Jakarta. Saat ini teknologi terus berkembang. Teknologi engineering, teknologi di bidang teknik sipil akan berkembang 100% setiap 5 tahun. Kalau teknologi kedokteran berkembang 100% setiap 3 tahun. “Dokter yang tidak meng-update dirinya, tidak ikut seminar, dalam waktu 3 tahun pengetahuannya tinggal setengah. Sama dengan engineer yang tidak mengupdate ilmu pengetahuan, ilmunya tinggal setengah,” ucap Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI), Selasa, 9 Desember 2014 di Ballroom Hotel JS Luwansa, Jakarta.

Untuk itulah Wapres menghimbau GAPENSI bersama Kementerian PU dan Perumahan Rakyat membuat pusat latihan-pusat latihan untuk meng-update terus sistem, karena teknologi bukan lagi kemewahan, dan juga harus cepat. “Dulu membangun bisa sampai 3 tahun sekarang hanya 1 tahun sudah selesai. Karena teknologinya makin berkembang,” ujar Wapres.

Hal ini merupakan tantangan bagi GAPENSI dimana pemerintah akan memperbesar anggaran pembangunan di sektor infrastruktur menjadi dua kali lipat dari anggaran sebelumnya. “Dibutuhkan kecepatan baik itu teknologi maupun sistem yang baik dan orang yang baik,” ucap Wapres.

Pemerintah memang merencanakan menaikkan anggaran pembangunan infrastruktur di tahun yang akan datang menjadi 2 kali lipat dibanding tahun ini, karena pemerintah memiliki kemampuan dana untuk dipakai pembangunan sebesar 60-70% yang sifatnya konstruktif, setelah mengurangi subsidi sangat besar. Bila anggaran pembangunan sebelumnya hanya sekitar Rp. 100-200 Triliun, maka tahun ini diharapkan dapat menjadi Rp. 300-400 Triliun, sehingga anggaran pembangunan menjadi 20-25% dari APBN. “Kalau tahun ini hanya 10% maka diharapkan dapat naik menjadi 25%. Hal ini yang ingin dicapai sehingga dapat memberikan kontribusi kepada bangsa,” ucap Wapres.

Dalam pandangan Wapres, kontraktor atau pelaksana konstruksi punya dua bagian, bekerja di sektor pemerintah dan bekerja di swasta dengan porsi yang hampir sama besarnya. “Bagi GAPENSI mungkin 70-80% bekerja di sektor konstruksi dengan APBN/APBD karena itu menjadi bagian dari upaya yang juga dibutuhkan pemerintah untuk melaksanakan suatu upaya pembangunan nasional,” ucap Wapres.

Lebih jauh dikatakan Wapres bahwa dalam pembangunan bangsa terdapat dua hal yang dapat dilakukan, pembelian dan pembangunan. Sedangkan sudut pandang pasar ada dua hal yang mempengaruhi, yaitu pertumbuhan ekonomi dan besaran dari APBN. Pertumbuhan ekonomi kita yang mencapai 5% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 6% artinya merupakan suatu penurunan porsi konstruksi dalam hal pembangunan nasional.

Namun, dalam GDP kita porsi kontruksi itu tetap dalam nomor 6, yaitu sekitar 10% dari GDP itu porsi dari konstruksi, setelah jasa, perekonomian keuangan dan sebagainya. “Artinya, konstruksi mempunyai peranan yang cukup besar dalam ekonomi kita semuanya,” ungkap Wapres.

Selanjutnya Wapres juga menjelaskan bahwa Pemerintah melakukan moratorium kantor pemerintah, kecuali sekolah, rumah sakit dan balai-balai pelatihan. Kantor pemerintah akan distop untuk dibangun, misalnya untuk gubernur, bupati. “Dana yang besar tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan, irigasi, airport, pelabuhan, konstruksi untuk listrik, transmisi,” ujar Wapres.

Selain itu Wapres mengingatkan para pelaku konstruksi harus cermat terhadap tren perubahan proyek 5 tahun yang akan datang, karena yang sekarang terjadi adalah pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, pengairan, pelabuhan, port , energi dan sebagainya. “4 hal pokok dalam pelaksanaan konstruksi, pertama orang, kemudian peralatan, sistem kerja dan modal,” jelas Wapres.

