Dorong Optimalisasi Dana Alokasi Khusus untuk Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting

Jakarta, wapresri.go.id – Sebagai upaya mendukung percepatan pencegahan penurunan stunting (kondisi gagal tumbuh pada anak) di kabupaten/kota prioritas, pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non fisik. Namun pada implementasinya, tidak seluruh daerah prioritas menyampaikan usulan untuk memperoleh DAK tersebut. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendorong agar daerah-daerah prioritas dapat mengoptimalkan penggunaan DAK tahun 2021 untuk mendukung mempercepat penurunan stunting.

“Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tidak seluruh kabupaten/kota menyampaikan usulan DAK terkait stunting dengan berbagai alasan. Untuk itu pemerintah pusat mendorong agar kabupaten/kota yang menjadi lokasi program pencegahan stunting untuk mengoptimalkan penggunaan DAK yang sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Abdul Mu’is pada acara website seminar (webinar) yang mengangkat tema “Arah Kebijakan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 untuk Mendukung Percepatan Pencegahan Stunting”, Senin (08/06/2020).

Lebih lanjut Abdul Mu’is menjelaskan, bahwa webinar yang diselenggarakan Tim Percepatan Penanganan Anak Kerdil (TP2AK), Setwapres ini memiliki tiga tujuan utama yang diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah daerah/kota dalam memanfaatkan APBD tahun 2021 sebaik-baiknya.

“Adapun tujuan webinar antara lain agar kabupaten/kota prioritas stunting dapat, pertama mengetahui lebih dalam tentang arah kebijakan APBD untuk percepatan pencegahan stunting dan DAK terkait stunting tahun 2021; kedua, kabupaten/kota tetap mengalokasikan APBD tahun 2021 untuk program dan kegiatan stunting; dan ketiga, pemerintah kabupaten/kota agar memberikan arahan kepada pemerintahan desa untuk dapat menggunakan dana desa bagi pelaksanaan percepatan pencegahan stunting,” papar Abdul Mu’is.

Ia pun memberikan apresiasi terhadap waktu penyelenggaraan acara ini yang dinilai tepat karena bertepatan dengan penyusunan Rencana APBD mendatang dan masa persiapan pengusulan DAK oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

“Pelaksanaan webinar ini dari segi waktu sangatlah tepat, kami sangat berharap agar pemerintah daerah dapat mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir dan segera menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat,” pungkasnya.

Adapun teknis pelaksanaan acara terbagi dalam tiga sesi yang menghadirkan narasumber, di antaranya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebagai keynote speaker, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan III, Kemendagri, Eduard Sigalingging menyampaikan bahwa sebagai upaya mendukung percepatan pencegahan stunting, Kemendagri telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan saat ini sedang dalam tahap sinkronisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. RKPD ini bertujuan untuk mendorong dan memastikan daerah agar memasukan stunting ke dalam dokumen perencanaan dan pembangunan daerah.

“Permendagri ini sebagai pedoman bagi pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaannya,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenskes, Eni Gustina menjelaskan bahwa Biaya Operasional Kesehatan (BOK) merupakan titik temu (konvergensi) antara DAK fisik dan non fisik. Ia pun menyampaikan harapannya agar sosialisasi melalui webinar ini dapat menghasilkan perencanaan DAK yang baik dan konvergensi di daerah semakin kuat dengan melibatkan semua pihak baik pusat, daerah, swasta, akademisi, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat.

“Untuk sosialisasi DAK 2021, semua perencanaan yang baik. Kami berharap konvergensi kita semakin kuat karena tidak mungkin [Kementerian] Kesehatan [bekerja] sendiri, tidak mungkin BKKBN [bekerja] sendiri, tapi juga dari semua lintas sektor,” pungkasnya.

Acara dimulai pukul 09.00 WIB dan diakhiri pukul 16.00 dengan dipandu oleh Program Lead Manager TP2AK, Setwapres, Iing Mursalin. Adapun peserta yang hadir dalam webinar berjumlah 1013 orang, khususnya perwakilan dari 360 kabupaten/kota prioritas percepatan pencegahan stunting. (IO/NN/SK-KIP, Setwapres)