Jakarta. Pemerintah akan mengatur pembangunan rumah sederhana dan layak, seperti rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja dan buruh agar lokasinya dekat dengan perkotaan, sehingga efisien dalam menjangkau akses lokasi pekerjaan dan menjaga keseimbangan kota dari kesenjangan sosial.

“Karena itulah, kita ingin peringatkan, sampaikan kepada pengembang agar menjalankan dengan baik. Perumahan yang seimbang itu. Kalau dulu hanya peraturan menteri, nanti akan ditingkatkan dengan peraturan pemerintah yang lebih mengikat,” pesan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat membuka Indonesia Property Expo 2016 di Jakarta Convention Center, Sabtu, 13 Februari 2016.

Keterbatasan lahan di perkotaan, kata Wapres, harus mengubah cara pandang dalam membangun hunian layak dan sederhana yang dapat menampung masyarakat pekerja dan buruh. Rumah susun dapat menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan lahan.

“Bagaimana di Jakarta ini, dan seluruh Indonesia dibangun 1000 tower. Dan waktu, itu sudah harus mengubah [pandangan] dari landed house menjadi rumah susun karena keterbatasan lahan dimana pun,” tutur Wapres

Bagi golongan kaya atau masyarakat yang mampu, kata Wapres, dapat tinggal di rumah yang agak jauh dari perkotaan dengan akses kendaraan dan fasilitas yang dimiliki.

“Cara pemahamannya adalah makin kecil pendapatan orang, dia makin dekat di tempat kerjanya bukan sebaliknya. Kalau orang kaya boleh tinggal jauh dari tempat kerja karena punya mobil, punya akses yang baik,” jelas Wapres.

Menurut Wapres, kesenjangan sosial ekonomi lebih menonjol terjadi di perkotaan dibandingkan daerah pedesaan. Di kota, lanjut Wapres, rumah mewah terlihat kontras di satu sisi, bersanding dengan kawasan kumuh di sisi yang lain.

“Kalau di pedesaan mungkin tidak terlalu kelihatan. Semua orang mempunyai rumah yang tidak jauh berbeda. Tetapi di kota seperti Jakarta ini, kalau ingin melihat cermin kemiskinan justru ada di kota ini. Rumah yang super mewah dibandingkan dengan yang di Ciliwung, yang berdesak-desakan dan selalu banjir itu,” ucap Wapres.

Kemudian Wapres, menegaskan kembali perlunya pembangunan rumah susun yang sehat dan lingkungan yang memadai, agar tingkat kesenjangan dapat diturunkan dan dampak-dampak buruk seperti sosial, ekonomi, kesehatan dan kriminalitas.

“Orang yang berdesakan di daerah kumuh di Jakarta, cenderung putus harapan dan akan meledak-ledak, dan akan cenderung emosional kalau terjadi masalah,” ungkap Wapres.

Wapres pun mengharapkan sinergi dan kerjasama yang baik, antara pemerintah, BTN, Perumnas dan para pengembang perumahan untuk menjalankan perannya masing-masing dalam mewujudkan perumahan yang seimbang dan harmoni.

“Maka fungsi dari pemerintah, BTN dan Perumnas juga para pengembang harus segera merealisasikan keseimbangan-keseimbangan itu,” seru Wapres.

Di sisi lain, Wapres juga mengingatkan kepada masyarakat golongan kaya dan mampu, untuk tidak menjadikan perumahan sebagai instrumen investasi untuk sekedar mencari keuntungan. Untuk itu, Wapres berpesan agar BTN dan pengembang menjualnya langsung kepada pemakai yang benar-benar membutuhkan rumah.

‎”Perumahan itu bukan tempat spekulasi, bukan tempat mengambil keuntungan. Karena itu sejak awal kita harus hati-hati‎,” pesan Wapres.

Penurunan Suku Bunga

Dalam kesempatan tersebut, Wapres mengapresiasi upaya BTN yang telah menurunkan suku bunga pinjaman kepemilikan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Saya ucapkan selamat, karena itu menurunkan kredit menjadi 6,6 persen. Oleh karena itu, maka kita juga memberikan penghargaan kepada anda semua atas seluruh upaya kita meningkatkan pembangunan perumahan ini,” puji Wapres.

Pemerintah saat ini, lanjut Wapres, tengah mengkaji penurunan lagi tingkat suku bunga, agar ke depan Indonesia lebih kompetitif dibandingkan negara berkembang lainnya terutama di ASEAN.

“Jadi akhir tahun, Insya Allah semua bunga jadi 7 persen. Kalau bunga KUR kita turunkan 22 persen menjadi 9 persen. Bunga komersil juga akan turun. Karena tidak ada negara yang maju dengan bunga tinggi,” tegas Wapres.

Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan subsidi bunga bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pengusaha kecil, agar dapat lebih berkembang dan sejahtera.

“Begitu juga bunga kita turunkan, kita subsidi untuk itu. Kita juga tahu untuk bunga komersial tentu sulit bagi para pengusaha kecil mendapatkan bunga yang layak. Namun, nanti akhir tahun ini, kita akan dengan segala tenaga, kebijakan yang ada, dengan kekuatan pemerintah, bunga komersil pun akan kita turunkan,” ungkap Wapres disambut tepuk tangan hadirin.

Sebelumnya Dirut BTN Maryono melaporkan penyelenggaraan Indonesia Property Expo pada tanggal 13 s.d. 21 Februari 2016, merupakan acara rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Pada tahun ini event menjadi menarik dan lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, karena melibatkan 250 pengembang perumahan dengan 664 proyek perumahan dengan total unit yang ditawarkan berjumlah 320 ribu unit rumah.

“Banyak fasilitas kemudahan dan promosi yang bervariasi, yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama pameran berlangsung. Indonesia Property Expo 2016 diharapkan dapat memberikan kontribusi kredit baru bagi Bank BTN sekitar 1,5 Triliun selama pameran,” ujar Dirut Maryono. (Taufik Abdullah)