Dua, Bali, Kamis 22 Oktober 2015.

Wapres mencermati, masing-masing negara anggota ASEAN memiliki sistem hukum yang berbeda. Untuk itu Wapres berpesan agar para peserta pertemuan dapat saling membantu untuk memahami perbedaan tersebut. “Saya yakin bahwa ALAWMM dapat mencapai kemajuan yang berarti jika kita saling membantu untuk menjembatani perbedaan yang mungkin muncul, dan menemukan pemahaman bersama yang datang dari sistem hukum berbeda yang dipraktikkan negara-negara anggota ASEAN,” tegas Wapres.

Dalam sambutannya, Wapres mengingatkan kembali tujuan diselenggarakannya pertemuan tingkat Menteri Hukum se-ASEAN yang menitik-beratkan kerjasama antar negara ASEAN adalah untuk mempercepat pembangunan dan kerjasama di bidang hukum di kawasan. “Ketika para Menteri Hukum ASEAN memulainya tiga dekade yang lalu, kita ingin menciptakan sebuah kesempatan untuk membawa Menteri Kehakiman dari negara-negara anggota ASEAN bersama-sama mempromosikan pembangunan hukum dengan sebuah kerjasama di kawasan tersebut, sekaligus memungkinkan upaya bersama dan koordinasi aksi yang dibutuhkan negara kita untuk mempromosikan keamanan dan keadilan,” papar Wapres.

ALAWMM merupakan forum kerjasama ASEAN di bidang hukum yang dilaksanakan melalui mekanisme pertemuan para pejabat tinggi dan Menteri ASEAN untuk membentuk framework di bidang hukum.

Hal ini sejalan dengan salah satu latar belakang diselenggarakannya forum tingkat menteri ini, yakni untuk untuk menjalin kerjasama hukum di antara negara-negara anggota ASEAN berupa peningkatan pemahaman sistem hukum di masing-masing negara anggota melalui pembentukan framework di bidang hukum, guna menjembatani komunikasi di bidang hukum, meningkatkan dan mendukung pembangunan ekonomi, perdagangan dan investasi di kawasan ASEAN.

Hadir dalam pertemuan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung negara-negara ASEAN, yaitu Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly, Menteri Kehakiman Malaysia Hajah Nancy binti Shukri, Deputi Jaksa Agung Singapura Tan Siong Thye, Menteri Kehakiman Thailand Paiboon Koomchaya, Sekretaris Departemen Kehakiman Filipina Francisco F. Baraan, Jaksa Agung Brunei Darussalam Hayati Mohd. Salleh, Sekretaris Negara Kamboja Ngor. Sovann, Wakil Menteri Hukum Laos Ket Kiettisak, Wakil Jaksa Agung Myanmar Tun Tun Oo, dan Wakil Menteri Kehakiman Vietnam Nguyen Khanh Ngoc.

*****