Jakarta, wapresri.go.id – Kurang dari 400 hari lagi, tepatnya pada 14 Februari 2024 Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif. Menjelang pesta demokrasi tersebut, perbedaan pilihan menjadi suatu keniscayaan. Hal ini menjadi potensi memanaskan kondisi politik dalam negeri. Kaitan dengan itu Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin berharap agar tidak ada perdebatan yang mengarah kepada keterbelahan bangsa.

“Kita berharap pemilu ini tidak merusak keutuhan bangsa ini, tidak membangun keterbelahan, perdebatan-perdebatan itu,” harap Wapres dalam sambutannya saat Peresmian Pembukaan Ijtima’ Ulama Nusantara yang digelar oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Hotel Millennium, Jakarta, Jumat (13/01/2023).

Lebih jauh Wapres berpesan agar perdebatan mengenai perbedaan pilihan politik boleh dilakukan asal dengan cara yang lebih baik untuk mendiskusikan apa yang terbaik untuk negara, tanpa mengakibatkan permusuhan.

“Dengan cara yang terbaik itu, andai saja ada permusuhan, permusuhan akan hilang,” ungkapnya.

Pada acara yang bertajuk “Ulama Bangkit Bersatu Menjaga Indonesia” tersebut, Wapres menekankan kembali bahwa Ulama memiliki berbagai peran, salah satunya menjaga umat dan menjaga negara.

“Dengan menjaga tanah air itu kita menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Itulah yang dulu ditujukan oleh para ulama pada santrinya untuk menjaga dan membela negara,” jelasnya.

Secara lebih kongkret menjaga tanah air oleh ulama menurut Wapres dapat dilakukan dengan bersama-sama merumuskan solusi terhadap persoalan-persoalan bangsa, termasuk juga di dalamnya mengenai politik dalam rangka membangun bangsa.

“Cinta tanah air sebagian dari iman, oleh karena itu ketika merumuskan soal-soal politik maka kita menjaga itu semua, termasuk menjaga tanah air, nah sekarang ini yang kita jaga itu bagaimana menyukseskan pembangunan nasional kita,” terangnya.

Menutup sambutannya, Wapres berharap agar Ulama dapat ikut serta menjaga bangsa dengan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Saya berharap Kiai terutama Kiai-Kiai yang tergabung dalam PKB itu jangan lemah, jangan bosan, terus berjuang menjaga umat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB periode 2019-2024 Muhaimin Iskandar berharap Ijtima’ Ulama Nusantara dapat mengambil peran dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur dan sejahtera.

“Kita berharap Ijtima’ Ulama Nusantara ini menjadi kekuatan yang memberikan solusi bagi seluruh kebutuhan umat, masyarakat, bangsa dan negara,” harapnya.

Selain itu, politisi dengan sapaan Cak Imin itu juga menggarisbawahi terhadap fenomena money politik yang menurutnya dapat merusak sendi-sendi demokrasi dan hasil dari pemilu akan tercederai. Oleh karena itu Ia berharap para Kiai dapat merumuskan fatwa terhadap hukum transaksi uang dalam menentukan pilihan pada setiap pemilu.

“Harapan kami doa restu, tausiyah, fatwa yang harus ditegaskan terutama mohon fatwa dalam Ijtima’ Ulama ini agar meneguhkan kembali hukumnya menerima amplop dalam menentukan pilihan pada setiap pemilu, penegasan terutama kepada para mubaligh secara lebih intensif menyampaikan kepada publik, jamaah, kepada seluruh umat, masyarakat bahwa hak pilih jauh lebih mahal dibanding transaksi pragmatis yang ada,” pintanya.

“Ini nampaknya membutuhkan keseriusan agar kita ingin pemilu tahun 2024 jauh lebih melahirkan demokrasi yang unggul, beradab, dan menghasilkan pemerintahan yang berkekuatan legitimasi murni dari rakyat dan masyarakat,” imbuhnya.

Sebagai informasi, usai memberikan pidatonya, Wapres didampingi oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi A. Halim Iskandar, Wakil ketua MPR RI Jazilul Fawaid, dan Ketua Panitia Ijtima’ Ulama Saifullah Maksum melakukan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan Ijtima’ Ulama Nusantara 2023.

Hadir juga pada acara tersebut, para Kiai, Ulama, dan Habaib dari seluruh Indonesia, serta Pengurus dan Kader PKB di seluruh Indonesia yang hadir secara langsung maupun melalui konferensi video.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Mohamad Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas. (NAR/RJP-BPMI Setwapres)