Bali. Bali Democracy Forum (BDF), yang telah dilaksanakan selama delapan kali, diharapkan dapat menjadi ajang diskusi bagi negara-negara yang hadir, untuk bertukar pengalaman dalam menjalankan demokrasi, sehingga mampu mendorong kemajuan demokrasi di dunia.

“Forum yang memberikan kita suatu diskusi, pemahaman dan saling menukar pengalaman dalam hal menjalankan demokrasi di masing-masing negara kita, dan juga tentu mengambil manfaat hal-hal yang penting, sehingga kita mengalami hal-hal yang lebih baik,” demikian harapan Wapres saat berbicara dihadapan para peserta Bali Democracy Forum VIII, dengan tema “Democracy and Effective Public Governance” di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), 10 Desember 2015.

Demokrasi, lanjut Wapres, bukanlah merupakan tujuan, melainkan suatu proses untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan dalam bernegara.

“Bagi kita semua, demokrasi tentu bukanlah tujuan, tapi cara untuk
mencapainya. Tujuan tetaplah bagaimana memajukan negara, menyejahterakan rakyat dan juga tentu bagaimana mencapai tujuan kita lebih baik,” pesan Wapres.

Wapres menilai, demokrasi yang telah berjalan dengan baik di suatu negara, akan menghasilkan pemerintahan yang baik pula, sehingga diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan yang muncul seperti terorisme dan kemiskinan.

“Bagaimana demokrasi bekerja. Sistem itu, juga disamping sebagai sistem pemerintahan, bagaimana demokrasi dapat mengatasi hal-hal seperti kemiskinan, politik, terorisme dan masalah-masalah yang hari ini dibahas. Karena itulah pemerintahan yang efektif,” Wapres menjelaskan.

Pemerintahan yang demokratis, kata Wapres, diharapkan dapat selalu mengevaluasi perkembangan demokrasi, agar tetap berjalan dengan baik seperti yang terjadi di Indonesia.

“Maka sendi-sendi demokrasi yang sudah kita tegakkan bersama, juga kita evaluasi. Saya yakin di tempat ini akan dapat mempersatukan pikiran kita,” tambah Wapres.

Wapres pun memiliki harapan, agar ke depan kemajuan demokrasi politik yang telah berjalan baik melalui pemilu, dapat mendorong dan selaras dengan kemajuan demokrasi ekonomi.

“Pertanyaan untuk Indonesia, terutama untuk kami pemerintah, bagaimana melaksanakan demokrasi ekonomi sejalan dengan demokrasi politik,” pinta Wapres.

Demokrasi ekonomi, ucap Wapres, diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk mandiri secara ekonomi, sehingga tercipta keadilan dan pemerataan.

“Contohnya yang terjadi di banyak negara termasuk Indonesia, bahwa satu persen orang yang kaya, menguasai lebih dari 50 persen kekayaan nasional. Itu tentu bagian dari pelaksanaan demokrasi ekonomi,” terang Wapres.

Wapres juga menyadari kelemahan yang dimiliki dalam demokrasi di dalam negeri, yakni terjadinya ketidakseimbangan antara eksekutif dan legislatif, sering menjadikan demokrasi tidak berjalan efektif dan optimal

“Saya tidak ingin menutup, apa yang terjadi di negara kami, bahwa check
and balance antara eksekutif dan legislatif kadang menghadapi
masalah. Karena masalah ketidakjujuran sehingga pasti menimbulkan masalah ekonomi dan korupsi yang besar,” ungkap Wapres.

Kemudian Wapres menyinggung terorisme dan kekacauan yang terjadi di Timur Tengah seperti yang dialami Irak dan Suriah saat ini, adalah buah dari kegagalan demokrasi, dimana negara barat mengintervensi dan muncul ISIS dengan gerakan terornya ingin memaksakan demokrasi dengan kekerasan.

“Demokrasi di dunia ini, tidak bisa ditegakkan dengan kekerasan. Demokrasi harus ditegakkan dengan cara-cara yg demokratis pula,” seru Wapres.

Menurut Wapres, demokrasi pun bersifat universal, sehingga setiap negara tidak dapat dengan mudah untuk copy paste demokrasi. Setiap negara, lanjut Wapres, harus mempertimbangkan keunikan yang menjadi ciri khas masing-masing negara dalam melaksanakan demokrasi.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, melaporkan pentingnya BDF menghasilkan inisiatif-inisiatif yang konkrit dan implementatif, termasuk melalui program-program kerja sama dan pembangunan kapasitas di berbagai negara yang dilaksanakan oleh Institute for Peace and Democracy (IPD) sebagai implementing arm BDF.

BDF VIII dihadiri oleh sekitar 250 perwakilan dari 86 negara dan 3 organisasi internasional serta akan berlangsung pada tanggal 10–11 Desember 2015. (Taufik Abdullah)