Wapres menggarisbawahi bahwa dari keempat hal pokok tersebut, yang terpenting dari semua itu adalah orang, karena peralatan dapat dibeli dan mudah didapat pada saat ini. “Orang merupakan modal pokok, engineering, teknologi. Seluruh aspek hidup ini tidak terlepas dari teknologi dan manajerial,” tegas Wapres.

Saat ini, kata Wapres, dibutuhkan sistem yang lebih baik lagi dalam pembangunan konstruksi. Jika mengambil contoh pekerjaan MRT yang dikerjakan oleh kontraktor Jepang, sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin rapi. “Coba kalau kita yang kerja, banyak tanah, lumpur berceceran dimana-mana, jalanan menjadi macet. Kita harus belajar dari sistem dan teknologi seperti itu,” kata Wapres.

Namun demikian, Wapres optimis pekerjaan konstruksi kita mengalami suatu kemajuan. Bila dahulu banyak crane di proyek menampilkan merek dari perusahaan Jepang, kini hampir tidak ada lagi dan berganti PP, Adhi Karya atau Total. “Artinya, apabila kita belajar, kita bisa bagus juga dan semua itu ditempa dari pengalaman”, ujar Wapres.

Wapres mengintruksikan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk meningkatkan supervisi untuk mengawasi proyek. “Kementerian PU dan Perumahan Rakyat juga perlu melakukan seleksi kontraktor golongan kecil, menengah, besar. Evaluasi sistem seleksi kemampuan para kontraktor itu,” ujar Wapres.

Akhirnya Wapres menghimbau pelaksana kontraktor jangan melakukan ekstrim habis-habisan sehingga hasil proyek jelek dan ekstrim kerjasama sehingga terjadi mark up. “Buat persaingan yang wajar dengan harga yang wajar tapi juga masih dapat untung tapi kualitas juga harus bagus. Pemerintah mengharapakan pelaku GAPENSI mendapatkan keuntungan yang wajar” pungkas Wapres.

Ketua Panitia Rampimnas, Andi Rukman, dalam laporannya mengungkapkan bahwa Rapimnas sebagai momentum untuk memacu pembangunan infrastruktur. “Hal ini sesuai dengan program unggulan pemerintah kali ini adalah memacu infrastruktur,” ujar Andi.

Selanjutnya, Iskandar Z. Hartawi selaku Ketua Umum BPP GAPENSI menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaksana konstruksi, di antaranya masih lemahnya regulasi di bidang jasa konstruksi, praktek pemberlakuan hukum yang tidak seimbang dan masih adanya beberapa regulasi yang membingungkan. “Regulasi harus jelas, tegas dan perlu dilakukan harmonisasi regulasi terkait jasa kontruksi,” ujar Iskandar.

GAPENSI juga mendorong pemerintah untuk menyediakan sumber-sumber permodalan dengan membetuk bank konstruksi dengan akses permodalan yang mudah, cepat sehingga membantu tercipta pembangunan infratsruktur secara nasional.

Dalam Rapimnas yang mengangkat tema “Penguatan dan peningkatan peran GAPENSI pada era globalisasi” juga dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPP GAPENSI dengan Kementerian BUMN tentang tentang Kesempatan Berusaha kepada Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (BUJPK) Swasta Nasional dalam Pelelangan Pekerjaan dengan nilai sampai Rp 30 milyar.

Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan koordinasi antara Kementerian BUMN dengan GAPENSI dalam pelaksanaan pekerjaan dengan nilai sampai dengan 30 milyar rupiah dengan bertujuan memberi kesempatan kepada BUJPK swasta nasional untuk mengikuti pelelangan pekerjaan dengan nilai proyek sampai dengan 30 milyar rupiah tanpa diikuti oleh BUJPK milik negara. Badan Usahan Jasa Pelaksana Konstruksi Swasta Nasional diharapkan dapat lebih profesional dan siap bersaing secara lokal maupun global serta dalam rangka penguatan menghadapi MEA 2015. (Meilani Saeciria)

*****