Bertemu Dirjen IOM Bahas Migrasi Global.

Jenewa, wapresri.go.id–Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla usai menemui Sekjen IFRC lanjut bertemu dengan Direktur Jenderal International Organization for Migration (IOM), Antonio Vitorino, di Kantor IOM Routes des Morillon 17, 1218 le Grand-Sacomax, Kamis (16/05/2019).

Waktu tempuh antara kantor IFRC dan IOM adalah sekitar 5 hingga 15 menit. Wapres didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Puan Maharani, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, dan Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar tiba di kantor IOM pada pukul 12.00 WS.

Mengawali pembicaraan, Wapres menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Antonio Vitorino sebagai Direktur Jenderal IOM.

“Dalam posisi ini, Anda mengemban tugas yang sangat penting di depan, mengingat situasi yang genting terkait krisis migrasi global,” ucapnya.

Memasuki materi pembicaraan, Wapres menyampaikan dukungan Indonesia untuk pembahasan Migrasi Global.

“Meskipun Indonesia bukan negara anggota IOM, Indonesia terus memberikan dukungan ke forum internasional dan terlibat diskusi mengenai masalah migrasi internasional,” terangnya.

Menurut Wapres penerapan Global Compact untuk Migrasi yang Aman, Tertib, dan Reguler baru-baru ini di Marrakesh telah menandai munculnya perjanjian baru antarnegara dalam menangani masalah migrasi internasional. Karena itu, lanjutnya, Indonesia hadir dan terlibat dalam semua konsultasi formal dan informal terkait dengan penyusunan GCM.

Dalam pandangan Wapres, GCM dapat menjadi bukti komitmen kolektif negara untuk mencapai migrasi yang aman, tertib, dan teratur.

“GCM perlu diimplementasikan dengan baik guna memastikan perlindungan migran di seluruh dunia, memberdayakan migran untuk berkontribusi positif bagi pembangunan ekonomi, dan mengurangi faktor pendorong untuk migrasi illegal,” tuturnya.

Sementara peran Indonesia dalam mengatasi masalah Migrasi di Kawasan, kata Wapres menegaskan bahwa Indonesia menaruh perhatian terbesar pada pengembangan migrasi di kawasan ini.

“Kami menaruh perhatian besar pada peningkatan tingkat kejahatan terorganisir lintas nasional seperti penyelundupan manusia, perdagangan manusia, dan migrasi tidak teratur,” tegasnya.

“Kami telah bekerja dengan banyak negara di kawasan ini untuk memberantas pergerakan Trans Organized Crime (TOC) melalui mekanisme Bali Process,” tambahnya.

Wapres juga mengingatkan bahwa konferensi tingkat menteri ketujuh dari Proses Bali tentang Penyelundupan Manusia, Perdagangan Orang, dan Kejahatan Transnasional yang diselenggarakan pada tanggal 7 Agustus 2018 lalu telah menyetujui sejumlah keputusan penting yang tepat waktu dan ter-update, sebagaimana tercermin melalui Deklarasi Menteri.

Lebih jauh Wapres juga berharap perannyai tidak sebatas hanya untuk mencegah orang-orang terlantar dari menjadi korban penyelundupan dan perdagangan orang, serta mendukung pengembalian mereka secara sukarela, berkelanjutan dan bermartabat. Tetapi juga mengidentifikasi manfaat dari kerja sama praktis dan berbagi intelijen, informasi, dan praktik terbaik diantara negara-negara, dalam lingkup regional dan proses ini, kata Wapres, juga mengapresiasi keterlibatan sektor swasta melalui Bali Process Government dan Forum Bisnis

“Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia mengambil peran kepemimpinan untuk mengedepankan pendekatan regional dalam menangani isu-isu terkait migrasi ilegal. Hal ini dengan mengutamakan pendekatan multi-stakeholder dengan aktor negara dan non-negara,” pungkasnya.

Pertemuan berlangsung kurang lebih tiga puluh menit, kemudian Wapres beranjak ke kampus the Swiss Federal Institute for Vocational Education and Training (SFIVET) di Avunue de Longemalle 1, Lausanne dengan jarak tempuh kurang lebih 45 hingga 60 menit.

Disini selama kurang lebih satu jam, Wapres akan mendengarkan paparan SFIVET dan menyaksikan penandatanganan kerjasama secara people to people serta meninjau ruang kelas sebagai pembanding untuk kemajuan Pendidikan vokasi dalam negeri.

Tampak hadir mendampingi Wapres pada pertemuan tersebut Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Puan Maharani, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, dan Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar. (RN KIP-Setwapres).