Jakarta, wapresri.go.id – Menuju Indonesia yang adil dan makmur, dibutuhkan para pengelola negara yang mampu menghadapi kompleksitas tantangan di masa kini dan yang akan datang. Bekal pendidikan dan pengalaman yang mumpuni sangat diperlukan bagi para calon pemimpin di masa depan.

“Dengan melalui pendidikan tertinggi pada sistem pemerintahan ini dan pengalaman yang dimiliki tentunya para pemimpin dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dalam memberikan pembekalan kuliah umum kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXII dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIX Tahun 2019 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Wapres pun mengajak para peserta untuk mempelajari berbagai masalah yang dihadapi dan tantangan ke depannya agar ketahanan bangsa dapat dilalui dengan baik.

Menyinggung situasi politik yang menghangat dalam satu tahun terakhir ini, sebagai dampak demokrasi terbuka, Wapres mengajak peserta untuk mencermati kondisi yang terjadi sehingga politik yang sempat terpolarisasi dapat harmonis kembali.

“Tugas kita semua untuk membawa bangsa lebih baik lagi. Perbedaan bukan tujuannya, tapi cara mencapai tujuan tersebut yang berbeda,” jelas Wapres.

Sementara di bidang ekonomi, menurut Wapres, tantangan yang dihadapi secara regional dan internasional, yaitu sistem ekonomi terbuka, ekonomi dunia yang tidak menentu, dan pesatnya perkembangan teknologi. Karenanya, para pemimpin diharapkan mampu meningkatkan produktivitas yang lebih baik melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia (sdm) dan penggunaan teknologi.

“Ekonomi mempunyai tantangan yang besar, menghadapi persaingan, untuk menang perlu efisiensi dengan teknologi dan sdm yang mengerti, maka kembali lagi ke pendidikannya,” tutur Wapres.

Oleh karena itulah para peserta sebagai pemimpin di instansinya, harus mampu mendorong masyarakat agar lebih produktif.

“Industri efisien, maka ekonomi meningkat,” pesan Wapres.

Wapres mengingatkan bahwa dalam usaha meningkatkan perekonomian kita tetap harus menjaga dan melindungi lingkungan yang tertuang Sustainable Development Goals (SDGs). Sebab, lingkungan yang rusak akan memberikan dampak negatif. Untuk itu, Wapres menekankan pentingnya mencermati masalah ekonomi, sosial, politik dan lingkungan dalam menyusun suatu regulasi.

“Hutan-hutan dibuka untuk tambang, akibatnya banjir, akhirnya ongkos yang dikeluarkan lebih tinggi, rakyat menderita,” tutur Wapres mencontohkan.

Di akhir pembekalan, Wapres menekankan kembali bahwa prinsip pokok yang harus dicapai adalah negara yang adil dan makmur.

Sebelumnya, Kepala Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo melaporkan bahwa PPSA XXII dilaksanakan selama 5,5 bulan dimulai pada tanggal 26 Maret hingga 18 September 2019, dan PPRA LIX dilaksanakan selama 7 bulan mulai tanggal 22 Januari s.d. 22 Agustus 2019.

Jumlah peserta, terang mantan Kepala Staf Teritorial (Kaster TNI), PPSA XXII 80 orang terdiri dari para pejabat senior terpilih setinggat eselon I dan II yang berasal dari TNI dan Polri sebanyak 45 orang, sedangkan 35 orang berasal dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Kopertis, Kadin Indonesia, Organisasi Masyarakat dan Tokoh Masyarakat.

Sementara, peserta PPRA LIX, sambung Agus, berjumlah 99 orang, tediri dari pejabat setingkat eselon II dan III dari TNI dan Polri 57 Orang, 34 orang berasal dari Kementerian/LPNK, Kopertis, Kadin Indonesia, Organisasi Masyarakat, Serta 8 orang peserta dari negara sahabat, 2 orang berasal dari Sri Lanka dan masing-masing 1 orang dari Singapura, Myanmar, Malaysia, Timor Leste, India dan Australia.

Kemudian acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara Wapres dan para peserta, lalu di tutup dengan sesi foto bersama di depan halaman Istana Wapres.

Hadir mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Sjahrul Udjud, dan Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi. (AF/RN-KIP, Setwapres)