Hadapi New Normal, Tingkatkan Peran Bank Syariah dalam Pemulihan Ekonomi

Jakarta, wapresri.go.id – Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan masyarakat tetapi juga pada sektor ekonomi. Untuk itu, sebagai upaya menangani dampak Covid-19 di masa transisi dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuju tatanan normal baru (new normal) ini, pemerintah berharap bank syariah turut memainkan peran dalam pemulihan ekonomi di Indonesia.

“Ini merupakan momen tepat bagi bank syariah dan juga lembaga keuangan syariah untuk berperan melakukan upaya pemulihan sehingga perlu disiapkan program-program yang lebih realitis,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H Ma’ruf Amin acara acara Halalbihalal Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) melalui video conference di kediaman dinas Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Selasa sore (09/06/2020).

Wapres menjelaskan, bahwa pemerintah sebelumnya fokus pada penanggulangan Covid-19 di sektor kesehatan.

“Namun dalam perkembangannya, bahaya keterpurukan ekonomi sudah sama besarnya dengan ancaman [kesehatan pada] pandemi Covid-19, sehingga langkah yang dilakukan adalah menghadapi dan menanggulangi dua-duanya,” jelasnya.

Untuk itu, Wapres mengatakan, sebagai upaya menanggulangi dampak ekonomi pemerintah telah melakukan program stimulus dan relaksasi termasuk untuk bank syariah. Bahkan pemerintah telah membuat anggaran yang cukup untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Agar ekonomi dan keuangan dapat kita pulihkan kembali,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres berpesan agar fungsi bank syariah tetap dijalankan sesuai kaidah yang berlaku. Pertama, menjaga fungsi intermediasi yaitu antara pihak yang menyimpan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

“Karena banyak orang yang punya dana tapi tidak mampu mengembangkan dananya dan banyak orang yang punya kemampuan tapi tidak punya dana. Maka di sinilah fungsi bank syariah untuk melakukan intermediasi itu,” terangnya.

Selanjutnya, Wapres menambahkan, bank syariah harus menjaga kesesuaian prinsip syariah dalam operasional bank. Selain itu, bank syariah harus dapat menjaga citra atau reputasi sebagai bank syariah.

“Dan yang terakhir mengenai manajemen syariah, jangan sampai citra bank syariah dianggap buruk karena pengelolaannya yang kurang baik,” tegasnya.

Wapres juga menyampaikan bahwa sebagai regulator, pemerintah akan terus mendukung pengembangan bank syariah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dengan tugas pokok mengembangkan industri halal, industri keuangan, dana sosial (ziswaf) dan bisnis usaha syariah.

Mengakhiri sambutannya, Wapres berharap agar bank syariah terus dijaga dengan baik, pengelolanya harus bisa dipercaya serta memegang amanah dalam membangun dan memajukan bank syariah di Indonesia. Selain itu ia juga berpesan agar pengelolaan bank syariah lebih produktif lagi di masa new normal ini.

“Pertemuan ini dapat memberikan semangat baru sesudah hari raya untuk bekerja lebih baik lagi dan lebih produktif lagi, karena memang new normal adalah aman dan produktif, atau produktif ekonominya, aman [dari penyebaran] Covid[19]nya,” tandas Wapres.

Sebelumnya, Ketua Umum ASBISINDO Toni EB Subari menyampaikan, bank syariah siap membantu pemerintah dalam memulihkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Menurutnya, pada kondisi saat ini bank syariah cenderung menanggung risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional karena konsep dasar yang dimilikinya menerapkan sistem bagi hasil, sehingga secara natural bisa memitigasi dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19.

“Risiko kondisi makro secara natural termitigasi sendiri dengan adanya konsep bisnis syariah. Serta adanya value adil, seimbang, maslahat yang diimplementasikan bank syariah menjadikannya lebih dapat bertahan di tengah tantangan Covid [19]. Contohnya dengan konsep bagi hasil artinya adil bagi kondisi usaha nasabah,” ungkap Toni.

Turut hadir dalam video conference tersebut Dewan Pengawas ASBISINDO Mulya E Siregar, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat ASBISINDO, Pimpinan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah serta Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah ASBISINDO seluruh Indonesia. (SA/AF/SK-KIP, Setwapres).