Peluang Terbuka, Investor Harus Taat Hukum

Jakarta. Indonesia merupakan negara yang paling terbuka dalam hal ekonomi di kawasan Asia, dengan memberikan peluang berbagai investasi kepada para investor. “Namun, investor tetap harus mematuhi hukum dan membayar pajak,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika memberikan pengarahan pada CNBC Indonesia Summit, 9 Desember 2014 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta.

Wapres mencatat, salah satu permasalahan yang dihadapi para investor adalah Upah Minimum Regional (UMR) tenaga kerja. “UMR di Jakarta mencapai 250 US Dollar, sementara di Jawa Tengah atau Jawa Barat sekitar 150 US Dollar. Ke depan kita akan buka peluang investasi di luar Jakarta,” jelas Wapres.

Di awal sambutannya, Wapres menyampaikan bahwa di negara manapun, dua instrumen yang sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan hanya dua, yaitu anggaran dan kebijakan. Walaupun ada ada faktor-faktor eksternal lain, seperti isu politik dan permasalahan ekonomi, namun dua instrumen ini yang menentukan. “Saat ini pemerintah berusaha meningkatkan anggaran negara dari berbagai sektor, dan berharap dalam dua tahun ini pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen,” kata Wapres.

Untuk itu, dikatakan Wapres, pemerintah berusaha menekan biaya-biaya agar penggunaan anggaran lebih efisien. Hal pertama yang dilakukan pemerintah adalah mengurangi subsidi BBM. Walaupun keputusan ini tidak popular, namun memberikan dampak positif, karena meningkatkan anggaran negara yang sebelumnya defisit. “Pengurangan subsidi BBM ini dikeluarkan kurang dari 20 hari pasca terpilihnya pemerintahan baru, dan berbarengan dengan turunnya harga minyak dunia, sehingga kita dapat menghemat sekitar 20 miliar US Dollar” ungkap Wapres.

Selain itu, pemerintah memotong belanja negara seperti mengurangi rapat di luar kantor dan menggunakan kelas ekonomi untuk perjalanan dinas . “Oleh karena itu banyak hotel-hotel yang protes karena tidak ada lagi rapat di hotel. Sementara untuk perjalanan dinas, Presiden saja pakai kelas ekonomi,” tutur Wapres.

Wapres menambahkan, cara lain yang digunakan untuk membuat anggaran lebih efisien adalah moratorium perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama 5 tahun dan tidak membuat kantor-kantor pemerintah baru, kecuali sekolah, rumah sakit, atau laboratorium. “Dengan penghematan-penghematan ini, maka anggaran untuk pembangunan dapat meningkat dua kali lipat,” kata Wapres optimis.

Pembangunan infrastruktur menjadi program strategis pemerintah saat ini, dan dilakukan dengan 2 skema, economic dan commercially viable. Economic viable seperti pembangunan Rumah Sakit dan irigasi, akan dilakukan oleh pemerintah. Commercial viable seperti jalan tol dan energi, pembangunannya ditawarkan kepada sektor swasta.

Lebih jauh Wapres mencontohkan tentang skema commercial viable ini. Tahun depan pemerintah akan mulai membangun pembangkit listrik sebesar 35.000 MW setara dengan 40 milyar USD, 10.000 MW dari PLN dan 25000 MW dari Independent Power Producers (IPP). Rencana yang baru-baru ini disampaikan ke publik, mendapat antusiasme yang sangat tinggi dari para investor. Untuk itu pemerintah akan mempermudah proses perizinan dengan cara memotong birokrasi. “Kepada PLN kita sampaikan, tidak ada negosiasi yang memakan waktu lama, tentukan harga, ikuti aturan, dan langsung buat perjanjian dalam satu bulan,” tegas Wapres.

CNBC Summit adalah serangkaian dialog yang fokus pada iklim ekonomi suatu negara dan juga menyoroti prestasi, pengembangan, risiko danpeluang di negara tersebut. CNBC Summit 2014 menghadirkan pembicara Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan diskusi panel oleh Managing Director & Senior Economist Standard Chartered Fauzi Ichsan, CFO Garuda Indonesia Handrito Hardjono, dan Direktur BowerGroupAsia Douglas Ramage. (Siti Khodijah)

****