Jakarta. Fenomena kejahatan korupsi di Indonesia telah mencapai puncaknya, dengan munculnya dugaan upaya korupsi dari pimpinan sebuah lembaga negara akhir-akhir ini. Untuk itu, pemerintah bertekad memberantasnya agar tercipta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

“Karena itulah, Bapak Presiden dan saya, setelah kemarin sudah mendengarkan semua itu, kita bertekad untuk membersihkan apapun yang terjadi dewasa ini. Kita tidak jalan mundur lagi, untuk memperbaiki negara kita ini, demikian Wapres menyerukan, saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2015 di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Desember 2015.

Gejala korupsi yang terjadi saat ini, lanjut Wapres, bagaikan gunung es, sehingga yang tampak di permukaan dan kasat mata hanya sedikit, namun yang tidak terlihat dapat lebih besar lagi. Bahkan hampir semua sektor dan lini telah terjangkit korupsi.

“Sebenarnya disamping semalam, tentu kita juga melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Di sidang-sidang KPK, di kejaksaan kita lihat gubernur, para anggota DPR/DPRD, para hakim, juga dalam perkara. Artinya semua cabang-cabang pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif telah terserang virus itu sejak lama, tutur Wapres.

Pemberantasan korupsi, imbuh Wapres, hendaknya dapat dilakukan bersama-sama seluruh komponen bangsa, sehingga negara terselamatkan dari kerugian dan rakyat sejahtera dengan kekayaan yang dimiliki bangsa ini.

Bagaimana kita mencegah, menghentikan suatu upaya langkah-langkah ataupun tindakan yang merugikan keuangan negara, dengan keuangan masyarakat, kekayaan masyarakat secara bersama-sama, sehingga meningkatkan upaya kita untuk kemakmuran itu sendiri, pesan Wapres.

Dihadapan para peserta konferensi, Wapres mengharapkan agar pemberantasan korupsi mengedepankan pendekatan preventif dan pencegahan sebanding dengan upaya penegakan hukum yang selama ini telah dilaksanakan.
“Karena ukuran suatu keberhasilan, bukanlah banyaknya orang yang ditangkap, tapi justru apabila yang ditangkap itu makin kecil. Sering kita salah memberikan apresiasi, seakan-akan keberhasilan suatu lembaga itu, apabila makin banyak orang masuk penjara. Sebenarnya keberhasilan lembaga, katakanlah KPK, kalau negeri ini, makin kurang orang masuk penjara, baru berhasil, ucap Wapres.

Salah satu penyebab menjamurnya korupsi, ungkap Wapres, terkait gaya hidup masyarakat yang suka dengan hidup mewah, sehingga ingin memenuhi hasratnya tersebut dengan jalan pintas korupsi. Untuk itu, Wapres mengajak kepada seluruh pejabat dan masyarakat untuk memperbaiki gaya hidup agar tidak terjerumus korupsi.

“Bagaimana mencegah itu. Gaya hidup yang harus kita perbaiki. Tentu keimanan selalu kita bicarakan tapi ternyata juga itu perlu lebih diperbaiki lagi. Gaya hidup, batasan-batasan dan kewenangan-kewenangan serta kesamaan kita semuanya, pesan Wapres.

Lebih jauh, Wapres menilai di satu sisi begitu banyak pejabat yang terlibat kasus korupsi, namun di sisi lain tak kalah besar juga pejabat yang takut mengambil keputusan sehingga justru malah menghambat pembangunan.

“Di lain pihak, banyak proyek yang tidak jalan karena ketakutan pengambilan keputusan dari kepala dinas dan pimpinan proyek, menyebabkan kelambatan, menyebabkan ketidakmajuan, kemajuan berkurang akibat ketakutan itu sendiri. Karena itulah bagaimana kita menyelesaikan dua hal yang berbeda dalam waktu yang sama, tandas Wapres.

Dalam kesempatan ini, Wapres menyetujui upaya untuk memperkuat KPK sebagai alat untuk memberantas korupsi. Upaya kita bersama-sama dengan mendirikan KPK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan yang lebih besar daripada sebelumnya, tentu untuk memberantas hal-hal tersebut. Karena apapun yang kita lakukan, membangun, apabila dengan mudah digerogoti tentu hasilnya tidak akan maksimal, jelas Wapres.

Namun demikian, Wapres juga mengingatkan agar KPK sebagai lembaga penegak hukum diharapkan dapat melakukan introspeksi secara berkala terhadap apa yang dilakukan selama ini, sehingga upayanya dalam memberantas korupsi tetap efektif.

“Untuk itulah, kita juga tentu menyadari bahwa kekuasaan yang besar itu, diberikan kepada lembaga hukum khususnya KPK. Juga harus mengevaluasi diri, apakah kekuasaan yang besar itu telah menghentikan (korupsi) itu, pesan Wapres

Mengakhiri sambutannya, Wapres menginginkan semua celah dan pintu korupsi agar ditutup dengan upaya clean government dan juga perbaikan sistem yang digunakan dalam birokrasi pemerintah.

“Karena itulah, maka saya setuju bahwa sistem kita harus diperbaiki. Karena sistemlah yang menjaga, tapi sistem keterbukaan telah terjadi. Sistem keterbukaan, akuntabilitas selalu mudah diucapkan, tapi memang harus kita terapkan, tegas Wapres.